[ Analogi Melankoli ]

MEMULAI PEMERINTAHAN BERETIKA

2012-01-03T19:11:00.000-08:00

Pilkada DKI Jakarta baru akan dilaksanakan 11 Juli 2012 nanti. Namun belum juga masuk masa resmi kampanye, di berbagai papan reklame di Jakarta telah terpampang foto bakal calon gubernur yang akan berlaga di Pemilukada DKI 2012.

Sejak pertengahan 2011 lalu, di berbagai pelosok Jakarta muncul foto-foto yang sebelumnya tidak terlalu dikenal oleh warga Jakarta. Mulai dari Nachrowi Ramli, Triwisaksana sampai Nono Sampono yang semuanya memakai panggilan ”bang” dengan maksud mengakrabkan diri. Tak tanggung-tanggung, papan reklame berukuran besar di jalan-jalan protokol memasang foto dan slogan mereka dengan latar belakang partai politik yang mendukungnya. Beberapa nama bahkan telah membuat website khusus yang berisikan profile dan juga aktivitas para bakal calon ini.

Beberapa nama bakal calon memang telah dikenal secara luas oleh warga Jakarta karena latar belakang ke-artis-an mereka seperti Tantowi Yahya, Deddy Mizwar sampai Wanda Hamidah. Popularitas mereka yang tinggi diharapkan akan meningkatkan elektabilitas. Bakal calon lainnya walaupun bukan populer sebagai artis namun dikenal sebagai politisi dan pejabat – baik masih aktif maupun sudah pensiun - atau tokoh organisasi masyarakat seperti Aziz Syamsuddin (Anggota DPR Fraksi Golkar), Djan Faridz (Ketua NU DKI Jakarta) sampai Priya Ramadhani (Ketua DPD DKI Jakarta dan Besan Aburizal Bakrie). Belum lagi gubernur incumbent yang akan bertarung kembali pada Pemilukada 2012 nanti, Fauzi Bowo.

Popularitas, Elektabilitas & Kualitas

Nama-nama di atas memang belumlah pasti maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta yang pendaftarannya sendiri baru akan berlangsung pada 13 – 19 Maret 2012. Masa kampanye resmi sendiri dijadwalkan pada 24 Juni – 7 Juli 2012.

Tidak ada yang salah dengan pencalonan. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk memilih dan juga dipilih. Namun yang perlu dicermati kemudian adalah bahwa popularitas dan juga elektabilitas belumlah tentu berbanding lurus dengan kualitas.

Untuk beberapa nama yang memang belum cukup akrab di telinga warga Jakarta maka pilihan untuk kampanye dini adalah sebuah keharusan, lain hal jika memang popularitas sudah dimiliki terlebih dulu seperti bakal calon dari latar belakang artis. Dalam pemasaran politik, di mana waktu singkat dan aktivitas-aktivitas fisik tidak dimungkinkan maka kampanye melalui iklan menjadi “jalan pintas” yang dianjurkan oleh banyak para konsultan politik untuk meningkatkan popularitas juga elektabilitas.

Pemerintahan Provinsi DKI saat ini menunjukkan bahwa Jakarta dengan segala kompleksitas masalahnya tidaklah terselesaikan dengan baik hanya dengan melalui popularitas dan elektabilitas yang tinggi. Gubernur saat ini Fauzi Bowo, menang 57,87% dan didukung oleh 21 partai politik dibandingkan lawannya Adang Daradjatun dengan 42,13% dan hanya didukung oleh PKS saja. Namun ternyata popularitas dan elektabilitas yang tinggi Foke tidak membuatnya memiliki kualitas yang cukup untuk menangani masalah Jakarta yang sangat kompleks. Padahal pada masa kampanye Foke memakai jargon ‘Serahkan Pada Ahlinya’. Namun jargon tinggal jargon, masalah utama di Jakarta terutama kemacetan dan banjir tidak juga dapat terselesaikan. Padahal pada periode sebelumnya 2002 – 2007, Foke juga merupakan bagian dari Pemerintah Provinsi DKI sebagai Wakil Gubernur.

Etika Komunikasi Politik: Awal Dari Pemerintahan Yang Bersih

Setiap pemerintahan yang bersih seharusnya juga diawali dengan niat dan langkah yang bersih pula. Ada dua hal yang menjadi ganjalan untuk kampanye dini pada bakal calon gubernur tersebut. Pertama, secara pasti bahwa kampanye dini tersebut melanggar peraturan tentang kampanye resmi yang telah ditentukan pleh KPU Provinsi DKI. Kedua, sumber dana kampanye tersebut harus dapat dipantau dengan baik oleh masyarakat. Jika ternyata terdapat penyelewengan & asal yang tidak jelas dari sumber dana maka bakal calon tersebut bisa dilaporkan ke KPK dan didiskualifikasikan.

Berangkat dari masalah etika komunikasi politik, bahwa kesempatan untuk berkampanye dalam media massa memanglah hak dari para bakal calon gubernur tersebut. Namun demikian, hak tersebut telah mempunyai aturan main tersendiri di mana para kandidat nantinya akan diberi kesempatan untuk dapat berkampanye pada masa yang telah ditentukan. Jika para bakal calon tersebut melakukan kampanye dini, hal tersebut bukan hanya melanggar etika namun juga melanggar peraturan yang telah ditentukan. Apa yang dapat kita harapkan dari seorang calon pemimpin yang dari awal telah melanggar peraturan? Bukan tidak mungkin praduga negatif melanggar hal-hal lain akan terjadi apabila nantinya mereka berkuasa. Belum lagi tidak setiap dari bakal calon mempunyai kesempatan yang sama untuk membeli akses informasi kepada pemilih melalui iklan. Bakal calon yang mempunyai kemampuan finansial besar tentunya akan mendapatkan akses yang lebih besar yang berakibat popularitas juga meningkat. Hal tersebut juga seharusnya dapat dibarengi dengan akuntabilitas dan transparansi sumber pendanaan kampanye. Seperti disebutkan sebelumnya, pemerintahan yang bersih haruslah dimulai dari awal yang bersih pula.

***

Menanti Si Udin

2011-08-13T06:15:00.000-07:00

Akhirnya si Udin pulang juga... alhamdulillah...

Terorisme di Indonesia: Antara TNI & Kegagalan Polri

2011-04-30T06:40:00.000-07:00

Terorisme di Indonesia: Antara TNI & Kegagalan Polri[1]

Oleh: Inco Harper[2]

“Terorisme adalah satu ancaman dan negara-negara harus melindungi warganegaranya dari ancaman itu. Negara tidak hanya mempunyai hak namun juga kewajiban untuk melakukan itu. Tetapi Negara juga harus sangat berhati-hati untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan melawan terorisme tidak berubah menjadi tindakan-tindakan untuk menutupi atau membenarkan pelanggaran HAM.”[3]

Pendahuluan

Terorisme lahir sejak ribuan tahun silam dan telah menjadi legenda dunia. Cara-cara teror digunakan oleh suatu kelompok untuk memperlemah lawannya lewat pembunuhan diam-diam menggunakan racun sampai pemberontakan. Saat ini, terorisme terjadi di berbagai tempat di seluruh dunia dengan berbagai alasan. Terorisme merupakan akibat dari ketidaksepakan suatu kelompok dengan kelompok lain (yang mungkin berkuasa) yang berbeda ideologi kepercayaan/agama, politik dan lain sebagainya.

Terorisme memiliki pengaruh yang kuat di masyarakat, terutama jika dipublikasikan secara berlebihan oleh media massa. Aksi-aksi seperti terorisme sangat menarik perhatian media massa terutama televisi. Dengan siaran langsung dari tempat kejadian, jutaan khalayak ikut mendengarkan bahkan melihat para teroris beraksi. Setiap aksi teroris merupakan event yang mahal dan “menguntungkan” bagi media. Televisi memiliki pengaruh yang sangat kuat. Di samping itu sistem komunikasi yang tersedia dan cepat – elektronik dan media cetak – telah melahirkan falsafah Cina yang terkenal: “Bunuh satu dan menakut-nakuti 10.000”, dan melalui media massa dapat diartikan sebagai “Bunuh satu dan menakut-nakuti 10.000.000”.

Masalah terorisme seringkali disebut sebagai masalah sensasional, karena kenyataannya adalah lebih banyak orang meninggal di jalanan setiap tahun daripada yang dibunuh oleh teroris. Hal itu mungkin benar secara kuantitatif, namun terorisme tidak dapat diukur dengan hitungan banyaknya korban tewas, jumlah yang luka atau nilai materi dari kerusakan. Terorisme tidak dapat dikatakan sebagai perang, karena berada jauh dari peperangan: perang gerilya, perang revolusioner atau perang konvensional. Perang bertujuan untuk penghancuran secara total, manusia dan material secara fisik. Sedangkan terorisme cenderung menginginkan hasil kerusakan secara psikologis.

Terorisme di Indonesia semakin ramai pasca runtuhnya Orde Baru 1998. Sejak tahun 2000, sejumlah pemboman telah terjadi di Indonesia, seperti bom di beberapa gereja pada malam Natal 2000, bom di Sari Club dan Paddy’s Café pada Oktober 2002 dan bom di Hotel J.W. Marriott yang meledak dua kali, yakni pada Agustus 2003 dan Juli 2009. Belakangan, aksi-aksi teror sering dilakukan secara terbuka dan terang-terangan kepada pihak yang dianggap berbeda pendapat atau keyakinan, misalnya dalam peristiwa penyerangan Jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Banten yang menewaskan tiga orang. Juga aksi penusukan anggota majelis Gereja HKBP Bekasi. Sejumlah aksi kekerasan lainnya juga tercatat dilakukan secara terang-terangan oleh ormas agama terhadap pihak yang berbeda keyakinan. Hal ini dapat dikategorikan sebagai aksi teror karena membuat resah dan mengintimidasi masyarakat umum.

Terorisme dan Insurjensi

Berbicara tentang terorisme, seringkali kita dihadapkan pada masalah definisi. Sejauh ini belum ada definisi yang seragam tentang terorisme karena terorisme bervariasi tergantung waktu dan kondisi. Terorisme dapat dipandang sebagai tindakan yang mendekati perlawanan gerilya karena dianggap sebagai tindakan yang berada di tengah perang gerilya dan aksi frustasi golongan tertentu. Tujuan utama para teroris adalah menghancurkan sistem ekonomi, politik dan sosial masyarakat suatu negara untuk digantikan oleh struktur yang baru secara total.

Dalam teori terorisme, tindakan terorisme dapat diklasifikasikan dalam: terorisme yang memiliki motivasi politis dan terorisme yang memiliki motovasi kriminal[4]. Kelompok yang memiliki motivasi politik menganggap dirinya sebagai instrumen pengadilan dan sama sekali tidak beroperasi untuk tujuan kriminal. Walau sering terlihat sebagai aksi kriminal seperti perampokan dan penjarahan, jenis terorisme ini tidak bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, tetapi untuk biaya operasional kelompoknya seperti pembelian senjata. Sedangkan terorisme dengan motivasi kriminal semata-mata untuk kriminal yang berkaitan dengan perolehan uang dan dinyatakan sebagai gerombolan kriminal yang menculik atau melakukan teror demi uang tebusan.

Adjie dalam bukunya menyebutkan definisi terorisme sebagai berikut[5]:

· Terorisme: Suatu mazab/aliran kepercayaan melalui pemaksaan kehendak guna menyuarakan pesan, asas dengan cara melakukan tindakan ilegal yang menjurus ke arah kekerasan, kebrutalan bahkan pembunuhan.

· Teroris: Pelaku atau pelaksana bentuk-bentuk terorisme, baik oleh individu, golongan atau kelompok dengan cara tindak kekerasan sampai pembunuhan disertai berbagai penggunaan senjata, mulai dari sistem konvensional hingga medern.

· Teror: Bentuk-bentuk kegiatan dalam rangka pelaksanaan terorisme melalui penggunaan/cara ancaman, pemerasan, agitasi, fitnah, pengeboman, penghancuran/perusakan, penculikan, intimidasi, perkosaan dan pembunuhan.

· Alat Peralatan Teror: Telepon, selebaran surat, bom (waktu), peledak, kendaraan darat/laut/udara, dengan menggunakanfasilitas bandara, pelabuhan, tempat-tempat umum ataupun gedung-gedung vital.

· Tujuan Terorisme: Melumpuhkan otoritas pemerintah sehingga dapat menerapkan mazab atau aliran yang dianut kelompok terorisme.

Terorisme sangat dekat dengan insurjensi atau gerakan revolusioner yang memiliki struktur, yang terkadang tidak tampak di permukaan tapi khususnya di Indonesia seringkali pula terlihat begitu terang-terangan. Insurjensi sering dianggap sebagai gerakan subversif, ilegal, di bawah komando golongan tertentu yang ingin menggantikan pemerintahan yan sah. Insurjensi dapat diartikan sebagai suatu keadaan tidak menentu dalam suatu negara yang disebabkan oleh berbagai kelompok organisasi yang melawan (tidak menyetujui/menentang) politik pemerintah yang sah.

Aksi yang ditimbulkan mengakibatkan ketegangan di dalam negara sehingga dapat mempengaruhi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan. Adapun bentuk-bentuk insurjensi antara lain perampokan (bersenjata) dan perlawanan terhadap angkatan bersenjata/polisi. Contoh kekerasan yang dilakukan anggota Jemaah Islamiyah dalam mencapai tujuan politiknya selain pengeboman, adalah perampokan Bank CIMB Niaga di Medan pada September 2010. Dalam berbagai macam bentuk kegiatan/aksi terorisme dan insurjensi, apabila pemerintah terlambat atau tidak segera mengatasi maka akan berkembang dan mengakibatkan low intensity conflict.

Di Indonesia, aksi insurjensi ini sering menggunakan cara-cara teror dan intimidasi dalam melakukan aksinya dan terlihat eksistensinya di depan publik. Seringkali ormas-ormas agama yang sebenarnya legal malah memunculkan aksi insurjensi ini seperti dapat dilihat pada Front Pembela Islam dan Hizbut Tahrir Indonesia yang jelas menolak demokrasi dan NKRI. Pada beberapa kejadian, kelompok-kelompok radikal ini sangat tidak toleran terhadap perbedaan yang ada di Indonesia yang akhirnya malah melahirkan tindakan-tindakan kekerasan, intimidasi dan juga penyerangan kepada kelompok lain.

Kelompok-kelompok ini bahkan berani menantang untuk menggulingkan pemerintah yang sah ketika presiden memberikan pernyataan bahwa kelompok-kelompok radikal di Indonesia harus dibubarkan. Tindakan ini menjadi propaganda kelompok ini bahwa pemerintah tidak mampu menguasai keadaan sehingga hanya menciptakan suatu suasana yang tidak aman untuk masyarakat. Belakangan isu tentang Negara Islam Indonesia yang telah banyak melakukan brainwash pepada banyak mahasiswa tampaknya ditanggapi setengah hati oleh pemerintah. Padahal kita tau Presiden SBY merupakan pemerintahan eksekutif yang sah melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Tidak main-main hasilnya pun 61% pemilih mendukung SBY. Namun terlihat presiden terlalu berhati-hati bahkan cenderung lamban (atau tidak berani?) dalam menanggapi aksi-aksi insurjensi ini.

Masyarakat sudah lelah oleh aksi-aksi kekerasan dan teror yang dilakukan oleh ormas-ormas ini. Namun pemerintah seperti tidak ada di saat rakyatnya membutuhkan perlindungan dan rasa aman. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa pemerintah telah gagal menciptakan rasa aman untuk warga negaranya.

Penanggulangan Terorisme

Pada masa Orde Baru, TNI dan Polri saling bekerjasama dalam masalah keamanan nasional. Namun semenjak TNI keluar dari fungsi sosial politiknya pada tahun 2004 melalui UU No.34/2004 maka bisa dibilang bahwa fungsi dan kekuatan keamanan negara diserahkan kepada Polri, sedangkan TNI lebih berperan kepada ketahanan negara. Dalam kaitannya dengan terorisme, Indonesia sudah mengawali penanggulangan terorisme dengan adanya Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kemudian atas rekomendasi Komisi I DPR pada 12 Juni 2006 dan 31 Agustus, diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 46 tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). BNPT adalah lembaga non-kementrian yang bertanggungjawab langsung kepada presiden dan dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Polri diberikan kekuatan khusus untuk menanggulangi terorisme dengan dibentuknya Detasemen Khusus atau Densus 88 pada 26 Agustus 2004. Detasemen Khusus 88 atau Densus 88 adalah satuan khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penanggulangan teroris di Indonesia. Pasukan khusus berompi merah ini dilatih khusus untuk menangani segala ancaman teror, termasuk teror bom. Beberapa anggota juga merupakan anggota tim Gegana.

Densus 88 dirancang sebagai unit antiteroris yang memiliki kemampuan mengatasi gangguan teroris mulai dari ancaman bom hingga penyanderaan. Densus 88 di pusat (Mabes Polri) berkekuatan diperkirakan 400 personel ini terdiri dari ahli investigasi, ahli bahan peledak (penjinak bom), dan unit pemukul yang di dalamnya terdapat ahli penembak jitu. Selain itu masing-masing kepolisian daerah juga memiliki unit anti teror yang disebut Densus 88, beranggotakan 45 - 75 orang, namun dengan fasilitas dan kemampuan yang lebih terbatas. Fungsi Densus 88 Polda adalah memeriksa laporan aktivitas teror di daerah.Melakukan penangkapan kepada personil atau seseorang atau sekelompok orang yang dipastikan merupakan anggota jaringan teroris yang dapat membahayakan keutuhan dan keamanan negara RI.

Densus 88 adalah salah satu dari unit anti teror di Indonesia, disamping Detasemen C Gegana Brimob, Detasemen Penanggulangan Teror (Dengultor) TNI AD alias Grup 5 Anti Teror, Detasemen 81 Kopassus TNI AD (Kopasus sendiri sebagai pasukan khusus juga memiliki kemampuan anti teror), Detasemen Jalamangkara (Denjaka) Korps Marinir TNI AL, Detasemen Bravo (Denbravo) TNI AU dan satuan anti-teror BIN.

Ketika TNI telah menarik diri dari peran sosial politiknya di masyarakat, maka tugas untuk keamanan dalam negeri sepenuhnya diemban oleh pihak kepolisian. Sayangnya Polri dapat dikatakan gagal dalam menangani aksi-aksi terorisme dan radikalisme di Indonesia. Walau telah berhasil menangkap atau menembak mati beberapa pucuk pimpinan dari teroris namun terlihat bahwa aksi-aksi teror tetap terulang dan terjadi di masyarakat.

Untuk aksi-aksi teror yang lebih tertutup memang Polri agak berhasil dalam mengatasinya. Para “dedengkot” dari gerakan terorisme di Indonesia seperti Dr. Azhari dan Noordin M. Top telah berhasil dilumpukan sehingga jaringan teroris tercerai-berai dan mengurangi kekuatannya. Dibunuhnya para pemimpin atau “otak” dari kelompok teror seperti beberapa nama yang disebutkan di atas menunjukan bahwa sebenarnya pemerintah memalui Polri telah menunjukan komitmen serius dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.

Bila dilihat dari penanganan terhadap aksi terorisme, terjadi perbedaan sebelum dan setelah tahun 2000. Sebelum tahun 2000, saat itu marak adanya gerakan separatisme, seperti gerakan Fretilin di Timor Timur (sekarang Timor Leste), Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan kelompok separatis lainnya, maka penanganan terhadap gerakan ini dilandasi oleh UU No.23/ tahun 1959 mengenai Keadaan Bahaya. Dalam undang-undang ini, di mana suatu wilayah dalam kondisi darurat sipil, maka kekuasaan di tangan Gubenur, sedangkan penanggung jawab militer adalah TNI. Kekuatan militer digunakan karena menganggap kelompok separatis ini berusaha memisahkan diri dari NKRI.

Sedangkan penanganan kontra dan anti terorisme setelah tahun 2000 berbeda. Setiap peristiwa teror seperti penembakan hingga pengeboman dianggap kasus kriminal. Meskipun banyak korban jiwa yang jatuh akibat aksi tersebut, namun perangkat hukum yang dikenakan atas tindakan ini hanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Maka pemberantasannya pun diserahkan ke kepolisian.

Akan tetapi setelah eskalasi terorisme di Indonesia meningkat, yang mencapai puncaknya saat terjadinya Bom Bali 1, 12 oktober 2002 yang menewaskan 202 orang, pemerintah dan DPR baru mengeluarkan perundangan khusus mengenai tindak terorisme. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.15 tahun 2003 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, terorisme baru dianggap kejahatan yang serius oleh pemerintah dan bangsa Indonesia. Di dalam undang-undang ini secara jelas pelaku terorisme adalah:

1. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional (Pasal 6).

2. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional (Pasal 7).

Meski Polri tetap bertanggung jawab dalam pemberantasan terorisme, namun undang-undang ini turut membidani departemen khusus pemberantasan teroris, yakni Detasemen khusus (Densus) 88. Selain melakukan penyelidikan dan penindakan yakni penangkapan terhadap teroris dan jaringannya, Densus 88 juga dapat menjalankan survaillance atau berbagai tindakan intelijen.

Densus 88 dinilai berhasil dalam melakukan operasi pengungkapan jaringan teroris di Indonesia. Diantaranya penyerbuan tempat jaringan teroris Jamaah Islamiyah yang juga menewaskan teroris nomor 1 , Dr. Azhari di Malang, 9 November 2005, pada 8 Agustus 2009 penggrebekan salah satu tersangka pengeboman Bom Marriot II, Ibrahim, lalu pada 17 September 2009, penangkapan yang berakhir tewasnya teroris yang juga rekan dari Dr. Azhari, yakni Noordin Top serta sejumlah operasi penangkapan tokoh dan pengungkapan jaringan terorisme yang terkait dalam Jamaah Islamiyah dan Jamaah Ansharut Tauhid (JAT).

Pada 16 Juli 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Keppres No. 46 tahun 2010. Keppres ini menelurkan lagi sebuah lembaga khusus untuk menanggulangi terorisme, yakni Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Selain penindakan, BNPT memiliki tugas yang lebih luas, yakni mulai dari pencegahan, perlindungan, hingga deradikalisasi.

Tabel 1. Penanganan Terorisme Sebelum Tahun 2000

Tabel 2. Penanganan Terorisme Setelah Tahun 2000

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa sebenarnya negara melalui Polri telah melakukan usaha yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi terorisme. Penulis juga mengakui keberhasilan tersebut. Namun penulis beranggapan bahwa Polri telah gagal menanggulangi aksi-aksi teror dalam bentuk lain yang juga ada di masyarakat dan anehnya aksi-aksi ini terlihat cukup terbuka dan lebih mudah diantisipasi karena dilakukan oleh kelompok-kelompok yang seharusnya lebih mudah diawasi melalui intelejen Polri.

Polri seakan terlalu berhati-hati dalam menindak kelompok-kelompok radikal ini karena bersinggungan dengan nilai-nilai keyakinan agama. Di beberapa kesempatan, malah terlihat Polri mencoba merangkul kelompok-kelompok ini dengan berdialog dan bekerjasama. Misalkan ketika Kapolri dan Gubernur DKI Fauzi Bowo hadir pada acara Milad FPI di Jakarta. Kehadiran ini dianggap bahwa pemerintah dan Polri berkompromi dan menghalalkan aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok ini. Namun lagi-lagi di kemudian hari, kelompok ini kembali melakukan berbagai macam aksi kekerasan yang seakan didiamkan oleh Polri. Padahal menurut UUD 1945 yang dimaksud dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Kegagalan Polri lainnya dapat dilihat pada saat penanganan peristiwa Cikeusik yang berakibat jatuhnya korban jiwa 3 orang tewas dari pihak Ahmadiyah. Bahkan awalnya sebelum didesak oleh masyarakat dan media, Polri mengumumkan ini sebagai bentrokan dan bukan penyerangan. Harusnya pihak intel Polri mampu mengantisipasi hal ini karena melihat bahwa rencana penyerangan ini sudah direncanakan dan bukan aksi spontanitas warga setempat. Walau kemudian ada 15 orang yang ditangkap, terlihat bahwa Polri tidak mampu untuk mengungkap siapa aktor intelektual penyerangan ini karena hanya mampu menangkap sampai pada pelaku di lapangan saja. Padahal penyerangan ini terlihat sekali pola direncanakannya oleh pihak-pihak tertentu.

Peristiwa terakhir aksi bom bunuh diri di Masjid Al-Zikra Polresta Cirebon juga jelas menunjukkan kegagalan Polri karena teroris mampu masuk langsung ke daerah markas pertahanan Polri dan Polri kecolongan. Masyarakat semakin khawatir bahwa aksi terorisme dapat menjangkau siapapun dan kapanpun. Seperti dijelaskan di atas bahwa hal-hal seperti inilah yang memang diinginkan oleh teroris. Yang dirusak adalah psikologis dari masyarakat Indonesia.

Melihat dari contoh kegagalan Polri di atas, penulis kemudian mempunyai pertanyaan yaitu, “Apakah dengan kegagalan Polri menciptakan rasa aman di masyarakat, TNI perlu kembali ke fungsi sosial politiknya?” Tampaknya pertanyaan itu terlalu naif dan memudahkan persoalan. Bukankah pemerintah telah mengatur dengan jelas instrumen-instrumen hukum dalam penanggulangan terorisme?

Ikrar Nusa Bhakti menyebutkan bahwa dalam diri prajurit TNI ditanamkan prinsip kompetensi, di mana mereka merasa bahwa militer lebih kompeten daripada sipil dalam mengelola negara[6]. Intervensi TNI kembali dalam masalah keamanan nasional dan penanganan terorisme ini mungkin saja terjadi karena terlihat bahwa Polri terlalu berlarut-larut dalam menangani berbagai macam aksi teror dan kekerasan yang ada selama ini di masyarakat. Dalam suatu sistem demokrasi di mana negara berperan sebagai pelindung masyarakat dari ancaman dan gangguan, maka posisi militer di dalam sebuah negara sudah semestinya berfungsi agar ancaman dan gangguan itu dapat diatasi, apalagi ketika Polri dinilai gagal.

Niat untuk mengembalikan peranan TNI dalam kestabilan keamanan negara juga pernah terucap pada saat SBY masih menjabat sebagai Menkopolkam pada pada 5 Agustus 2003 yang hendak merevisi Undang-undang Anti Terorisme agar TNI dapat berperan dalam penanggulangan terorisme pasca peledakan bom di Hotel Marriot. SBY mengatakan:

“...aparat kepolisian terbatas dan harus menghadapi masalah yang tersebar di seluruh Indonesia. Pemisahan TNI dan Polri dilakukan pada tahun 2000 melalui Ketetapan MPR Nomor VI. Menurut aturan itu, TNI adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara dan Kepolisian RI adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan. Ketetapan itu juga mengatur, dalam hal terdapat keterkaitan kegiatan keamanandan pertahanan, TNI dan Kepolisian RI harus bekerjasama dan saling membantu”[7].

Adalah otoritas rakyat sebagai pemilik kedaulatan negara untuk mendefinisikan posisi dan peran militer. Rakyat, yang merupakan entitas politik sipil, berwenang menentukan dan sekaligus mengontrol peran dan fungsi militer dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Janusz, kontrol sipil atas kekuatan militer merupakan aksioma demokrasi. Hal ini sebenarnya sejalan dengan doktrin TNI yang setiap saat kita dengar: Yang terbaik untuk rakyat adalah terbaik untuk TNI. Dengan begitu kita sesungguhnya berharap profesionalisme militer dapat segera terwujud di negara yang baru melek demokrasi termasuk itu Indonesia.

Namun jika melihat sejarah peranan TNI dalam sosial politik pada masa Orde Baru, tentu akan menjadi dilema tersendiri dari masyarakat. Di satu sisi, Polri dinilai gagal dan kekurangan personel untuk dapat menciptakan rasa aman untuk masyarakat. Di sisi yang lain ketika kemudian TNI kembali ke fungsi keamanan negara bekerjasama dengan Polri bukan tidak mungkin peristiwa-peristiwa kekerasan yang justru dilakukan oleh TNI di masa lalu dapat terjadi kembali.

Pada masa Orde Baru, TNI sering melakukan tindakan-tindakan represif terhadap rakyat. Beberapa kasus yang terjadi pada masa ini adalah: Orde Baru melakukan pembunuhan terhadap ratusan ribu anggota PKI dan pendukung Sukarno, serta memenjarakan ribuan lainnya tanpa proses pengadilan (1966-1971), pembunuhan massal terhadap anggota kelompok Islam di Tanjung Priok (1984); kasus tanah petani di Jenggawah (1989); pelaksanaan operasi militer di Aceh (1989-1999), Timor Lorosae (1980-199) dan Papua (1960-an-199); penggusuran dan intimidasi penduduk di Kedung Ombo, Jawa Tengah (1989); penembakan penduduk di sekitar waduk Nipah, Madura (1993), intimidasi terhadap pendukung non-Golkar menjelang setiap pemilu (1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1987), penyerangan terhadap kantor PDI (1996), penculikan aktivis pro demokrasi (1997), penembakan empat mahasiswa Trisakti (1998), tragedi Semanggi (1998) dan masih banyak lagi peristiwa-peristiwa lainnya, yang karena terjadi di wilayah pedalaman dan jumlah korbannya sedikit sehingga tidak diberitakan secara luas.

Melihat penjelasan di atas – bahwa TNI penuh dengan kekerasan di masa lalu – kita bisa melihat apakah kembalinya TNI dalam penanganan keamanan negara bisa menjadi solusi? Penulis melihat bahwa TNI tetap harus dipisahkan secara fungsinya dengan Polri dalam menangani masalah terorisme karena sesungguhnya Polri telah memiliki posisi dan peran yang sangat jelas dalam hal ini yang didukung oleh instrumen hukum yang telah ada. Yang diperlukan adalah memaksimalkan fungsi dari Polri dalam masalah keamanan negara dan bukan kembali melibatkan TNI dalam masalah ini.

Deradikalisasi: Memaksimalkan Fungsi Polri

Melalui keputusan untuk membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), sebenarnya pemerintah Indonesia secara tidak langsung telah mengakui bahwa fokus pada penghancuran jaringan kelompok teroris saja sebenarnya tidaklah cukup. Pemerintah menyadari kebutuhan akan adanya sebuah tindak lanjut yang bersifat komprehensif dalam penanganan terorisme dengan berpusat pada penghancuran ideologi, atau dalam bahasa yang lebih familiar, sebuah program deradikalisasi kepada kelompok-kelompok terorisme di Indonesia.

Walau banyak pemimpin Jamaah Islamiyah yang terlibat dalam terorisme, seperti Dr. Azhari, Noordin Moh Top, serta Dulmatin telah tewas dalam sejumlah operasi Densus 88, namun, hingga kini masih banyak terpidana terorisme yang masih ditahan di sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) di Indonesia. Berdasarkan laporan dari International Crisis Group (ICG), hingga tahun 2007 sebanyak 170 orang yang terindikasi terlibat dalam jaringan teroris, dimana setengahnya adalah anggota Jamaah Islamiyah ditahan. Mereka mendapat masa tahanan dari 4 tahun sampai seumur hidup.[8]

Meski berhasi ditahan, mereka inilah yang harus diwaspadai dan menjadi perhatian khusus dari Pemerintah dan Bangsa Indonesia. Karena jika tidak ditangani dengan baik, keterlibatan mereka kembali dalam terorisme setelah keluar dari Lapas, bukanlah suatu hal yang tidak mungkin.

Salah satu mantan narapidana yang kembali ke “dunia” terorisme adalah Abu Tholut alias Mustofa. Dalam jumpa pers pada tanggal 20 September 2009, Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri menjelaskan Abu Tholut adalah narapidana kasus Bom Kedubes Australia 2004 yang telah bebas setelah menjalankan hukuman selama 4 tahun. Kini ia masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) karena terlibat dalam perampokan bersenjata Bank CIMB di Medan, Sumatera Utara, Agustus 2010.[9]

Berdasarkan laporan dari International Crisis Group (ICG), pada tahun 2007 lalu sekitar 150 narapidana yang terlibat baik langsung maupun hanya kaki tangan dalam tindakan terorisme dalam rentang tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 telah dibebaskan[10]. Untuk menangkal kembalinya para terpidana ini kembali ke jaringan terorisme, diperlukan upaya deradikalisasi.

Dr. Petrus Reinhard Golose membeberkan tiga kunci dalam program deradikalisasi para mantan teroris, yakni humanis, soul approach, dan menyentuh akar rumput.

Humanis adalah pendekatan deradikalisiasi pertama yang langsung menyentuh teroris dan keluarganya. Ketika teroris ditangkap, mereka langsung diamankan dengan cara yang manusiawi, dan keluarga mereka juga diperhatikan kesejahteraannya. Pendekatan ini belum bisa berjalan dengan baik karena sejauh ini pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak serius menangani isu terorisme (terbukti dari pernyataan beliau bahwa terorisme adalah murni kriminalitas, tidak ada unsur politik). Faktor utama terorisme adalah deprivasi: kemiskinan, rendahnya pendidikan dan marginalisasi politik. Kesejahteraan keluaga teroris tidak diperhatikan. Salah satu contoh sasaran pendekatan dalam koridor humanity adalah keluarga Ali Ghufron, Imam Samudra dan Amrozi Nurhasyim atau yang lebih dikenal sebagai trio Bom Bali. Sejak ketiganya tertangkap sampai kini, dua tahun setelah mereka dihukum mati di Nusa Kambangan, anak-anak ketiga teroris tersebut harus berpindah-pindah karena stigma anak teroris. Ini tentu berpengaruh pada mental mereka.

Soul Approach adalah pendekatan dimana kekerasan dan intimidasi untuk menghentikan terorisme tidak digunakan. Sebaliknya, soul approach memperlakukan narapidana terorisme sebagai manusia, metode counseling oleh BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) yang menuju kepada re-orientasi dan re-edukasi. Dalam re-orientasi dan re-edukasi, mantan terorisme yang sudah bertobat diberdayakan untuk menyadarkan teman-teman teroris yang belum bertobat. Salah satu success stories dalam soul approach ini adalah Ali Imron, salah satu perakit Bom Bali yang pertama yang terjadi pada 2002. Dalam bukunya “Ali Imron Sang Pengebom”, Ali Imron mengakui terjun ke dalam terorisme merupakan kesalahan dan di akhir bukunya dia meminta maaf pada keluarga korban, keluarganya sendiri (dia menyatakan menyesal telah meninggalkan istrinya saat hamil, dan ketiga anaknya lahir tanpa kehadirannya) dan masyarakat pada umumnya. Ali Imron kini giat membantu polisi dalam memerangi terorisme dan memberikan counseling bagi teroris yang belum sadar.

Menyentuh Akar Rumput, program ini tidak hanya ditujukan kepada para tersangka maupun terpidana terorisme, akan tetapi program ini juga diarahkan kepada simpatisan dan anggota masyarakat yang telah terekspos paham-paham radikal, serta menanamkan multikulturalisme kepada masyarakat luas. “Radikalisme” berasal dari kata bahasa Yunani “radix” yang berarti akar. Jadi “akar” dalam radikalisme menjelaskan indoktrinasi yang ditanamkan pada bibit-bibit teroris. Indoktrinasi susah diberantas karena dia mengakar di dalam bibit teroris sejak dini, contohnya melalui pesantren. Dalam kasus pesantren radikal seperti pesantren di Ngruki, diperlukan peran Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kedua departemen tersebut sebaiknya bekerja sama dalam menyeleksi bahan-bahan pendidikan agama (membuang unsur radikalisme) dan para gurunya[11].

Beruntung Indonesia selama tiga tahun terakhir ini telah menjalankan program Deradikalisasi ini. Elemen kunci dari program yang dijalankan di Indonesia adalah komunikasi dan perhatian terhadap narapidana terorisme serta menanggapi keperluan khusus mereka, yang seringkali berkaitan dengan kebutuhan ekonomi keluarga mereka.[12]

Dalam kasus berbagai aksi kekerasan dan teror yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu yang bersifat insurjensi seperti FPI dan HTI, maka Polri juga harus lebih tegas. Kelompok ini mungkin tidak perlu dibubarkan, namun ketika terjadi kekerasan, harus diambil tindakan yang tegas dan juga hukuman yang berat. Polri juga harus meningkatkan kualitas intelejennya sehingga dapat memprediksi segala aksi kekerasan yang akan terjadi di masyarakat. Demonstrasi yang menjurus kepada aksi kekerasan harus segera disikapi dengan tegas oleh Polri. Janganlah keragu-raguan akan melanggar HAM menjadi hambatan akan hal ini. Selama dilakukan berdasarkan SOP yang tepat maka kemungkinan itu akan dapat diperkecil walau mungkin akan tetap terjadi juga. Namun Polri harus juga bisa melihat prioritas kepentingan bahwa kepentingan masyarakat luas yaitu terciptanya rasa aman jauh lebih penting daripada kepentingan kelompok-kelompok tertentu saja.

Hal yang perlu diingat adalah bahwa Polri tidak mendeskriditkan agama apalagi sampai mengekang kebebasan beragama pihak tertentu. Namun yang dilakukan oleh Polri adalah bahwa ketika hak tersebut telah masuk dan mengganggu ke ranah hak orang lain dan terciptanya rasa khawatir dan tidak aman maka Polri harus bertindak tegas. Bahwa rasa aman adalah hak setiap warna negara Indonesia dan tidak mengenal perbedaan.

[1] Makalah Mata Kuliah “Media dan Dinamika Kekuatan Politik”, Program Pascasarjana Manajemen Komunikasi, Universitas Indonesia.

[2] Mahasiswa Peminatan Komunikasi Politik FISIP UI 2010.

[3] Pidato Kofi Anan, Sekretaris Jenderal PBB pada tanggal 21 November 2011.

[4] Adjie S., MSc. Terorisme. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005. Hal. 9

[5] Adjie S., MSc. Terorisme. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005. Hal. 11

[6] Ikrar Nusa Bhakti. Reformasi Setengah Tiang. Jakarta: Mizan, 2005. Bab 5: Agenda dan Tujuan Reformasi Sektor Keamanan Indonesia, Hal. 150

[7] “Hadapi Terorisme, Pemerintah Ingin Peran TNI Diperbesar”, Koran Tempo, 15 Agustus 2003.

[8] International Crisis Group (ICG) reports “Deradicalisation and Indonesian Prisons, Executive Summary and Recommendation” Crisis Group Asia No. 142, 19 November 2007.

[9] Abu Tholut Pernah Divonis 8 Tahun, Bebas Karena Remisi, detikNews, 20 September 2010.

[10] Ibid, ICG ReportNo. 142, 19 November 2007.

[11] Dr. Petrus Reinhard Golose, Deradikalisasi Terorisme, Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian, 2009.

[12] Ibid, ICG Report No. 142, 19 November 2007.

TANDA TANYA: Pluralisme dalam Konteks Komunikasi Antar Budaya

2011-04-19T11:14:00.000-07:00

Membicarakan tentang pluralisme tentu tak akan lepas dari sisi komunikasi antar budaya di dalamnya. Penulis beranggapan bahwa sebuah agama (apapun itu) adalah sebuah hasil dari budaya manusia yang dinamis dan tidak terbentuk begitu saja dalam waktu yang singkat. Dalam kepercayaan penulis – Katolik Timur – agama tidaklah muncul pada suatu masa dan kemudian menggantikan sebuah budaya yang telah berlangsung sebelumnya. Agama tidak lepas dari unsur-unsur asimilasi dengan budaya yang telah ada dan menuju sebuah arah – yang lebih baik tentunya.

Sisi komunikasi antar budaya pada pluralisme berarti tidak sekedar toleransi, namun lebih jauh lagi adalah adanya interaksi di antara unsur-unsur di dalamnya. Unsur pluralisme sendiri tidak sekedar agama melainkan juga yang dimaksud dengan suku, ras dan antar golongan – SARA. Pluralisme harus ditarik lebih jauh lagi dari sekedar toleransi yaitu mampu menjalin komunikasi dengan tujuan yang sama dan dari persamaan-persamaan yang ada, tanpa harus mempertentangkan perbedaan-perbedaan yang ada menjadi sebuah konflik. Sulitnya pada komunikasi antar budaya, kendala menjadi lebih besar daripada proses komunikasi pada kelompok yang homogen. Pada komunikasi antar budaya terdapat perbedaan nilai-nilai yang harus saling dimengerti satu sama lain, membutuhkan keterbukaan dan juga kejujuran. Pada komunikasi antar budaya, ketidakpastian dan ambiguitas sangatlah tinggi. Maka dibutuhkan kemauan untuk menahan diri agar tidak menilai pihak lain dengan cepat dan permanen. Kebanyakan yang terjadi pada komunikasi antar budaya adalah sebuah stereotyping – menggeneralisasikan sebuah kelompok dan mengesampingkan keunikan yang ada pada tiap-tiap individu.

Tanda Tanya menurut “Wolfson’s Bulge Model of Politeness”

Wolfson’s (dalam Devito, 2007) menyimpulkan bahwa tingkat kesopanan berubah, terdapat tiga identitas hubungan dalam model ini; orang yang tidak dikenal (strangers), teman (friends) dan teman dekat (intimates). Semua itu tertuang dalam Wolfson’s Bulge Model of Politeness, di mana model tersebut menggambarkan untuk pola hubungan kepada orang yang tidak dikenal (strangers) tingkat kesopanan menunjukan tingkat yang sangat rendah dan semakin meningkat untuk orang yang semakin dikenal dan mencapai puncaknya pada saat tingkat hubungan berubah menjadi teman (friends), lalu tingkat kesopanan tersebut akan menurun kembali ketika status hubungan relasional dari teman meningkat ke teman dekat (intimates).

Menurut Wolfson dalam Wilkinshaw (2009:67) kesopanan yang sangat bertolak belakang saat seseorang berkomunikasi dengan friends dibandingkan dengan strangers dan intimate disebabkan oleh derajat kepastian dalam hubungan di antara ketiga tingkat hubungan tersebut. Saat berhadapan dengan strangers, kita tahu persis posisi dan tingkat hubungan kita, begitu pula saat berkomunikasi dengan intimate, kita sudah mendapat semacam jaminan kepastian mengenai hubungan kita dengan orang tersebut dan karena sudah akrab/intim, kita pun sudah merasa nyaman dan diterima oleh orang tersebut. Sedangkan ketika berkomunikasi dengan friends, seseorang masih belum bisa memperkirakan tingkat kenyamanan lawan bicaranya. Kategori friends, yaitu teman, rekan kerja, kolega, relasi dan lain sejenisnya sangat luas rentangnya sehingga tidak ada kepastian dan kestabilan pada hubungan tersebut. Karena itu, orang cenderung menggunakan bahasa dengan tingkat kesopanan tinggi agar bisa diterima oleh lawan bicara.

Pada pembukaan film Tanda Tanya, kita diperlihatkan dengan adegan konflik yang melibatkan benturan antara sekelompok pemuda Islam dengan Ping Hen atau Hendra, putra dari pemilik restoran masakan Cina, Tan Kat Sun. Dalam konflik tersebut memang terlontar kata-kata yang cukup kasar seperti “cino” dan “teroris” yang keluar dari dua belah pihak dan terlihat penggunaan stereotyping pada bentuk konflik tersebut. Awalnya penulis menduga bahwa kedua pihak ini tidaklah saling kenal atau strangers satu sama lain. Namun setelah itu penulis melihat bahwa setting cerita berada pada sebuah perkampungan di Semarang yang sepertinya semua orang di kampung tersebut kenal satu sama lain, seperti ditunjukkan pada adegan malam takbiran. Setting tempat juga berputar-putar dan bisa diduga antara gereja, masjid dan klenteng tak saling berjauhan. Dari kajian komunikasi antar budaya, maka terlihat keanehan bahwa orang yang saling kenal harusnya bisa mempunyai rasa hormat yang lebih tinggi lagi sesuai dengan model Wolfson. Kenapa dua pihak yang saling kenal yang harusnya saling bertegur sapa secara hormat malah saling memaki dan pukul-pukulan? Dalam komunikasi antar budaya, umumnya low politeness terjadi pada strangers (tidak kenal sama sekali) atau intimates (sangat akrab) sehingga bentuk makian dan umpatan tersebut dapat dikategorikan sebagai canda tanpa ada unsur benci.

Namun Hanung tampaknya cukup jeli untuk mengangkat fakta bahwa hal-hal seperti itu masih ada di masayarakat kita walau terkadang kita malu untuk mengakuinya. Beberapa kali penulis mendengar hal serupa di masa kecil, umpatan “cina lo” dibalas dengan makian “tiko lo” yang baru pada saat penulis dewasa bisa memahami apa artinya. Namun Hanung harusnya memasukkan film ini pada rating LSF “dewasa” dan bukan “remaja” karena masa-masa remaja jauh lebih rentan untuk mencontoh hal-hal yang buruk pada sebuah komunikasi visual.

Pluralisme dan proses komunikasi

Dalam film ini, penulis melihat ada tiga kelompok yang menjalin sebuah proses komunikasi yaitu kelompok Islam, Katolik (mungkin mewakili Kristen) dan juga keturunan Tionghoa yang berkeyakinan Kong Hu Cu. Penulis juga melihat pada film ini, kelompok Islam sebagai mayoritas mampu berkomunikasi dengan baik dengan kelompok minoritas Katolik dan Kong Hu Cu. Sampai di sini, Hanung berhasil menghadirkan berbagai macam dialog yang penuh keselarasan dalam proses komunikasi. Terjadi efek (sesuai dengan model Laswell) yang diinginkan dalam proses tersebut yaitu saling pengertian dan toleransi pada masing-masing kelompok. Penulis juga tidak melihat adanya upaya-upaya untuk mempengaruhi pihak lain pada saat ketiga kelompok ini saling berkomunikasi. Bahkan tokoh Rika sama sekali tidak mempengaruhi atau memaksa anaknya untuk ikut dengan keyakinannya dalam proses komunikasi yang terjadi di film ini.

Menurut penulis, tokoh Tan Kat Sun juga sangat kuat karakternya. Mampu berkomunkasi secara baik kepada kelompok lain tanpa harus kehilangan identitasnya sendiri. Mampu menjawab salam dari Menuk sebagai proses belajar dan mengenali perbedaan dalam komunikasi antar budaya. Tan Kat Sun bahkan mampu menjaga tradisi-tradisi yang ia pegang teguh sampai ia wafat. Sayang hal itu tidak penulis lihat pada tokoh Ping Hen yang kemudian pindah agama setelah ayahnya wafat. Penulis melihat adanya “pemaksaan” pada kejadian tersebut karena tidak adanya alasan yang cukup kuat untuk hal itu. Dugaan tersebut malah diperkuat dengan alur mundur yang menunjukkan bahwa Ping Hen pernah berpacaran dengan Menuk, seakan-akan setelah Soleh wafat maka hal itu dilakukan Ping Hen untuk kembali mendekati Menuk. Penulis juga menafsirkan bahwa kejadian penyerangan restoran itu yang menjadi titik balik Ping Hen pindah agama. Sepertinya dengan kejadian vandalisme tersebut, kelompok minoritas “dipaksa” harus berdamai dengan kelompok mayoritas. Apalagi penulis tidak melihat bahwa Soleh dan teman-temannya mendapatkan hukuman atau ditangkap pihak yang berwajib. Pluralisme harusnya mampu menghadirkan sebuah bentuk komunikasi antar budaya yang harmonis tanpa harus luruh dan menjadi bagian dari kelompok lain, seperti yang bisa dilihat pada tokoh Tan Kat Sun. Tapi hal itu adalah murni penafsiran dari penulis saja. Mungkin Hanung tidak bermaksud demikian.

Riset sosial dan komunikasi sebagai landasan yang kuat

Hal terakhir yang sedikit mengganggu penulis pada sisi teknis pembuatan film ini mungkin adalah masalah riset sosial dan komunikasi pada saat sebelum Hanung memproduksi film ini. Sejauh dan sedalam mana riset tersebut telah dilakukan? Karena penulis melihat ada sebuah kekeliruan pada saat adegan drama Kisah Sengsara Tuhan Yesus (atau disebut Passio) yang dilakukan pada Malam Jumat Agung. Sebagai seorang Katolik, penulis belum pernah menemukan gereja yang melakukan hal tersebut pada malam hari. Selama ini penulis mengetahui bahwa Passio dilakukan oleh Gereja Katolik pada siang hari menjelang pukul 3 sore bersamaan dengan mengenang wafatnya Yesus Kristus. Atau mungkin Hanung punya referensi lain akan hal ini?

Penulis juga melihat bahwa beberapa situasi dan properti pada film ini tidak sesuai dengan lini waktu film ini yaitu 2010 – 2011. Terlihat tokoh Rika masih menggunakan telepon putar yang saat ini mungkin telah menjadi barang langka dan hanya ada untuk dikoleksi. Tapi lagi-lagi penulis melihat dari konteks orang Jakarta yang modern dan tidak mengetahui bagaimana kondisi di daerah Semarang.

Penggunaan lagu-lagu Sheila On 7 yang dibawakan oleh sekelompok pemusik di depan sebuah barber shop juga terlihat aneh dan menjadikan penulis terganggu sebagai penonton. Belum pernah penulis menemukan kejadian tersebut di dunia nyata sehingga menjadi sebuah hal yang janggal dan malah membuat penulis tertawa saat menonton film ini.

Pada film-film selanjutnya mungkin Hanung perlu lebih memperdalam riset sosial dan komunikasi pada saat sebelum pembuatan filmnya guna menghindari hal-hal kecil yang seharusnya tidak terjadi pada film ini. Sudah saatnya film Indonesia menggunakan riset yang lebih serius pada produksi sebuah film. Kekuatan riset akan sangat mendukung plot dan cerita sebuah film yang memang sudah bagus. Walau film memang mempunyai khalayak yang luas, perlu juga lebih dipahami bagaimana karakteristik dari khalayak tersebut sehingga akan semakin mendekatkan film tersebut dengan penontonnya dan penonton merasa bahwa film tersebut dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari dan tidak jauh di awang-awang.

Secara keseluruhan, penulis memberikan nilai 8/10 pada film buatan Hanung Bramantyo ini yang mampu menghadirkan potret dan realitas yang ada di masyarakat Indonesia pada masa-masa belakangan ini. Sebuah film yang mampu memberikan kita pembelajaran arti indahnya keberagaman dalam damai dan mampu bertoleransi pada setiap perbedaan tersebut tanpa harus kehilangan identitas diri sendiri...

Jakarta, 20 April 2011

Salam,

FN Inco Harper

- Mahasiswa Program Pascasarjana Komunikasi Politik Universitas Indonesia.

- Dosen paruh waktu Prodi Ilkom & DKV Universitas Multimedia Nusantara.

Model Pemasaran Partai Politik

2011-04-07T23:02:00.000-07:00

Pemilu Legislatif 9 April 2009 diikuti oleh 38 partai politik nasional dan 6 partai lokal. Pemilu Legislatif kemudian diikuti oleh Pemilu Presiden putaran pertama 5 Juli 2009. Pemilu Presiden putaran kedua 22 Oktober 2009 ditiadakan karena Presiden sudah terpilih pada putaran pertama. Dari Pemilu Legislatif, lahirlah 9 partai yang dapat mengisi kursi DPR RI yaitu: Partai Demokrat (150 kursi), Partai Golkar (107 kursi), PDI-Perjuangan (95 kursi), PKS (57 kursi), PAN (43 kursi), PPP (37 kursi), PKB (27 kursi), Gerindra (26 kursi) dan Hanura (18 kursi). Partai-partai tersebut memenuhi parlementary treshold 2,5%.
Dari 9 partai tersebut, saya memilih 3 partai untuk dijadikan kasus dan contoh partai politik yang cenderung berkarakter product-oriented party, sales-oriented party dan market-oriented party.

Gerindra; product-oriented partyMenurut Lees-Marshment (2001), product-oriented party memiliki 5 stage (tahapan) pada proses pemasaran partainya. Stage tersebut adalah: [1] Product design, [2] Communication, [3] Campaign, [4] Election dan [5] Delivery. Pada karakter ini, partai sangat kental ideologi politiknya. Partai menjadi pemimpin pergerakan sosial, namun tidak responsif terhadap perubahan sosial itu sendiri. Partai berkarakter ini juga beranggapan bahwa sukses elektoral bukanlah merupakan tujuan partai itu sendiri. Partai mempunyai desain mekanik sehingga bersifat sentralistik dan tunduk pada tokoh tertentu. Tujuan dari karakter partai seperti ini adalah memobilisasi para pendukungnya.
Pada stage [1] partai di-design sesuai dengan keinginan dari seorang tokoh sentral atau sekelompok anggota inti. Proses design ini sama sekali tidak membutuhkan masukan dari luar partai yang didapatkan melalui market research ataupun polling. Karena mempunyai desain mekanik dan sentralistik, maka partai akan berubah jika diinstruksikan berubah oleh tokoh sentral.
Sebagai contoh kasus dari model product-oriented party ini adalah Gerindra. Tokoh sentral pada partai ini bukanlah ketua umumnya, melainkan ketua dewan pembina yaitu Letjen. (Purn) Prabow Soebianto. Gerindra didirikan pada Februari 2008. Walau Prabowo baru bergabung pada 12 Juli 2008 sebagai anggota, namun sebenarnya bahwa Prabowo-lah yang ada di belakang layar pendirian partai ini. Nama Prabowo tidak dikeluarkan di awal karena saat itu masih tercatat sebagai pengurus Partai Golkar. Setelah melepaskan keanggotaannya secara resmi dari Partai Golkar, barulah Prabowo ditampilkan ke publik. Partai ini menyita perhatian publik ketika mereka melakukan promosi melalui media massa (terutama tekevisi) secara terus-menerus. Publik menduga bahwa ada “orang kuat” di balik partai ini karena mempunyai sumber dana yang besar. Dugaan itu terjawab ketika nama Prabowo dimunculkan.
Sesuai dengan karakter dengan model product-oriented party, Gerindra dibangun bukan berdasarkan kebutuhan pasar, melainkan sesuai dengan keinginan tokoh sentralnya, Prabowo. Tidak ada tokoh lain yang bisa menyaingi sentralistik Prabowo di partai ini. Partai ini stabil karena tingkat kepatuhan yang tinggi secara mekanik kepada Prabowo. Sumber dana partai ini pun diduga hampir seluruhnya berasal dari kantong pribadi Prabowo. Tanpa sumber dana yang besar dari kantong Prabowo, partai ini yang baru pertama kali ikut pemilu berhasil melewati batas parlementary treshold 2,5% dan berhasil mendapatkan peringkat ke-8 Pemilu dengan peroleh 4,46% yang mendapat 26 kursi di DPR RI.
Dari sisi perolehan suara, Gerindra dapat dikatakan berhasil karena mampu melewati partai-partai lama yang lolos parlementary treshold sebelumnya seperti PBB, PBR dan PDS. Namun jika dihitung dari efektivitas biaya kampanye, maka Gerindra dikatakan kurang berhasil karena mengeluarkan biaya paling besar untuk setiap pemilihnya.

Partai Golkar; sales-oriented party.Lees-Marshment (2001) menyebutkan bahwa sales-oriented party memiliki 6 stage (tahapan) pada proses pemasaran partainya. Stage tersebut sama dengan product-oriented party namun setelah stage product design ada stage market intelegence. Pada stage market intelegence inilah digunakan market research, advertising, dan teknik-teknik komunikasi lainnya untuk menjual partai dan kebijakannya. Pada model ini, partai menjadi lebih terbuka oleh pandangan dari luar. Namun masalah perubahan, adalah keputusan internal yanng bisa saja tidak dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh luar.
Partai Golkar, partai yang berkuasa pada orde baru, banyak diprediksikan orang akan hancur pada era reformasi ini. Namun, setelah kalah dari PDIP pada pemilu 1999, Partai Golkar memenangkan kembali Pemilu 2004 dan berada di posisi ke-2 pada Pemilu 2009 yang lalu. Selain menang pengalaman, partai ini juga banyak melakukan perubahan-perubahan internal yang dimulai pada saat kepemimpinan Akbar Tanjung. Setelah lengsernya Soeharto, Partai Golkar tidak lagi menjadi partai yang bersifat sentralistik. Banyak sekali tokoh-tokoh politik partai ini yang mengkilap. Partai Golkar seakan tak pernah kekurangan kader yang brilian. Partai Golkar yang dulunya kaku, sekarang menjadi lebih dinamis.

Sesuai dengan model sales-oriented party, Partai Golkar juga melakukan stage market intelegence. Pada stage ini, partai banyak mengadakan pendekatan-pendekatan persuasif kepada electorate. Namun mungkin karena masih banyak sisa-sisa orang orde baru di partai ini, maka Partai Golkar terasa melangkah setengah kaki pada era reformasi ini. Di satu sisi, partai ingin melakukan reformasi dan berpihak kepada rakyat, di satu sisi lain partai masih terbelenggu oleh nikmatnya kekuasaan dan selalu berpihak pada pemerintah. Hal itu menjadikan partai hanya melakukan stage market intelegence namun tak mengikuti kebutuhan pasar politik dan melakukan adjustment.
Partai Keadilan Sejahtera; market-oriented party.Salah satu ciri dari model market-oriented party ini adalah adaptasi kepada kebutuhan pasar politik. Menurut Lees-Marshment (2001), yang membedakan model ini dengan sales-oriented party adalah model ini didahului oleh stage market intelegence yang kemudian diikuti oleh stage product design. Pada model ini juga terdapat stage product adjustment dan implementation.
Pada Pemilu 2009, PKS yang telah ikut 2 kali pemilu sebelumnya (1999 dengan nama PK), melakukan model ini untuk mengembangkan partainya. Partai yang sebelumnya berasaskan Islam, tidak menerima kader selain muslim dan mempunyai slogan berbahasa Arab, kini setelah Mukernas PKS di Bali Februari 2008, beberapa bulan sebelum Pemilu legislatif, PKS mengumumkan menjadi partai terbuka bagi non-muslim dan bahkan berdialog dengan Dubes AS tentang Islam pada Munas ke-2 yang diadakan di Hotel Ritz Carlton, Jakarta.
Dapat dilihat bahwa, walau tidak secara mendadak, terdapat perubahan pada PKS yang pada awalnya sempat dicurigai sebagai partai garis keras beraliran kanan. Pada bulan April 2009, sebuah buku bertajuk Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia diterbitkan oleh The Wahid Institute, Gerakan Bhinneka Tunggal Ika, Maarif Institute, dan Libforall Foundation. Buku ini kontroversial karena melukiskan PKS sebagai agen kelompok garis keras Islam transnasional. Dalam buku ini, PKS dilukiskan melakukan infiltrasi ke sekolah dan perguruan tinggi negeri dan berbagai institusi yang mencakup pemerintahan dan ormas Islam antara lain Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Buku ini dikatakan akan diperbanyak di empat negara. Buku ini juga disebarkan secara cuma-cuma di Internet di situs resmi Gerakan Bhinneka Tunggal Ika. Buku yang beredar beberapa bulan sebelum pemilu legislatif ini dianggap sebagai propaganda dari lawan-lawan politik PKS agar PKS kehilangan suara di Pemilu 2009. Hasilnya, PKS bersama Partai Demokrat malah menjadi partai yang mengalami kenaikan jumlah presentase perolehan suara.

Sebenarnya gelagat product adjustment ini mulai terlihat ketika PKS berani memasang spanduk yang menyebutkan bahwa Soeharto adalah guru bangsa dan pantas dianugrahi gelar Pahlawan Nasional. Gerakan itu mungkin untuk menarik simpati dari para pendukung orde baru. Seiring dengan bergesernya platform partai – PKS yang awalnya merupakan partai dakwah yang berasal dari kampus-kampus – menjadi partai yang terbuka, terjadi konflik internal partai. Walau disangkal pihak partai secara resmi, disinyalir PKS terbagi menjadi dua faksi yaitu Faksi Keadilan dan Faksi Sejahtera. Faksi Keadilan adalah golongan yang ikut dalam awal pendirian awal partai yang tetap ingin PKS menjadi partai yang eksklusif dan menjunjung ideologi ke-Islam-an. Faksi Sejahtera adalah golongan muda yang ingin PKS lebih besar dan berkembang. Tujuan ini bisa diwujudkan hanya dengan menjadikan PKS partai terbuka dan dapat menampung kaum nasionalis. Kemungkinan besar bahwa faksi ini “iri” dengan perolehan suara partai-partai nasionalis yang lebih besar partai Islam.

Sedikit kegagalan PKS dalam menjalankan model market-oriented party ini mungkin adalah masih adanya sentralisasi tokoh KH Hilmi Aminuddin. Padahal Hilmi sendiri berkeinginan ada kader PKS lain yang bisa menggantikannya. Secara umum, walaupun dari luar terlihat sebagai partai yang eksklusif, penulis melihat bahwa PKS sedang menuju perubahan menjadi partai yang lebih terbuka. Tentunya hal itu bukan berarti tidak adanya tantangan dari pihak internal partai yang tetap menginginkan PKS menjadi partai yang eksklusif. Namun tampaknya PKS adalah partai yang sadar betul akan kebutuhan pasar politik dan mempunyai tujuan untuk melakukan adjustment dengan beradaptasi sesuai dengan kebutuhan pasar tersebut.

Antara Komunikasi Politik dengan Pemasaran Politik: Irisan, Persamaan dan Perbedaan

2011-04-07T08:54:00.000-07:00

Definisi dari Komunikasi Politik

Komunikasi Politik terdiri dari 2 kata yaitu “komunikasi” dan “politik”. Ketika kedua kata tersebut digabungkan, Komunikasi Politik menurut Meadow dalam Nimmo (2004) didefinisikan sebagai “political communication referes to any exchange of symbols or messages that to a significant extent have been shaped by or have consequences for political system.” Dalam hal ini, Komunikasi Politik merupakan ilmu multi disipliner antara teori komunikasi dengan sebuah sistem politik. Politik di sini mempunyai dimensi yang beragam mulai dari politik internal sebuah partai, partai dengan masyarakat, sampai dengan negara dengan masyarakat. Komunikasi Politik, seperti juga disiplin komunikasi lainnya juga terdiri atas berbagai unsur Model Laswell yaitu: komunikator politik (siapa), pesan politik (berkata apa), khalayak politik (kepada siapa), media (melalui saluran apa), dan efek politik (bagaimana efeknya) (Nimmo, 1999:13-20).

Definisi dari Pemasaran Politik

Pemasaran Politik terdiri dari 2 kata yaitu “pemasaran” dan “politik”. Ketika kedua kata tersebut digabungkan, Pemasaran Poltik menurut Lock dan Harris (1996) merujuk kepada “political marketing is concerned with communicating with party members, media and prospective sources of funding as well as the electorate” (Hal.21) sedangkan Wring (1997) mendefinisikan Pemasaran Politik sebagai “the party or candidate’s use of opinion research and environmental analysis to produce and promote a competitive offering which will help realise organisational aims and satisfy groups of electors in exchange for their votes.” Firmanzah (2008) mengatakan bahwa “penggunaan metode marketing dalam bidang politik dikenal sebagai pemasaran politik (political marketing).” Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa dalam masa semakin tingginya tingkat persaingan pada dunia politik sehingga diperlukan strategi tertentu untuk dapat memenangkan persaingan tersebut. Seperti pada pemasaran komersil, maka pada Pemasaran Politik juga terdapat produsen (pelaku politik), produk (produk politik: Person, Party, Policy) dan konsumen (electorate).

Irisan Komunikasi Politik dengan Pemasaran Politik

Jika merujuk kepada definisi di atas tentang Komunikasi Politik dan Pemasaran Politik, maka dapat dikatakan bahawa irisan terjadi pada dunia politik. Baik ilmu komunikasi maupun ilmu pemasaran masuk ke dalam dunia politik dan berkembang sebagai kajian ilmu multi-disipliner. Jika dunia politik pada disiplin ilmu komunikasi dimaksudkan pada politik secara luas, termasuk di dalamnya adalah pemerintah dan media, maka pada ilmu pemasaran lebih fokus pada pelaku politik, produk politik dan electorate (para pemilih).

Persinggungan juga terjadi ketika di dalam Komunikasi Politik terdapat tujuan untuk mendapatkan kekuasaan melalui pemilu (baik legislatif maupun eksekutif), maka dibutuhkanlah Pemasaran Politik guna mewujudkan tujuan tersebut. Ketika makin tingginya persaingan pada dunia politik, maka sudah saatnya metode pemasaran dapat digunakan. Penggunaan konsep, strategi dan perangkat-perangkat pemasaran tak bisa lagi dihindari pada dunia politik. Karena pada dasarnya penggunaan ilmu pemasaran dalam komunikasi politik dapat menjadi jembatan antara partai atau kandidat dengan para pemilih. Dalam ilmu pemasaran dilihat bahwa kebutuhan dari konsumen adalah hal yang terpenting sehingga perlu diidentifikasi dan dicari cara bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut, dalam hal ini dapat berbentuk policy atau kebijakan.

Sedangkan dalam proses Pemasaran Politik dibutuhkan sebuah proses Komunikasi Politik yang tepat guna dalam mewujudkan tujuannya. Bahwa keberhasilan sebuah Pemasaran Politik bisa ditentukan oleh efektivitas bentuk Komunikasi Politiknya. Dengan menggunakan teori-teori komunikasi maka dapat dipetakan strategi apa yang harus digunakan oleh komunikator dalam menyampaikan pesan politiknya kepada komunikan.

Perbedaan Komunikasi Politik dengan Pemasaran Politik

Kita dapat melihat perbedaan antara Komunikasi Politik dengan Pemasaran Politik dalam dua kajian; yaitu melalui kajian dari Ilmu Komunikasi dan kajian dari Ilmu Pemasaran. Hal ini dilakukan agar kita dapat melihat masalah ini secara holistik mengingat dua sub-disiplin tersebut merupakan kajian multi-disipliner.

Kajian Ilmu Komunikasi

Pada kajian ilmu komunikasi, dimensi Komunikasi Politik secara luas meliputi hubungan antara banyak elemen seperti pemerintah (eksekutif, legislatif & yudikatif), masyarakat sipil, partai politik, media bahkan pihak-pihak luar negeri. Pada kajian ini, Pemasaran Politik adalah bagian dari Komunikasi Politik.

Pada Model Laswell, kita akan bahas satu persatu unsur di dalamnya:
Komunikator; pada Komunikasi Politik bisa secara luas diartikan berbagai elemen Komunikasi Politik. Komunikasi Politik yang bersifat dua arah juga bisa menjadikan, misalkan, Pemerintah yang awalnya merupakan komunikator politik, bisa menjadi komunikan pada saat lain. Namun pada Pemasaran Politik, komunikator terbatas kepada para pelaku politik yang akan ikut dalam pemilu seperti partai atau kandidat. Pada Pemasaran Politik, bukan elemen lain dalam Komunikasi Politiklah yang menjadi komunikator.
Pesan; pada Komunikasi Politik, pesan bisa diartikan secara luas. Pesan dapat merupakan imbauan pemerintah kepada masyarakat, masyarakat kepada pemerintah dan bahkan masyarakat kepada masyarakat. Konten pesannya pun beragam mulai dari sosialisasi kebijakan sampai opini pribadi yang dilontarkan melalui media tertentu. Pada Pemasaran Politik, seperti pada Pemasaran Komersil, pesan diartikan lebih sempit. Konten pesan biasanya berupa promise dari kandidat yang ditawarkan melaui berbagai macam rencana kebijakan. Dalam hal ini yang menyampaikan pesan adalah partai atau kandidat. Dari pesan tersebut, electorate (para pemilih) akan mempunyai alasan kenapa partai atau kandidat tersebut harus dipilih. Dalam bahasa Pemasaran Komersil sering disebut dengan reason to believe.
Khalayak; pada Komunikasi Politik yang dimaksud dengan khalayak atau komunikan bisa sangat luas. Bisa masyarakat sipil, NGO dan bahkan pemerintah, ketika memang pesan ditujukan untuk mereka. Pada Pemasaran Politik, yang dimaksud dengan khalayak adalah electorate atau para pemilih.
Media; pada Komunikasi Politik yang dimaksud dengan media adalah media massa. Melalui media tersebut pesan politik disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Sedangkan pada Pemasaran Politik, media bisa berarti media massa namun bisa juga melalui perwakilan langsung atau tokoh/kelompok yang berpengaruh terhadap nilai-nilai di sebuah daerah. Hal ini dalam Pemasaran Politik dikenal dengan strategi Push, Pull atau Pass Political Marketing.
Efek; pada Komunikasi Politik yang dimaksud dengan efek dari komunikasi bisa dilihat secara luas seperti civic education. Dalam hal ini misalnya, ketika pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan atau peraturan baru, maka sosialisasi kebijakan tersebut kepada masyarakat bertujuan untuk menghasilkan efek masyarakat yang aware dan menjalankan kebijakan tersebut. Sedangkan pada Pemasaran Politik lebih sempit cakupannya. Efek yang ingin dihasilkan berupa electorate yang aktif dalam pemilu dan memilih kandidat tertentu. Sedikit lebih luas lagi, dalam Pemasaran Politik juga ingin dihasilkan efek bahwa partai atau kandidat menjadi naik citra dan popularitasnya.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa dalam kajian ilmu komunikasi, Pemasaran Politik merupakan bagian dari Komunikasi Politik. Pemasaran Politik digunakan dalam konteks dan tujuan yang lebih sempit. Sehingga dapat dikatakan bahwa semua kegiatan Pemasaran Politik merupakan bagian dari kegiatan Komunikasi Politik sedangkan ada bagian lain dari Komunikasi Politik yang bukan merupakan kegiatan Pemasaran Politik.

Kajian Ilmu Pemasaran

Pada kajian ilmu pemasaran, Pemasaran Politik merupakan perluasan dari ilmu pemasaran yang memperluas cakupan studinya menjadi: [1] Pemasaran komersil/konvensional, [2] Pemasaran sosial, [3] Pemasaran politik (sebagai perluasan dan pendalaman dari pemasaran sosial). Pada dasarnya, dengan cakupan sempit Pemasaran Politik maka juga terdapat tiga hal yang juga ada pada pemasaran komersil dan pemasaran sosial yaitu: Produsen, Produk dan Konsumen. Seperti dalam dimensi komersil, maka pada dunia politik juga dikenal dengan persaingan. Bahkan semenjak politik itu ada, persaingan juga telah ada. Persaingan terjadi untuk memperebutkan suara dari electorate (para pemilih) dan membuat mereka memilih partai atau kandidat tertentu. Peran Pemasaran Politik tidak hanya sebatas untuk membuat electorate memilih partai atau kandidat tertentu, tapi juga untuk membangun loyalitas mereka. Dalam hal ini seringkali terjadi komunikasi dua arah antara partai/kandidat sebagai produsen dengan electorate sebagai konsumen melalui umpan-balik (feedback). Seperti juga pada pemasaran komersil, dibutuhkan umpan-balik agar dapat mengetahui bentuk apa yang ideal menurut kebutuhan dari konsumen. Hubungan dua arah ini menghasilkan sebuah hubungan jangka panjang yang bersifat relasional dan tidak hanya bersifat transaksional yang sementara.

Pemasaran Politik sendiri mempunyai tiga cakupan dimensi yaitu: l (Political Marketing as Party Management), luas dan diperluas (policy marketing). Dalam hal ini kita fokus kepada dimensi Pemasaran Politik secara luas di mana seperti disebutkan di atas terdapat tiga komponen utama yaitu produsen, produk dan konsumen. Yang dimaksud dengan produsen adalah partai atau kandidat tertentu yang akan mengikuti pemilu. Produk adalah Person, Party, Policy yang dibungkus melalui Presentation dan terakhir konsumen adalah para memilih atau electorate.

Seperti pada pemasaran komersil, agar konsumen tau produk apa yang dihasilkan oleh produsen maka dibutuhkanlah sebuah proses komunikasi. Produsen melakukan kegiatan komunikasi kepada konsumen tentang apa produk yang dihasilkannya. Bentuk komunikasi yang efektif akan memberikan hasil yang maksimal. Dalam hal pemasaran komersil maka konsumen akan tertarik dengan produk lalu membelinya maka dalam Pemasaran Politik, konsumen atau electorare akan tertarik oleh produk-produk politik yang dihasilkan oleh produsen dan kemudian memilihnya melalui pemilu.

Di dalam Pemasaran Politik, maka proses Komunikasi Politik dari produsen kepada konsumen inilah yang disebut dengan Presentation. Melalui Komunikasi Politik dihadirkan produk dari produsen politik kepada konsumen yang berupa Person, Party maupun Policy. Jika Komunikasi Politik tidak mampu ‘membungkus’ produk melalui Presentation atau kemasan yang menarik, maka produk yang baik tidak akan ter-deliver pada konsumen dan menjadi hal yang sia-sia. Namun sebaliknya jika produk yang buruk ‘dibungkus’ dengan Presentation yang menarik maka hal itu akan menjadi pencitraan belaka. Konsumen akan sadar di kemudian hari dan kecewa. Tidak akan terjadi hubungan jangka panjang yang bersifat loyalitas dan relasional seperti pada tujuan pemasaran, namun hanya akan terjadi transaksional belaka.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa Komunikasi Politik merupakan sebuah proses penting dalam Pemasaran Politik dilihat dari kajian ilmu pemasaran. Bahwa tujuan dari Pemasaran Politik membutuhkan Komunikasi Politik yang efektif untuk mewujudkan tujuannya.

MEDIA MASSA DAN ANAK-ANAK DI INDONESIA “Penggunaan Model Anak-Anak pada Iklan Televisi di Indonesia”

2010-12-24T03:00:00.000-08:00

Periklanan: Sebuah Elemen Komunikasi dalam Proses Branding.

Periklanan saat ini sedang mendapat sorotan tajam semenjak aspek informasi menjadi wacana penting dalam bisnis, terutama dalam proses membangun merek atau branding. Kegiatan periklanan yang efektif dipandang mampu mempengaruhi kecenderungan mengkonsumsi dalam masyarakat. Tindakan mengkonsumsi secara berulang (repeat buying) adalah salah satu tujuan dalam pemasaran. Periklanan yang efektif juga akan mengubah pengetahuan publik mengenai ketersediaan dan karakteristik sebuah produk (product knowledge). Seharusnya elastisitas permintaan produk akan sangat dipengaruhi aktivitas periklanan.

Dalam setiap iklan, selalu ditentukan terlebih dahulu target audience-nya. Menurut McQuail, yang dimaksud dengan massa merupakan kolektivitas tanpa bentuk (McQuail, 2005:57), yang di dalamnya termasuk khalayak televisi dan radio. Namun untuk sebuah iklan, massa tersebut harus dikelompokkan lagi menjadi segmentasi sebelum dijadikan targeting. Rhenald Kasali mengatakan bahwa segmentasi adalah suatu strategi untuk memahami struktur pasar dan targeting adalah persoalan bagaimana memilih, menyeleksi dan menjangkau pasar (Kasali 1998:48). Dalam hal komunikasi, maka yang dimaksud pasar adalah audience ataulah khalayak. Maka yang disebut dengan target audience adalah sasaran khalayak tertentu yang ingin dijangkau oleh pengiklan dengan cara tertentu dalam suatu kampanye iklan (Santosa, 2002:105).

Periklanan: Kapitalisme Duri Lunak

"Pemirsa, jangan ke mana-mana, kami akan kembali setelah pesanpesan berikut". Pesan tersebut tidak asing lagi bagi para pemirsa televisi. Tak lama kemudian lewat televisi tampil lagi satu atau beberapa tayangan iklan suatu produk. Secara sengaja maupun tidak disengaja, kita setiap saat dibanjiri iklan lewat media televisi, radio, surat kabar, majalah, ataupun media-media lainnya; dan tampaknya, iklan telah menjadi bagian dalam kehidupan kita, bukan saja monopoli kaum urban tapi juga telah mencapai pelosok pedesaan.

Kata iklan (advertising) berasal dari bahasa Yunani, yang artinya kurang lebih adalah 'menggiring orang pada gagasan'. Adapun pengertian iklan secara komprehensif adalah "semua bentuk aktivitas untuk menghadirkan dan mempromosikan ide, barang, atau jasa secara nonpersonal yang dibayar oleh sponsor tertentu..." Secara umum, iklan berwujud penyajian informasi nonpersonal tentang suatu produk, merek, perusahaan, atau toko yang dijalankan dengan kompensasi biaya tertentu. Dengan demikian, iklan merupakan suatu proses komunikasi yang bertujuan untuk membujuk atau menggiring orang untuk mengambil tindakan yang menguntungkan bagi pihak pembuat iklan.

Periklanan dipandang sebagai media yang paling lazim digunakan suatu perusahaan (khususnya produk konsumsi/consumer goods) untuk mengarahkan komunikasi yang persuasif pada konsumen. Iklan ditujukan untuk mempengaruhi perasaan, pengetahuan, makna, kepercayaan, sikap, dan citra konsumen yang berkaitan dengan suatu produk atau merek. Tujuan ini bermuara pada upaya mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli. Meskipun tidak secara langsung berdampak pada pembelian, iklan menjadi sarana untuk membantu pemasaran yang efektif dalam menjalin komunikasi antara perusahaan dan konsumen, dan sebagai upaya perusahaan dalam menghadapi pesaing. Kemampuan ini muncul karena adanya suatu produk yang dihasilkan suatu perusahaan. Bagaimanapun bagusnya suatu produk, jika dirahasiakan dari konsumen maka tidak ada gunanya. Konsumen yang tidak mengetahui keberadaan suatu produk tidak akan menghargai produk tersebut sehingga tidak akan membelinya.

Menurut Frank Jefkins kehidupan dunia modern saat ini sangat bergantung pada iklan (Advertising, 1997:2). Tanpa iklan, para produsen dan distributor tidak akan dapat menjual barangnya. Sedangkan di sisi lain, para pembeli tidak akan mempunyai cukup informasi mengenai produk-produk barang dan jasa yang tersedia di pasaran.

Iklan Televisi: Dunia Khayal dalam Layar Kaca

Semenjak televisi dipasarkan pertama kalinya pada tahun 1930, dunia larut ke dalam sebuah realitas yang terkungkung di dalam sebuah layar kaca. Kata "televisi" merupakan gabungan dari kata tele (τῆλε, "jauh") dari bahasa Yunani dan visio ("penglihatan") dari bahasa Latin. Sehingga televisi dapat diartikan sebagai telekomunikasi yang dapat dilihat dari jarak jauh. Walaupun iklan telah ada di media cetak lebih dari 100 tahun lalu, televisi baru mulai digunakan sebagai media penayangan iklan pertama kali pada tahun 1941. Tahun itu menjadi tahun pertama mengudaranya siaran televisi komersial. Perusahaan Bulova Watch Company menjadi perusahaan yang pertama kali iklannya ditayangkan di televisi dan membayar sekitar sembilan dolar.

Keunggulan televisi sebagai media massa berbasis audio visual membuat perkembangan teknologi periklanan semakin meningkat. Selama beberapa dekade, televisi menjadi media massa yang hebat dengan jangkauan yang luas. Televisi yang awalnya hanya ada di rumah-rumah, kini juga telah tersedia di berbagai tempat umum. Hal ini membuat orang rata-rata menonton televisi selama empat jam sehari (Roman, 2003:105).

Dalam kajian semiotika komunikasi, iklan televisi dapat dikaji melalui sistem tanda dalam iklan. Iklan televisi menggunakan sistem tanda yang terdiri atas lambang, baik yang verbal maupun yang berupa ikon (Sobur, 2004:116). Iklan televisi mempunyai 3 jenis pesan yaitu: (1) pesan linguistik (semua kata dan kalimat dalam iklan); (2) pesan ikonik yang terkodekan (konotasi yang muncul dalam gambar iklan—yang hanya berfungsi jika dikaitkan dengan sistem tanda yang lebih luas dalam masyarakat), dan (3) pesan ikonik yang terkodekan (denotasi dalam gambar iklan) (Cobley & Jansz, 1999:47-48)

Walau pada awalnya iklan televisi lebih banyak bersifat testomonial, maka seiring dengan berkembangnya teknologi dan kreativitas, iklan televisi telah berubah bentuk menjadi sebuah film dengan durasi yang sangat pendek (30 atau 60 detik). Dramatisasi pada iklan televisi bertujuan tidak hanya untuk membuat khalayak membeli produk yang diiklankan, melainkan juga menghibur dan mepermainkan sisi emosional dari khalayak. Yang kemudian terjadi adalah iklan televisi telah menjadi lebih dari sekedar informasi produk, melainkan berubah menjadi dunia khayal tersendiri dalam layar kaca. Dengan durasinya yang singkat, iklan televisi diharusnya mampu menarik perhatian khalayaknya secara cepat pula melalui kelebihan audio visualnya.

Dalam waktu yang cepat, iklan televisi dengan berbagai macam kelebihannya menjadi primadona para pemasar untuk memasarkan produk-produknya melalui iklan televisi. Di Indonesia yang mempunyai penduduk 240 juta orang, kebanyakan setiap rumah tangga telah memiliki satu pesawat televisi. Iklan televisi yang beredar dalam setahun lebih dari 1000 iklan dan memakan biaya penayangan Rp 38 triliun. Selain dianggap mahal, iklan televisi juga dianggap sebagai penyebab ketidakteraturan (clutter) dalam persaingan. Para konsumen menganggap bahwa televisi merupakan media yang paling kacau (clutter) dari semua media iklan (Shimp, 2000:530).

Penggunaan Model Anak-Anak pada Periklanan

Tak jarang dalam mencapai tujuan-tujuannya, periklanan juga menggunakan opinion leader sebagai model iklan yang merupakan salah satu bentuk kreativitasnya. Di Indonesia, opinion leader ini sering dikategorikan sebagai selebriti ataupun politisi. Pada bagian penjelasan Etika Pariwara Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan model ialah seseorang yang memainkan peran atau mencerminkan suatu peran dalam iklan. Peran ini dapat berupa gambar, foto, suara, tandatangan, maupun atribut lainnya yang dikenal publik, ataupun gabungan dari antaranya (EPI, 2005:52).

Mungkin para pengiklan dan pembuat iklan, berusaha keluar dari clutter-nya televisi dengan menggunakan berbagai cara dan kreativitas. Salah satunya dengan menggunakan model anak-anak. Penggunaan model anak-anak ini tidak hanya terjadi di produk-produk untuk anak-anak, namun juga untuk produk-produk dewasa.

Untuk produk anak-anak, iklan televisi yang paling sering menggunakan model anak-anak adalah jenis produk susu formula dan makanan ringan (snack). Jenis produk ini memang sangatlah potensial dan efektif jika menggunakan model anak-anak. Selain anak-anak sebagai khalayak akan tertarik, orangtua juga seringkali merasa gemas dengan akting dan gaya dari model anak-anak ini yang dalam kajian semiotika dapat ditangkap melalui pesan-pesan ikonik gambar-gambar iklan televisi. Namun di luar iklan yang memang berhubungan dengan anak-anak sebagai target market-nya, penulis mengamati, XL sebagai provider telekomunikasi juga telah membuat iklan tevisi dengan model anak-anak Baim pada beberapa seri iklan televisinya. Tercatat tak kurang dari 5 iklan televisi XL yang diperankan oleh Baim.

Secara target market, kita dapat melihat bahwa XL tidak ditargetkan untuk anak-anak dan memang bukan produk untuk anak-anak, apalagi yang seusia dengan Baim. Sebuah buku yang berjudul Brand Child menyebutkan bahwa, walau sebuah merek tidak ditargetkan untuk anak-anak, namun menurut penelitian yang dilakukan bahwa anak-anak tertarik dengan merek yang ditujukan untuk orang dewasa (Lindstrom, 2000:62). Sekitar 70% anak laki-laki tertarik dengan merek-merek mobil dan sekitar 77% anak perempuan tertarik dengan merek-merek fashion. Walaupun anak-anak belum mempunyai kemampuan membeli (masih mendapatkan uang dari orangtua mereka), namun anak-anak bisa menggunakan rengekan (pester power) mereka untuk mendapatkan keinginan mereka. Ada kemungkinan XL melihat perlunya me-maintain anak-anak sebagai prospek target market mereka nantinya setelah dewasa.

Dengan semakin banyak dan semakin mudanya usia anak-anak yang menggunakan telepon selular, mungkin pula XL telah menjadikan anak-anak sebagai target market mereka. XL juga melihat bahwa anak-anak mempunyai keterikatan dengan televisi karena menurut penelitian bahwa anak-anak tiga kali lebih mungkin mengingat merek yang mereka lihat di televisi (Lindstrom, 2000:69). Anak-anak terikat dengan televisi dengan cara seperti ini:

Þ Televisi adalah bagian terpenting dalam hidup mereka—tolak ukur yang dipakai untuk menilai media lain. 85% dari anak-anak sangat suka menonton televisi;

Þ Anak secara aktif memperhatikan apa yang mereka lihat di televisi dan menyerap lebih banyak detil dibanding orang dewasa—bahkan dari iklan yang tidak ditujukan untuk mereka;

Þ Anak-anak memang menyukai iklan. Mereka dua kali lebih mungkin menyatakan menikmati dibanding orang dewasa;

Þ Kehidupan mereka lebih tidak berantakan dibandingkan orang dewasa. Belanja dan memilih merek adalah pengalaman yang menyenangkan, bukan tugas.

Seperti disebutkan sebelumnya bahwa televisi mempunyai keunggulan secara audio visual. Terlebih untuk anak-anak televisi memiliki keunggulan lainnya seperti:

Þ Televisi mengirimkan pesan dengan cara mengkombinasikan elemenvisual yang sangat penting bagi dunia anak, dengan suara dan musik yang menyenangkan;

Þ Televisi adalah pengalaman berbagi yang menyenangkan. Anak-anak bisa duduk bersama teman mereka dan mengomentari pertunjukkan;

Þ Sebagai media penyiaran, televisi relatif mempermudah meraih anak-anak dan orangtua dengan saluran komunikasi yang sama.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat betapa kehebatan televisi menyampaikan pesan guna mencapai tujuan-tujuan para pemasar. Walau tidak ditujukan untuk anak-anak, XL sebagai provider telekomunikasi mulai membangun keterikatan dengan anak-anak sebagai generasi mendatang.

Penggunaan Baim dalam iklan televisi XL tentu tidak hanya menarik perhatian dari orang dewasa (sebagai target market dari XL) melainkan juga menarik perhatian dari anak-anak. Dalam iklan televisi XL versi Tebak-tebakan malah bukan hanya Baim yang menjadi model anak-anak, melainkan semua modelnya adalah anak-anak (jumlahnya ada 8 orang termasuk Baim). Dari ceritanya juga berkisah tentang tebak-tebakan yang biasanya memang merupakan permainan dari anak-anak.

Baim sebagai model anak-anak, pada setiap versi iklan televisi XL seorang yang meng-endorse penggunaan XL seakan-akan ia adalah seorang dewasa yang mengerti isi dari pesan yang ia endorse.

Masalah Etika dalam Periklanan

Peran iklan dalam masyarakat telah diperdebatkan selama bertahun-tahun. Iklan dianggap para pembuatnya amat bertanggung jawab terhadap segala kejadian baik di dalam hidup dan dikritik lawan mereka sebagai penyebab sebagian besar hal yang buruk. Menurut Sumantri, iklan dapat dilihat menurut 3 perspektif atau sudut pandang yaitu: pembuat iklan, ahli mitos dan khalayak/pemirsa (Sumantri, 2001: 185-187).

Dari perspektif khalayak (dewasa), iklan seringkali dianggap tidak jujur dan menipu. Penipuan dianggap terjadi ketika sebuah iklan salah merepresentasikan sebuah produk, dan konsumen mempercayainya sebagai representasi yang benar. Khalayak sasaran dengan segala keterbatasan pengetahuannya menangkap apa yang direpresentasikan dalam iklan sebagai sebuah realitas. Apalagi jika hal tersebut dilihat oleh khalayak non-sasaran yang mungkin akan mempunyai persepsi yang lebih berbeda.

Iklan juga sering dituduh bersifat manipulatif. Kritik ini ditunjukkan karena iklan mempunyai kekuatan mempengaruhi orang untuk berperilaku tidak umum, atau melakukan sesuatu yang tidak akan mereka lakukan jika tidak ditunjukkan oleh iklan. Kata bawah sadar (subliminal) mengacu pada rangsangan di tingkat bawah ambang kesadaran (awareness). Perspektif khalayak menganggap bahwa metode-metode subliminal inilah yang dipakai para pembuat iklan dalam membuat iklan mereka (Shimp, 2000:484). Selain dua hal di atas, masih ada lagi beberapa tuduhan masyarakat (sebagai khalayak iklan) yang negatif terhadap iklan.

Karena banyak sekali hal-hal yang dituduhkan massa terhadap etika dalam periklanan, maka para pelaku industri periklanan membuat sebuah aturan-aturan dan kode etik tertentu yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan etika di industri periklanan. Di Indonesia pada tanggal 17 September 1981, diikrarkan Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia (TKTCPI), sebuah kitab yang berisi aturan main tentang etika dalam industri periklanan di Indonesia. Seiring dengan berkembangnya waktu, terjadi banyak perubahan yang membuat TKTCPI ini menjadi kurang sesuai dan relevan lagi dipakai dalam kegiatan industri. Maka pada tahun 2002, diperkenalkanlah Etika Pariwara Indonesia (EPI) yang kemudian direvisi beberapa kali sehingga menghasilkan format final pada taggal 1 Juli 2005. Disebutkan bahwa EPI masih mungkin terjadi perubahan atau revisi yang diakibatkan oleh berubahnya teknologi dan industri periklanan.

Sayangnya, EPI yang dimaksudkan oleh Dewan Periklanan Indonesia sebagai aturan main industri periklanan malah sering kali dilanggar oleh anggota PPPI. Dalam kasus iklan televisi XL dapat dilihat pelanggaran dilakukan berulang kali dalam beberapa iklan televisi. Ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh XL dalam Tata Krama EPI. Pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut:

3. Pemeran Iklan

3.1 Anak-anak

3.1.1 Anak-anak tidak boleh digunakan untuk mengiklankan produk yang tidak layak dikonsumsi oleh anak-anak, tanpa didampingi orang dewasa.

3.1.3 Iklan tidak boleh menampilkan anak-anak sebagai penganjur bagi penggunaan suatu produk yang bukan untuk anak-anak.

Selain menyalahi EPI, ternyata iklan XL tersebut juga menyalahi UU RI NO. 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN Pasal 46 ayat 4.e. yang berbunyi: “Siaran iklan niaga dilarang melakukan: eksploitasi anak dibawah usia 18 tahun.” Walau masih dapat dipertentangkan, arti dari kata “eksploitasi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: (2) pemanfaatan untuk keuntungan sendiri; pengisapan; pemerasan (tt tenaga orang): -- atas diri orang lain merupakan tindakan yg tidak terpuji.

Tampaknya iklan televisi XL tidak hanya melanggar sekali namun berkali-kali dan sistematis karena bisa dikatakan iklan tersebut dalam satu kesatuan payung thematic campaign. Namun kejadian tersebut seperti dianggap lalu, bukan hanya oleh masyarakat yang mungkin belum tau tentang EPI, namun juga oleh pihak-pihak yang berkepentingan di dalam industri periklanan itu sendiri seperti PPPI dan DPI.

Penulis merasa prihatin dengan kondisi tersebut karena jika tidak adanya sanksi yang tegas bagi pelanggar EPI (bahkan UU Penyiaran), bukan tak mungkin akan terjadi kasus yang serupa di masa mendatang. Bahwa kita semua harus menjalankan aturan main dan beretika dalam menjalankan bisnis apapun. Apalagi mengingat sebuah iklan ditayangkan pada media massa yang dilihat oleh masyarakat luas. Jika hal ini diteruskan, tampaknya periklanan harus siap untuk menerima kritik-kritik lebih tajam lagi di masa mendatang. Alih-alih membuktikan bahwa kritik sebelumnya tidaklah benar, malah akan membuat orang semakin anti dan menolak iklan.

Peraturan dan etika yang dibuat dalam EPI tentu tidaklah dibuat tanpa ada alasan dan tujuannya. Maka dari itu, saya menghimbau kepada semua praktisi periklanan agar kembali kepada peraturan dan etika dalam setiap pekerjaannya. Kreativitas bukanlah alasan untuk melanggar peraturan dan etika tersebut. Kreativitas harusnya bisa lahir dan tercipta dalam segala bentuk peraturan yang beretika, karena itulah kreativitas yang sesungguhnya.

*****

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Cobley, Paul dan Litza Jansz. Introducing Semiotics, New York: Icon Books – Totem Books, 1999

Jefkins, Frank. Advertising, Edisi Ketiga, London: Pitman Publishing, 1994

Kasali, Rhenald. Membidik Pasar Indonesia: Segmentasi, Targeting, Positioning, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1998

Lindstrom, Martin., dan Patricia B. Seybold. BrandChild, London: Kogan Page Limited, 2000

McQuail, Denis. McQuail’s Mass Communication Theory, London; SAGE Publications Ltd, 2005

Roman, Kenneth., et.al. How To Advertise, New York: St. Martin's Press, 2005

Santosa, Sigit. Advertising Guide Book, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001

Shimp, Terence A. Periklanan Promosi, Aspek Tambahan Komunikasi Pemasaran Terpadu, Jakarta: Erlangga, 2003

Sobur, Alex. Semiotika Komunikasi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004

Sumantri-Zaimar, Okke Kusuma. Ideologi dalam Pariwara, Yogyakarta: Yayasan bentang Budaya, 2001

Sutherland, Maz., dan Alice K. Sylvester. Advertising and The Mind of the Consumer, London: Kogan Page Limited, 2000

Sutojo, Siswanto., dan Friz Kleinsteuber, Strategi Manajemen Pemasaran, Edisi Pertama, Jakarta: Damar Mulia Pustaka, 2002

Trisnanto, Adhy. Cerdas Beriklan, Yogyakarta: Galangpress, 2007

Wibowo, Wahyu. Sihir Iklan, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001

Widyatama, Rendra. Bias Gender Dalam Iklan Televisi, Yogyakarta: Media Pressindo, 2006

Peraturan:

Dewan Pers Indonesia. ETIKA PERIKLANAN INDONESIA: Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia, Jakarta: 2005

Internet:

http://www.youtube.com

Sudah siapkah kita berdemokrasi?

2010-12-01T23:32:00.000-08:00

Mengamati kasus demokrasi versi monarki yang digulirkan oleh SBY sangatlah menarik. Kasus yang bermula dari ucapan SBY yang mengatakan bahwa dalam negara demokrasi tak seharusnya ada sistem monarki pada Jumat 26 Nopember 2010 yang lalu kian bergulir menjadi isu-isu hangat bahkan sampai kepada isu referendum Yogyakarta. Namun saya tak ingin ikut terbawa pada hal tersebut. Saya malah lebih tertarik mengamati bagaimana sebenarnya sistem monarki yang ada di Indonesia mulai dari jaman kerajaan, jaman penjajahan sampai kepada jaman kemerdekaan.

Menurut wikipedia, Monarki berasal dari bahasa Yunani monos (μονος) yang berarti satu, dan archein (αρχειν) yang berarti pemerintah. Dapat dikatakan bahwa monarki merupakan sejenis pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa monarki. Menurut wikipedia pula, bahwa penguasa monarki (Inggris: monarch) adalah seorang kepala negara yang jabatannya biasanya diwariskan dan memerintah seumur hidup. Namun menurut saya, sistem monarki ini tak hanya lekat ciri khasnya di masalah pemerintahan negara saja. Jika dikembangkan, sistem ini bisa terlihat dari kondisi sosio-kultural sebuah bangsa. Mari kita lihat satu-persatu.

Pertama, Indonesia, yang sebelum penjajah Eropa datang ke nusantara pada abad ke-16 merupakan bangsa yang memang menganut sistem monarki. Sistem monarki ini terdapat di seluruh kerajaan di nusantara. Siapa yang tak kenal dengan kebesaran Kerajaan Sriwijaya, Majapahit dan juga Mataram. Semuanya itu bisa dibilang sukses menjalankan sistem monarki dan membuat rakyat sejahtera, bahkan mampu mengembangkan wilayah kekuasaan sampai keluar nusantara. Sampai kemudian datang Portugis dan Belanda, yang keduanya juga menganut sistem monarki pada pemerintahannya. Lagi-lagi nusantara diharuskan menjalankan sistem ini. Dan yang terakhir saudara tua Asia, Jepang, datang menjajah kita. Ternyata Jepang pun menganut sistem monarki pula. Sejarah berlanjut... Sampai saat ini, ternyata negara-negara bekas penjajah kita pun masih mempertahankan sistem monarki ini walau cuma sebatas simbol belaka karena untuk pemerintahan tak lagi dipegang oleh raja namun oleh perdana menteri.

Kedua, merdekanya Indonesia sebagai negara republik ternyata masih tetap terasa kental nuansa monarkinya yang terlihat dari munculnya tokoh-tokoh nasional yang dianggap sebagai 'raja' oleh para pendukungnya. Mulai dari tokoh nasionalis seperti Soekarno sampai tokoh agama seperti KH Hasyim Asyarie dan KH Ahmad Dahlan. Tak bisa dipungkiri bahwa dinasti Soekarno dan Wahid masih sangat lekat di hati rakyat Indonesia masa kini walau sudah semakin memudar pengkultusannya. Di PDIP kita bisa melihat bahwa yang namanya ketua umum (sampai saat ini) tak bisa tidak haruslah Megawati yang masih membawa nama dinasti Soekarno. Sampai pertikaian PKB Alm. Gus Dur dengan PKB Muhaimin juga nuansa dinasti Wahid masih sangat kental dan menjadi modal 'jualan' politik partai tersebut. Sekali lagi kita lihat bahwa sistem monarki ternyata memang dekat dengan kondisi sosio-kultural bangsa Indonesia.

Ketiga, walau Soeharto merupakan presiden terpilih melalui MPR tapi tak dapat dipungkiri bahwa gaya pemerintahannya selama 32 tahun sangatlah bersifat monarki. Kata-katanya dapat dikatakan sebagai hukum. Semua orang-orang terdekatnya harus segera melaksanakannya. Sialnya, seringkali 'titah raja' ini malah dilebih-lebihkan oleh para pelaksana hariannya yang membuat nuansa 'monarki' Soeharto menjadi lebih terasa kental di kalangan rakyat biasa. Seperti gaya pemerintahan monarki, kita bisa melihat bahwa anak, keluarga dan kerabat dekat Soeharto juga mempunyai kekuasaan secara de facto walau secara de jure tak pernah tertuliskan. Hal ini bisa kita liat dari sebutan masyarakat kepada keluarga Soeharto dengan sebutan keluarga Cendana, yang merujuk kepada lokasi tempat tinggal pribadi mantan presiden RI ini. Kita bisa lihat bahwa dalam kondisi sebagai negara demokrasi pun, pada era orde baru ternyata Indonesia masih lekat dengsan sistem monarki.

Keempat, era reformasi bergulir, presiden dipilih langsung oleh rakyat. Awalnya kita berharap bisa belajar berdemokrasi dengan lebih baik pada era ini. Namun lagi-lagi saya melihat sistem monarki masih sangat kental dalam perpolitikan di Indonesia. Lihat saja PAN, partai yang berdiri di awal era reformasi masih saja tak bisa lepas dari bayang-bayang seorang Amien Rais. Bahkan ketika seorang Amin Rais mengatakan bahwa ia sudah tak ingin ikut campur pada partai, masih saya seorang ketua umum baru terpilih atas 'restunya'. Aroma monarki juga tercium di Partai Demokrat. Walau SBY tak pernah menjadi ketua umum, namun ia selalu menjabat sebagai ketua dewan pembina. Jabatan yang sampai periode ini tidak tergoyahkan. Belum lagi isu tentang keharusan mendapat 'restunya' untuk mencapai posisi ketua umum Partai Demokrat. Walau UUD mengatur bahwa presiden hanya bisa dipilih maksimal sebanyak 2 kali, namun tak urung berhembus isu bahwa SBY mempersiapkan Ibu Negara sebagai calon penggantinya pada pemilu 2014. Dan jangan lupa bahwa Ibas, putra kedua SBY saat ini masuk di dalam posisi strategis partai walau harus dibuktikan lebih lanjut kepiawaiannya. Aroma monarki di politik pusat juga ternyata menyebar ke daerah-daerah. Tak sedikit kepala daerah yang kemudian mencalonkan istrinya sebagai kepada daerah selanjutnya. Atau seorang kepala daerah mendukung pencalonan adiknya untuk menjadi kepala daerah tingkat II yang masuk di dalam wilayah kekuasaannya.

Melihat kondisi politik dan sosio-kultural di atas saya mengamati bahwa sistem monarki masih dekat sekali dengan bangsa ini yang mengaku sebagai negara berdemokrasi. Jika memang demikian, mengapa kita seakan-akan alergi dengan sistem monarki tersebut dan selalu menyebut-nyebut negara demokrasi? Atau sesungguhnya pertanyaan yang lebih pahit kepada bangsa ini perlu ditanyakan: sudah siapkan kita untuk berdemokrasi?

Kemacetan Jakarta, Dosa Bersama

2010-08-08T20:35:00.000-07:00

Membaca tulisan dari Widianto H Didiet tentang sterilisasi busway, membuat saya tergelitik untuk menulis hal yang sama dari sudut pandang saya. Mungkin saya orang yang sangat menyambut baik sterilisasi busway tersebut dan merasa senang karena akhirnya doa saya dikabulkan. Sudah sejak lama saya gerah dengan masuknya kendaraan lain ke lajur busway, mulai dari motor, mobil pribadi, angkutan umum sampai mobil dinas menteri.

Dari semua koridor busway yang ada, lajur di Jl. Sudirman menurut saya paling sukses melakukan sterilisasi tersebut. Bahkan sejak dari awal ada, lajur itu nyaris tidak pernah dimasuki kendaraan lain, meskipun jam operasional busway telah lewat. Bandingkan dengan koridor lain yang semua kendaraan berebut masuk ke "lajur eksklusif" tersebut.

Busway memang dikeluhkan oleh para pengendara kendaraan pribadi menjadi biang kemacetan di Jakarta dengan memakai sebagian dari lajur mereka. Padahal, tujuan utama dari busway adalah mengkonversi pengguna kendaraan pribadi untuk naik busway itu sendiri. Alih-alih naik busway, pengendara pribadi malah memilih masuk ke lajur busway dengan kendaraan pribadinya sendiri.

Mari kita berandai-andai... Menurut data dari Dinas Perhubungan DKI jumlah mobil di Jakarta mencapai 2,2 juta unit sedangkan motor 3,5 juta unit. Kendaraan umum mencapai 860 ribu unit mungkin itu telah termasuk unit TransJakarta. Andai saja setengah dari pengendara mobil dapat dikonversikan menggunakan kendaraan umum dan jumlah kendaraan umum ditambah menjadi 1,5 juta unit, maka kemacetan dapat berkurang. Berkumpulnya para pekerja Jakarta di titik-titik tertentu memang masih akan menimbulkan kemacetan, tapi paling tidak akan bisa dikurangi.

Masalahnya ialah adakah kemauan dari pengendara mobil untuk kemudian pindah ke angkutan umum? Masalah kemacetan bukan hanya masalah Pemprov DKI, tapi perlu semua elemen masyarakat untuk membantu menyelesaikannya. Bagaimana bisa kita mengeluh macet (di antara banyak pengendara mobil lainnya) sedang kita tak ada usaha apa-apa dan merupakan bagian dari masalah itu sendiri? Pengendara mobil di Jakarta pun tak lepas dari dosa-dosanya tersendiri seperti yang pernah saya tulis sebelumnya.

Kembali ke masalah sterilisasi lajur busway, benarkah hanya alasan macet sehingga para pengendara mobil di Jakarta nekat menerobos lajur tersebut? Mari kita perhatikan bersama, nanti saat libur Idul Fitri tiba dan jalanan legang, masih saja ada pengendara mobil yang masuk lajur busway. Masalahnya adalah kedisiplinan berlalu-lintas dan kurangnya rasa berbagi untuk sesama pengguna jalan. Menyalahkan supir pribadi? Ah, sebagai majikan harusnya bisa dong memberi tahu supirnya. Bukankah biasanya seorang majikan lebih berpendidikan dari sang supir?

Intinya ketika pengendara mobil menjadi bagian dari kemacetan Jakarta, carilah solusi yang bukan solusi instan seperti masuk lajur busway. Jakarta tak akan pernah berubah kalau pribadi-pribadi masyarakatnya juga tak mau berubah dan mau enaknya sendiri! Di satu sisi, Pemprov DKI juga harus membenahi fasilitas angkutan umum di Jakarta. Infrastruktur Koridor 9 dan 10 yang telah selesai sejak tahun 2008 malah menjadi suatu hal yang mubazir. Halte dan lajur menjadi rusak karena tidak terpakai. Juga realisasi dari monorel harus segera diwujudkan. Apa harus tiang pancang yang sudah dibangun sepanjang Senayan dan Kuningan saat ini hanya menjadi monumen kegagalan Pemprov DKI dalam menangani kemacetan Jakarta?

Kemacetan Jakarta merupakan masalah yang sangat kompleks dan membutuhkan dukungan semua lapisan masyarakat untuk dapat menyelesaikannya. Jangan cuma enak-enakan duduk diam dalam mobil dingin berAC lalu berharap mukjizat datang untuk membuat Jakarta bebas macet. Selama masyarakat juga tak peduli dan membantu, maka kemacetan akan menjadi kutukan seumur hidup buat Jakarta!

5 Dosa Pengendara Mobil di Jakarta

2010-08-01T23:30:00.000-07:00

Wacana perpindahan ibukota dalam rangka mengatasi kemacetan di Jakarta sepertinya bukan barang baru. Sekali lagi, dalam masalah kemacetan Jakarta, pemerintah (lagi-lagi) disalahkan oleh masyarakat. Padahal jika saja wacana ini diwujudkan, tentu yang mengalah mesti ‘angkat kaki’ dari Jakarta adalah pemerintah, dalam hal ini tentunya pemerintah pusat. Hal ini juga menjadi tamparan tersendiri untuk pemerintah daerah karena mengindikasikan kegagalannya dalam mengatasi kemacetan Jakarta.

Walau masih banyak yang harus dibenahi di sana-sini, sebenarnya pemerintah telah memberikan beberapa solusi untuk kemacetan di Jakarta. Sebut saja TransJakarta dan Kereta Rel Listrik Commuter Jabodetabek yang setiap harinya mengangkut pulang pergi pekerja yang tinggal di sekeliling Jakarta. Sayangnya kebijakan transportasi massal tersebut tidak diikuti dengan pemeliharaan infra-struktur yang baik. Sebut saja TransJakarta Koridor 9 dan 10 yang telah selesai pembuatan jalur dan haltenya namun busnya tak kunjung beroperasi. Juga pemeliharaan KRL yang awalnya nyaman namun secara pelan-pelan menjadi tak terawat.

Namun tulisan saya kali ini bukanlah mengomentari kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut. Kali ini saya akan melihat pada sisi kendaraan pribadi khususnya mobil yang sebenarnya merupakan bagian dari masalah kemacatan Jakarta. Menurut MetroTV, setiap harinya beredar 240 mobil baru di jalanan, ditambah lagi sekitar 870 sepeda motor baru yang beredar setiap harinya. Sedang pertumbuhan jalan cuma 0,01% saja. Jika ini dibiarkan, diperkirakan Jakarta akan mengalami kelumpuhan lalu lintas pada tahun 2014.

Nah, jika dilihat setiap harinya Jakarta selalu penuh dengan mobil, mulai dari yang seri terbaru sampai yang terbilang kuno. Di bawah ini saya akan menuliskan ‘dosa-dosa’ dari pengendara mobil di Jakarta yang sering kali tak disadari atau bahkan dianggap biasa oleh mereka. Ironisnya, para pengendara mobil ini selalu menuntut haknya sebagai warna negara dengan solusi-solusi kebijakan dari pemerintah. Padahal jika saja mereka mau lebih jujur, mereka bisa menjadi solusi dari masalah mereka sendiri. Inilah ‘dosa-dosa’ tersebut:

1. Menggunakan BBM bersubsidi.

Mobil-mobil keluaran terbaru masih saja asyik-asyik mengantri BBM bersubsidi di SPBU. Pemandangan ini kita bisa saksikan setiap harinya di setiap wilayah di Jakarta. Mulai dari daerah pinggiran sampai pusat kota. Padahal harusnya subsidi lebih tepat untuk angkutan umum massal. Dengan ‘murah’-nya BBM ini, maka siapapun akan lebih senang naik mobil sendiri yang nyaman ber-AC alih-alih berdesak-desakan naik kendaraan umum. Toh, bagi mereka BBM masih terbeli...

2. Menggunakan jasa joki 3in1.

Setiap pagi dan sore kita melihat para joki 3in1 berjejer di jalan-jalan menuju kawasan 3in1. Bahkan mereka sering kali mengambil satu lajur tersendiri, berdiri di tengah-tengah jalan untuk bersaing dengan sesama mereka. Dengan membayar Rp10-20 ribu (tergantung jarak & nego), para pengendara mobil bisa menggunakan jasa mereka untuk melewati kawasan 3in1 di Jakarta. Jika dilihat setiap hari, selalu ada saja yang menggunakan jasa para joki ini. Bahkan banyak dari para joki yang membawa anak kecil atau bayi untuk mendapatkan bayaran dobel. Kenapa joki ini semakin banyak dan semakin mengganggu pemakai jalan lainnya? Sesuai dengan hukum supply & demand, jika tidak ada yang menggunakan jasa mereka tentu lama-kelamaan mereka juga akan tidak ada. Padahal kebijakan 3in1 pada awalnya merupakan salah satu solusi dari pemerintah untuk mengatasi kemacetan Jakarta. Masyarakat banyak yang mengkritik bahwa kebijakan ini hanya memindahkan kemacetan saja dari kawasan 3in1 keluar kawasan tersebut. Jika memang dengan uang Rp10-20 ribu saja jalanan sudah bisa ‘dibeli’ apa lagi gunanya kebijakan ini?

3. Masuk ke lajur busway.

Bicara tentang ketidakdisiplinan, masyarakat Jakarta mungkin juaranya. Bukan hanya masyarakat biasa yang nekat menerobos lajur busway, bahkan para pejabat dan menterinya pun ikut-ikutan. Saya mengamati ketika hari libur yang tidak macet pun, masih banyak kendaraan pribadi yang masuk ke lajur busway. Jadi buat saya alasan menghindari macet itu non-sense. Para pelanggar itu lebih ke mau enak sendirinya saja, mau serba instan! Di mana Polisi? Ah, lupakan polisi yang mungkin juga malas ikut-ikutan macet dan lebih baik ngadem di posnya. Padahal pada awalnya, keunggulan TransJakarta adalah karena lajur khususnya tersebut. Yang mampu menerobos, di tengah-tengah rimba kemacetan Jakarta. Alih-alih menggunakan TransJakarta, pengendara mobil malah masuk lajur khusus tersebut dengan mobil pribadinya...

4. Menggunakan mobil-mobil tua.

Di Jakarta mobil-mobil terbaru sampai mobil berumur 30 tahun dengan bebas melenggang di mana pun, bahkan di jalan protokol. Mesti bisa dibedakan antara mobil antik dengan mobil tua. Mobil antik itu menjadi koleksi dan hanya dipakai jika ada event tertentu saja. Sedang di Jakarta lebih tepat disebut mobil tua karena dipakai untuk kebutuhan transportasi sehari-hari. Mobil tua di Jakarta ini beragam jenisnya, mulai dari sedan sampai pick-up pengangkut sayuran. Belum lagi jika ditambahkan angkutan umum macam Kopaja, Metro Mini dan angkot. Jika dilihat, banyak mobil tua ini yang sudah tidak layak jalan. Selain tidak nyaman juga membahayakan keselamatan penumpangnya. Di Jakarta, ajaibnya keselamatan sering kali diabaikan. Selain itu, mobil tua juga lebih boros secara bahan bakar dengan polusi yang ditimbulkannya. Mungkin idealnya, mobil yang ada di Jakarta tidak berumur lebih dari 10 tahun. Bisakah?

5. Menggunakan alat komunikasi saat mengemudi

Mungkin hal ini dianggap sepele. Tapi dengan semakin maraknya kecelakaan lalu-lintas yang diakibatkan karena penggunaan alat komunikasi saat mengemudi mungkin masalah ini jadi semakin membesar. Apalagi media-media baru seperti Blackberry dan Twitter semakin banyak digunakan oleh masyarakat Jakarta. Kalau dilihat ada kemiripan dengan para pengendara sepeda motor. Yang naik motor SMS-an pakai Esia, yang naik mobil BBM-an atau Twitter-an pakai Blackberry. Padahal pemerintah juga telah membuat UU tentang hal ini, tapi ya lagi-lagi tetap saja dilanggar. Selain berisiko terjadinya kecelakaan lalu-lintas, penggunaan alat komunikasi saat mengemudi juga membuat bertambahnya kemacetan. Liat saja banyak mobil yang saat jalan kosong, jalan di tengah-tengah, kanan kiri goyang-goyang. Ternyata pengemudinya sedang asyik BBM-an. Ah, kiranya kemajuan teknologi malah membuat dampak yang buruk. Saya merindukan saat HP masih menjadi barang eksklusif dan mahal harganya...

Mungkin akan banyak yang bertanya kepada saya, “lho, kok cuma mobil aja? Motor nggak?” Wah, kalo harus nulis tentang motor juga, mungkin bukan cuma jadi artikel. Tapi bisa-bisa jadi novel bersambung...

Yang pasti tulisan ini tidak akan membuat Jakarta berkurang macetnya. Namun tulisan ini merupakan otokritik terhadap diri sendiri yang saat ini dan mungkin orang-orang sekitar saya. Di mana sekarang ini, dengan semakin mudahnya proses leasing untuk kredit sebuah mobil, membuat begitu banyak orang-orang yang berpenghasilan biasa-biasa saja tapi sudah bisa memiliki mobil. Belum lagi industri otomotif yang begitu kompetitif dan selalu dengan target-target muluk yang membuat para penjualnya berlomba-lomba untuk memenuhi target tersebut. Ah, baiknya saya tidur lagi dan bermimpi, semoga Jakarta menjadi kota yang ramah lingkungan dan tidak macet lagi seperti saat ini...

Rangkuman Seminar Sehari Peran dan Kedudukan Bunda Maria

2010-06-06T20:06:00.000-07:00

Pada Hari Minggu 30 Mei 2010 lalu, Komunitas Maria Bunda Pewarta dan Sie Kerasulan Kitab Suci Paroki St. Yoseph Matraman menyelenggarakan sebuah seminar sehari tentang Peran dan Kedudukan Bunda Maria dari 3 sudut pandang agama-agama semitik yaitu Katolik, Protestan dan Islam. Acara dilaksanakan di Aula Besar Gereja Katedral Jakarta mulai pukul 9.30 pagi dan diakhiri oleh Misa Kudus pukul 15.00 WIB. Acara ini terbilang sukses dari sisi partisipasi karena pada awalnya direncanakan cuma untuk 500 peserta saja namun yang datang pada hari H lebih dari 500 orang.

Acara dibuka oleh moderator yaitu Mas Arswendo Atmowiloto dengan gaya bertuturnya yang khas dan penuh humor sehingga peserta menjadi tertarik untuk mengikuti acara ini. Nara sumber seminar ini adalah Romo Pidyarto Gunawan mewakili Katolik, Pendeta Yerry Tawalujan dan Bapak Bunyamin Sutandhi mewakili Protestan serta KH Jalaluddin Rakhmat mewakili Islam Syiah. Pada saat acara dimulai, KH Jalaludding Rakhmat―Kang Jalal begitu sapaannya, terlambat datang dan baru tiba sekitar 15 menit setelah acara dimulai.

Pembicara pertama adalah Bapak Bunyamin Sutandhi, seorang pria berumur 69 tahun yang merupakan seorang penginjil. Beliau mengatakan bahwa Maria adalah penggenapan nubuat dari Nabi Yesaya. Bahwa semua nubuat dalam Al Kitab telah digenapi oleh Allah kecuali bahwa Yesus datang lagi ke dunia untuk kedua kalinya pada akhir zaman untuk menjadi hakim bagi semua orang.

Kang Jalal menjadi pembicara kedua dalam acara tersebut. Kang Jalal memulai materinya dengan mengatakan bahwa satu-satunya surat dalam Al Quran yang diberi judul dengan nama perempuan adalah Surah Maryam. Surah ini termasuk surah Makkiyah karena turun di Mekkah pada awal-awal tahun kenabian Muhammad SAW. Kang Jalal juga menceritakan sebuah kitab hadits tentang bagaimana keponakan Nabi―Ja’far bin Abi Thalib yang melakukan pelarian ke negri Habsyi (Ethiopia) yang memeluk agama Nasrani untuk meminta suaka politik karena mereka dikejar-kejar dan dimusuhi oleh orang-orang Quraisy di Mekkah.

Bahkan mereka mengutus 2 orang diplomat ulung kaum Quraisy yaitu Amr bin Ash dan Abdullah bin Rabiah kepada Raja Habsyi yaitu Najasyi untuk meminta Ja’far dikembalikan/ekstradisi ke Mekkah. Mereka memfitnah Ja’far dan rombongannya adalah para penjahat yang melarikan diri karena telah keluar dari agama nenek moyang kaum Quraisy dan tidak juga masuk ke dalam agama Nasrani yang dianut negeri Habsyi.

Namun permintaan ekstradisi itu ditolak manakala Ja’far membacakan Surah Maryam 1-4 yang membuat Raja Najasyi menangis hingga membasahi jenggotnya. Najasyi mengatakan bahwa agama yang dibawa nabinya Ja’far dan agama yang dibawa oleh Isa Al Masih berasal dari satu sumber. Akhirnya Ja’far bin Abi Thalib beserta istri dan rombongan dapat tinggal dengan aman dan tenang dalam perlindungan Najasyi selama sepuluh tahun. Mereka juga diberikan kebebasan melaksakan ibadah mereka tanpa ada gangguan dan paksaan dari orang lain.

Kang Jalal menyambung dengan mengatakan bahwa Maryam disebut 34 kali dalam Al Quran, lebih banyak dari Maria disebutkan dalam Alkitab. Maryam juga termasuk dalam empat penghulu perempuan di seluruh alam yaitu Maryam, Asiyah bint Mazahim, Khadijah serta Fatimah bint Muhammad SAW. Kang Jalal juga mengatakan bahwa Allah telah memilih Maryam di antara perempuan-perempuan lain seperti yang tertulis pada Ali Imran 42.

Dalam sesi tanya jawab Kang Jalal juga menceritakan beberapa paralelisme tradisi Islam Syiah dengan tradisi Katolik seperti pemilihan Kalifah langsung oleh Nabi Muhammad SAW seperti ketika Yesus memilih Petrus sebagai penerusnya secara langsung untuk melanjutkan kepemimpinannya. Kang Jalal juga menceritakan bahwa pada Islam Syiah juga ada tradisi berdoa melalui perantara orang-orang suci dan di Mesir, mereka berdoa di tempat yang sama dengan umat Kristen Orthodox Koptik yang berdoa di depan patung Bunda Maria.

Berikutnya, Pendeta Yerry Tawalujan tampil sebagai pembicara ketiga. Sebelum membahas topik seminar, Pendeta Yerry menekan 4 hal yang diharapkan dapat menjadi pegangan bersama para peserta seminar yaitu:

- Pemahaman tentang Peran dan Kedudukan Bunda Maria dari sudut pandang Katolik, Protestan dan Islam tentu tidak akan serupa, pasti berbeda (dan bahkan bisa bertentangan) dan tidak bisa dipaksakan untuk menjadi serupa.

- Namun pastilah juga ada persamaan-persamaan yang bisa diterima bersama guna membangun komunikasi dan mempererat ikatan kasih dengan menghargai dan menerima perbedaan-perbedaan pandangan itu.

- Masing-masing pihak telah mempunyai pemahaman sendiri tentang Bunda Maria dan pembahasan dari Pendeta Yerry tidaklah bermaksud menyinggung apalagi mengoreksi pandangan dan kepercayaan umat Katolik terhadap Bunda Maria.

- Seminar ini haruslah didasari kasih yang membangun kebersamaan di tengah perbedaan agar makin terciptanya kerukunan antar umat beragama menuju masyarakat yang harmonis.

Pendeta Yerry mengatakan, membicarakan Bunda Maria menurut sudut pandan Protestan tentunya harus berdasarkan dari sudut pandang Alkitab saja. Sehingga dikatakan bahwa menurut Pendeta Yerry bahwa penekanan ada pada kedaulatan dan kasih karunia Allah dan bukan pada Maria sendiri.

Dikatakan bahwa Allah berdaulat untuk memilih dan memberi kasih karunia kepada siapa saja yang Allah kehendaki, bukan karena orang itu baik atau tidak berdosa. Sehingga dalam hal ini Maria hanyalah berperan sebagai penerima mukjizat dan bukanlah fokus utamanya. Dengan demikian, doktrin Maria Immacute dan Non Posse Peccare yang ditujukan kepada Maria bukanlah doktrin dari Protestan dan tidak ditunjang oleh kebenaran Alkitab.

Dalam teologi Protestan tidak dikenal Maria Bunda Allah namun Maria dikenal dengan istilah-istilah umum seperti Perawan Maria, Anak Dara Maria dan Maria Ibu Yesus. Hal itu disebabkan karena Alkitab tidak memberikan penekanan khusus kepada Maria Ibu Yesus. Maria memanglah Ibu Yesus, namun ketika Ibu Yesus ditingkatkan menjadi Bunda Allah, itu tidak ada dalam teologia Protestan. Peran Maria adalah sebagai Ibu Yesus di bumi, perawan yang rahimnya dipakai sebagai alat Allah untuk mengandung dan melahirkan Yesus.

Pendeta Yerry juga mengatakan bahwa tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab yang mereferensikan bahwa Maria adalah Bunda Gereja, yang membidani atau yang melahirkan gereja. Tidak terlihat bahwa Maria Ibu Yesus digambarkan sebagai pemimpin, baik secara formal atau informal dalam pertemuan jemaat mula-mula.

Dari keterangan di atas dapat dilihat bahwa banyak hal dalam pandangan Katolik yang tidak dikenal dalam doktrin Protestan. Perbedaan-perbedaan itu adalah wajar dan harus diterima sebagai sebuah kenyataan tanpa perlu dipertentangkan. Namun demikian, pandangan mendasar mengenai Bunda Maria menurut teologi Protestan adalah:

- Perawan Maria, Anak Dara Maria adalah perempuan, perawan yang mengandung dan melahirkan Yesus dari Roh Kudus.

- Maria adalah orang yang dikaruniai, yang beroleh kasih karunia dihadapan Allah dan diberkati di antara semua perempuan.

- Keteladanan Maria dalam hal ketaatannya sebagai hamba Tuhan perlu ditiru oleh semua umat manusia.

Sebagai penutup, Pendeta Yerry menegaskan bahwa umat Protestan sangat menghargai dan menghormati peran Maria, sebagaimana Pengakuan Iman Rasuli yang selalu diucapkan setiap hari Minggu dalam ibadah-ibadah gereja Protestan:

“Aku percaya kepada Allah Bapa yang Mahakuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus AnakNya yang tunggal, Tuhan kita. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria...”

Pembicara terakhir dalam seminar ini adalah Romo Pidyarto Gunawan, O.Carm yang merupakan guru besar STFR Widya Sasana Malang di bidang Kitab Perjanjian Baru. Romo yang memperoleh gelar doktor di bidang teologi Alkitabiahnya dari Universitas St. Thomas Roma ini membuka pembahasannya tentang Maria ini dengan mengatakan bahwa ajaran Katolik mengenai Bunda Maria tidak mudah dipahami oleh pihak luar, bahkan sering kali menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu dialog tidak perlu mencari kata sepakat, tetapi berusaha memahami posisi pihak lain guna menghindari kesalahpahaman tersebut.

Ketika membicarakan tentang Maria menurut paham Gereja Katolik tentunya didasari oleh 3 hal yang menjadi dasar hukum Gereja Katolik itu sendiri yaitu Alkitab, Tradisi Suci dan dokumen-dokumen resmi, seperti konstitusi dogmatis Lumen Gentium (Konsili Vatikan II); himbauan apostolik Paus Paulus VI Marialis Cultus dan Redemptoris Mater (ensiklik Paus Yonahes Paulus II).

Pertama-tama, Romo Pidrato ingin menekankan bahwa Gereja Katolik memandang Maria sebagai manusia biasa. Maria juga harus diselamatkan. Namun karena pahala Putranya, ia ditebus secara lebih unggul. Maria mendapatkan rahmat penebusan yang diberikan oleh Yesus Kristus jauh sebelum Dia wafat di kayu salib. Gereja Katolik meyakini bahwa Maria sejak awal kehidupannya dibebaskan Allah dari segala bentuk dosa. Keyakinann yang sama dianut oleh Gereja Ortodoks yang memberi gelar panhagia kepada Maria yang artinya Yang Kudus seluruhnya.

Gereja Katolik memberi Maria banyak gelar seperti Pembela, Pembantu, Penolong dan Perantara. Gelar-gelar ini sering menimbulkan salah paham bagi orang-orang Protestan karena dalam arti tegas gelar-gelar tersebut sebenarnya hanya cocok untuk Yesus Kristus.

Gelar Mitra Pengantara atau Pengantara Bersama (Co-Mediatrix) tidak bertentangan dan mengaburkan peranan Yesus sebagai satu-satunya Pengantara Allah dan manusia. Gelar tersebut tidak membuat Maria sejajar dan menjadi saingan Yesus. Peranan Maria adalah sebagai sub-ordinasi dari peranan Yesus Kristus dan Gereja Katolik meyakini bahwa peranan Kristus sebagai satu-satunya Pengantara tidak meniadakan aneka bentuk kerja sama dari pihak manusia. Dalam tradisi Katolik terkenal ucapan “Per Mariam ad Iesum” yang artinya melalui Maria sampai kepada Yesus.

Mengenai gelar Bunda Allah, Romo Pidyarto mengatakan bahwa Gereja Katolik tidak bermaksud meng-allah-kan Maria. Maria juga bukanlah ibu yang melahirkan Allah, juga bukan istri dari Allah Bapa dan bukan Allah ibu. Maria disebut Bunda Allah sejauh dia telah mengandung dan melahirkan Yesus yang merupakan benar-benar Allah dan benar-benar manusia pula. Penyebutan gelar ini juga berasal dari Lukas 1:43 tentang sebutan Elisabet ketika menerima kunjungan Maria dan berseru: “Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?” Istilah Tuhan yang dipakai berasal dari kata Yunani Kyrios, suatu gelar ilahi yang kelak oleh para rasul dikenakan pada Yesus ketika mereka sudah sampai oada iman akan Yesus sebagai Allah. Jadi jauh sebelum Yesus diakui sebagai Allah, Injil Lukas sudah meletakkan gelar itu pada mulut Elisabet.

Gereja Katolik menegaskan bahwa penghormatan kepada Maria secara hakiki berbeda dengan penyembahan yang ditujukan hanya kepada Allah. Hal itu juga dibedakan dari istilah yang dipakai. Gereja Katolik memakai istilah dulia untuk penghormatan kepada orang-orang kudus biasa. Sedangkan untuk penghormatan istimewa kepada Maria, Gereja Katolik memakai istilah hyperdulia. Penyembahan untuk Allah dikenal dengan istilah latria.

Penghormatan kepada Maria yang direstui Gereja Katolik adalah kebaktian yang berada dalam batas-batas ajaran yang sehat dan benar. Selain itu Gereja Katolik menghimbau kepada para teolog dan pewarta sabda dalam memandang martabat Maria yang istimewa itu sungguh-sungguh mencegah segala ungkapan berlebihan yang palsu.

Dalam Gereja Katolik, Maria adalah manusia biasa namun Allah telah memilih dia untuk menjadi manusia yang sangat istimewa karena telah mengandung dan melahirkan Yesus, Anak Allah yang menjelma menjadi manusia (Gal 4:4). Jadi pembicaraan tentang Maria tidak bisa dilepaskan dari hubungan Maria dengan Yesus yang merupakan jalan keselamatan manusia.

Menurut Gereja Katolik, benih-benih kehadiran Maria telah ada dalam kitab Perjanjian Lama. Pada kitab Kejadian 3:15 di mana Tuhan mengatakan bahwa antara ular tua (iblis) dengan wanita itu akan mengadakan permusuhan sampai keturunan-keturunannya. Wanita itu ditafsirkan sebagai Maria dan bukanlah Hawa. Nubuatan tentang Maria juga tertulis di Yesaya 7:14 bahwa seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan Anak yang disebut Imanuel. Kata partheos yang berarti perawan, dipakai oleh Septuaginta yang memperjelas bahwa wanita itu adalah Maria. Gereja Katolik juga menganggap bahwa Maria adalah seorang dari kaum anawim, yaitu kaum miskin dan saleh yang sangat merindukan keselamatan bagi bangsa Israel.

Apa yang sudah dipersiapkan dalam Perjanjian Lama akhirnya mencapai kepenuhannya pada zaman Perjanjian Baru. “Setelah genap waktunya, maka Allah mengutus Anak-Nya, yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat” (Gal 4:4). Maka Allah mengutus malaikat Gabriel kepada perawan Maria. Gabriel menyapa Maria, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau” (Luk 1:28). Gabriel tidak memanggil dia dengan nama pribadinya, Maria, tetapi dengan gelar “yang dikaruniai”. Memang Maria adalah seorang yang “beroleh kasih karunia di hadapan Allah” (Luk 1:28) dan yang diberkati di antara semua perempuan (Luk 1:42). Sejak dahulu gelar “yang dikaruniai” (Yunaninya: kecharitomene) merupakan gelar luar biasa yang tidak pernah diberikan kepada manusia lain. Kecharitomene adalah suatu bentuk kata kerja Yunani charitóô, yang secara harafiah berarti: membuat seseorang menjadi karunia. Jadi, kecharitomene dapat diterjemahkan dengan “(Maria, engkau) yang telah diubah menjadi karunia”. Itu berarti, Maria itu sungguh-sungguh dilimpahi dengan karunia Allah sehingga menjadi indah dan berkenan di hati Allah dan penuh dengan karunia-Nya.

Dengan demikian, kita bisa mengerti mengapa Vulgata (versi Alkitab dalam bahasa latin) menerjemahkan kecharitomene dengan “gratia plena” (=penuh karunia). Dalam Ef 1:6-7 ini kita bisa menemukan dasar untuk tafsiran Gereja Katolik bahwa Maria itu dikaruniai Tuhan dalam arti ia telah disucikan dari segala bentuk dosa. Bedanya: kalau jemaat kristen dulu pernah berdosa lalu disucikan oleh Tuhan, maka Maria disucikan sejak awal kehidupannya.

Dalam kaitan dengan fungsi Maria sebagai Bunda Yesus atau Bunda Allah ini, Gereja Katolik yakin bahwa Maria telah dipersiapkan secara khusus. Untuk menyediakan tempat kediaman yang pantas bagi Anak Allah yang menjadi manusia melalui tubuh dan jiwa Maria, maka Maria sudah dibebaskan dari segala bentuk dosa sejak saat pertama kehidupannya. Berhubung ia bebas dari dosa warisan atau pun dosa pribadi, Maria dimampukan untuk bekerja sama secara sempurna dengan rencana Allah. Tanpa kehilangan kebebasan manusiawinya, dia menaati kehendak Bapa.

Gereja Katolik menerima tafsiran kuno bahwa perempuan dalam Why 12 adalah gambaran dari Maria, ibu Yesus, yang memang pada hakikatnya bermusuhan dengan Iblis. Mengikuti tradisi yang sudah sangat kuno, Gereja Katolik juga percaya bahwa Maria tetap perawan, baik sebelum hamil, selama hamil dan sesudah melahirkan. Keperawanan Maria ini tidak dilihat pertama-tama sebagai keperawanan fisik (dalam arti selaput daranya tetap utuh), melainkan lebih dalam arti rohani, yakni keperawanan sebagai tanda bahwa seluruh kepribadian Maria, jiwa dan raganya, adalah milik Allah dan secara total terarah kepada Allah.

Tentunya Maria tidak berbeda dengan banyak ibu Yahudi lainnya yang secara luar biasa mendidik anaknya menjadi orang saleh. Misalnya, ia mengajak Yesus ke Yerusalem untuk beribadat (Luk 2:42). Dapat diandaikan, Maria selalu berada di samping Yesus selama di Nazaret hingga Yesus memulai karya-Nya pada usia sekitar 30 tahun.

Berbeda dengan ibu para tokoh Alkitab lainnya, Maria adalah seorang ibu yang dikaitkan secara amat erat dengan kehidupan serta misi anaknya. Memang, ayat-ayat yang menyatakan bahwa Maria berada dekat dengan Yesus selama pelayanan-Nya di dunia sedikit saja. Akan tetapi jumlah ayat bukanlah segala-galanya. Lebih penting dari jumlah ayat adalah posisi yang diduduki ayat tentang Maria dalam suatu kitab. Dalam Injil Yohanes, “ibu Yesus” hanya muncul dua kali (Yoh 2:1-11dan 19:25-27). Akan tetapi, dia muncul pada awal dan akhir dari pelayanan Yesus di dunia. Dalam Alkitab, penyebutan dua ujung sering berarti keseluruhan yang ada di antara kedua ujung tersebut. Misalnya, kalau dikatakan dalam Kej 1:1, “Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi” maka yang dimaksud adalah penciptaan langit dan bumi beserta segala sesuatu yang ada di antara keduanya. Dengan demikian, Injil Yohanes rupanya bermaksud menyatakan bahwa Maria hadir pada seluruh pelayanan Yesus di dunia ini. Secara fisik Maria tidak mengikuti perjalanan Yesus, tetapi tentunya secara rohani dia mengikuti sepak terjang anaknya itu. Suatu saat, Maria harus menyaksikan sendiri bagaimana Yesus bergantung di kayu salib (Yoh 19:26-27). Pada saat yang amat penting bagi keselamatan umat manusia itu, Yesus menyerahkan ibu-Nya kepada murid yang dikasih-Nya sambil berkata, “Inilah, ibumu!” Gereja Katolik yakin, murid yang dikasihi Yesus itu mewakili semua murid yang dikasihi Yesus (Yoh 19:26-27). Tidak mungkin Yesus, pada saat yang begitu penting, hanya bermaksud menitipkan ibu-Nya secara fisik pada seorang murid-Nya. Tentunya tindakan-Nya itu memiliki makna lebih dalam: Maria dijadikan ibu rohani bagi umat-Nya. Maka, Gereja Katolik memberi Maria gelar Bunda Gereja.

Setelah Yesus naik ke surga, Maria tidak putus hubungan dengan kelompok murid Yesus. Maria kedapatan tekun berdoa bersama dengan para murid Yesus untuk menantikan kedatangan Roh Kudus.

Sampai sejauh ini, kita sudah melihat peranan Maria dalam sejarah keselamatan, mulai dari kerelaannya untuk menjadi Bunda Penebus hingga turunnya Roh Kudus yang dijanjikan Yesus kepada Gereja. Ia dikaitkan secara amat erat dengan karya penyelamatan yang dikerjakan oleh Yesus. Oleh karena itu, Gereja Katolik percaya bahwa setelah mengalami kematian sejenak, Maria pun segera dibangkitkan dari kematian lalu dipersatukan secara erat dengan Yesus Kristus yang sudah mulia dengan badan dan jiwa-Nya di surga. Dengan demikian Maria semakin menyerupai Yesus Kristus (Lumen Gentium 59; Katekismus Gereja Katolik 965). Namun, apa yang kini sudah dialami oleh Maria kelak akan dialami juga oleh orang beriman lainnya. Maria hanya mendahului apa yang masih akan dialami orang lain. Keadaan Maria yang sekarang sudah mulia di surga menjadi cermin dari tujuan akhir hidup orang beriman. Dalam Ibadat untuk menghormati pengangkatan Maria ke surga, dibacakan Why 11:19; 12:1-6.10 yang melukiskan penampakan seorang perempuan mulia di langit. Perikop ini tidak hanya menerangkan kesucian Maria (sebagai musuh Iblis) tetapi juga sebagai suatu perikop yang melukiskan keadaan Maria yang sudah mulia di surga.

Yesus Kristus tidak bisa dilepaskan dari Gereja yang didirikan-Nya. Maka dari itu, Konsili Vatikan II membahas Maria tidak hanya dalam kaitannya dengan Yesus tetapi juga dalam kaitannya dengan Gereja-Nya. Maria dipandang sebagai anggota Gereja Yesus tetapi anggota Gereja yang paling sempurna. Dalam dirinya sudah terpenuhi panggilan Gereja Yesus untuk menjadi “jemaat kudus dan tidak bercela” (Ef 5:27). Oleh karena itu, Maria adalah teladan bagi semua anggota Gereja Yesus. Maria adalah teladan dalam banyak hal, tetapi terutama hal iman dan cinta kasih (Lumen Gentium 53; 65).

Mengingat besarnya partisipasi Maria dalam karya penebusan Yesus, maka Gereja Katolik dalam ibadat resminya kerap sekali mengenang Maria dengan rasa hormat dan kasih keputeraan. Di luar ibadat resmi pun, yakni dalam doa-doa umat Katolik, Maria dikenang, dipuji, dan dihormati. Dengan demikian genaplah nubuatan yang diucapkan Maria sendiri, “Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia” (Luk 1:48).

Akhirnya Romo Pidyarto mengatakan bahwa patut dicatat bahwa Gereja Katolik yakin bahwa Maria mempunyai sifat sosial yang besar. Ia mengunjungi Elisabet, saudarinya, yang sedang hamil tua (Luk 1:39). Ia menolong pengantin di Kana yang mengalami kesukaran karena dalam pesta pernikahannya, persediaan anggurnya habis (Yoh 2:1-11). Dalam kedua peristiwa tadi Maria sendiri yang mengambil inisiatif untuk menolong sesamanya. Menarik untuk dicatat bahwa dalam kisah perjamuan nikah di Kana (Yoh 2), Maria terbukti menjadi pengantara atau pendoa yang luar biasa. Meski Yesus pada awalnya memberi kesan menolak permohonan ibu-Nya, nyatanya, berkat permohonan Maria pada akhirnya Yesus membuat juga mukjizat untuk menolong pengantin itu. Bila selama hidup di dunia ini Maria sudah rajin menolong atau mendoakan sesamanya, tentunya kini, di surga, ia lebih rajin mendoakan anak-anaknya, entah diminta entah tidak, yang masih mengembara di dunia (bdk. Lumen Gentium 62). Kalau semasa hidup di dunia, doanya sudah mempunyai kuasa, apalagi kini ketika ia sudah mulia di surga. Seperti kebanyakan ibu lainnya, tentunya Maria mendoakan anak-anaknya, juga kalau anaknya itu tidak meminta kepadanya. Akan tetapi, tentu saja lebih baik kalau anak-anaknya rajin meminta pertolongan doanya.

Setelah Romo Pidyarto mengakhiri bahasannya, seminar rehat untuk makan siang. Tepat pukul 13.00 WIB, seminar dimulai kembali dengan sesi tanya jawab. Tampaknya pada saat sesi tanya jawab tersebut, Kang Jalal menjadi bintang karena mendapat pertanyaan paling banyak yang melebar ke arah hubungan dan relasi antar umat beragama di Indonesia. Namun dengan sabar dan santai, Kang Jalal dapat menjawab semua pertanyaan dengan diselingi oleh sedikit canda di sana-sini.

Akhirnya karena keterbatasan waktu, Mas Wendo menutup acara seminar tersebut walau masih banyak peserta yang ingin mengajukan pertanyan. Beliau mengatakan bahwa seminar tersebut tentu masih banyak kekurangan dan tidak dapat memuaskan semua pihak. Namun kiranya melalui seminar semacam ini dapat dimulai dialog antar umat beragama secara lebih dewasa dan bisa menghormati perbedaan yang ada tanpa harus mempermasalahkannya.

Menurut saya pribadi, seminar tersebut akan tampak lebih seru lagi jika ditambah satu pembicara dari sudut pandang Kristen Ortodoks. Karena secara dogmatis ada yang berbeda dengan pandangan Katolik, namun sama-sama melakukan penghormatan lebih kepada Bunda Maria.

Meng-counter dengan cara TIDAK PINTER

2010-04-10T07:43:00.000-07:00

Syukurlah akhirnya Dewan Kehormatan DPR gak jadi menuntut Slank tentang kritikan "tidak pantas" yang dimuat di lagunya Gosip Jalanan. Lembaga legislatif itu tampaknya sadar bahwa gugatan mereka merupakan cara counter yang sangat terlihat tidak pinter.

Pertama, lagu itu bukan lagu baru. Sudah ada dari tahun 2004 dan kemana aja para anggota dewan selama ini? Apa asyik-asyik terlelap di kursi atau sering jalan-jalan ke hotel kayak salah seorang anggotanya yang baru aja ketangkep basah KPK?

Kedua. Sudah menjadi rahasia umum bahwa DPR tuh "gak bener". Tanpa harus ada lagu itu pun sebenarnya masayarakat sudah sadar akan hal-hal yang termuat dalam lagu itu. Tapi mau apa lagi? Hal ini adalah sebuah proses dari demokrasi. Seperti kata mendiang Winston Churchill, "Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang sangat banyak kelemahannya, tetapi ia masih lebih baik daripada semua sistem pemerintahan lain."

***

Makin lama, ketidakcerdasan komunal terjadi di para penguasa baik eksekutif maupun legislatif. Terlalu over reaktif dan tidak melihat sebuah masalah secara holistik. Mencegah informasi dengan menutup portal-portal informasi seperti yang dilakukan menkominfo. Atau berusaha menggugat sesuatu yang memang sudah menjadi rahasia umum seperti DPR.

Mungkin perlu diingatkan lagi bahwa ini bukan lagi era 80-an seperti kala orde baru masih meraja. Salah ngomong dibredel dengan bahasa halus diamankan. Beda pendapat dibilang subversif. Kala itu memang masih mungkin mengkebiri arus informasi. TV kabel belum ada apalagi internet. Sumber informasi semuanya mesti memiliki Surat Izin Usaha Penerbitan. Semua biasanya ati-ati kalo ngomong karena menyangkut periuk nasi mereka. Salah-salah omong bisa terjadi pencabutan SIUP dan karyawan sekantor bakan dapet pesangon.

Sudah saatnya para negarawan ngeh kalo masyarakat tuh udah semakin pinter. Jadi harusnya mereka sebagai pemimpin juga ngasih contoh yang pinter-pinter, bukan malah keblinger. Kaum menengah yang dulu bisa mereka "bina" kini telah lahir menjadi sebuah kaum yang sensitif dan reaktif terhadap kecacatan-kecacatan sosial.

Masyarakat tentunya bukan hanya menilai dari yang buruk-buruk aja (ya walaupun banyakan buruknya siy). Kebaikan-kebaikan dari penguasa juga harus dipuji dan dijadikan contoh. Misalkan ketika SBY ngomel dalam kuliah umum di Lemhanas ketika melihat ada peserta yang tidur. Itu contoh baik buat DPR yang anggotanya juga suka banyak yang tidur ketika sedang rapat. Atau Dirjen Pajak yang terlihat sudah banyak sekali perbaikan yang harusnya bisa dicontoh oleh instansi lain seperti pemda misalkan.

Masyarakat juga harus lebih jeli lagi terhadap opini-opini yang berusaha dibentuk oleh media yang semakin banyak saat ini. Bukan mustahil opini tersebut adalah bentukan dan tidak bersifat obyektif. Apa yang menjadi opini masyarakat yang sesungguhnya malah bisa ditemukan di warung-warung kopi pinggir jalan. Sudah menjadi tanggung jawab bersama untuk kita mengawasi media (bukan mengontrolnya ya).

Parkiran Motor di Jakarta

2009-05-27T22:18:00.000-07:00

Kalo kemaren-maren saya menuliskan beberapa keluhan saya tentang pengendara motor yang ngawur, kali ini saya akan mengutarakan kekesalan sebagian pengendara motor tentang tata perparkiran motor di Jakarta.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa kadang motor menjadi “anak tiri” di gedung-gedung perkantoran dan perbelanjaan di Jakarta. Banyak gedung yang tidak memperbolehkan motor masuk melalui jalan biasa melainkan harus melipir ke sisi-sisi nun jauh dari gedung tersebut.

Untuk gedung yang menyediakan lahan parker untuk motor juga banyak yang setengah hati melakukannya. Tempat terbatas atau jauh dari gedung utama. Sangat beda dengan perlakuan terhadap parkir mobil yang luas dan juga dilengkapi dengan Vallet Parking.

Di beberapa gedung di Jakarta misalkan di ITC Kuningan, parkiran motornya sangat-sangat tidak manusiawi. Jika tidak sangat-sangat terpaksa, saya tidak akan mau parkir motor di tempat tersebut. Lahannya yang tidak luas dan tidak sebanding dengan motor yang parkir. Akibatnya banyak motor yang parkir parallel dan mengakibatkan motor lain susah sekali untuk lewat. Belum lagi karena banyak yang memaksakan untuk parkir, banyak motor yang terbaret oleh motor lainnya. Anehnya pihak pengolala sama sekali tidak melarang motor baru yang akan masuk padahal di dalam sudah penuh dan sempit. Motor benar-benar terlihat saling tumpuk menumpuk seperti ikan asin!

Padahal jika mau dikalkulasi secara bisnis, lahan parkir motor lebih menguntungkan dari lahan parkir mobil. Anggaplah satu mobil memerlukan lahan parkir 3.5 x 2.5 meter. Maka pengelola akan mendapatkan pemasukan Rp 2.000/jam nya. Sedangkan untuk lahan parkir dengan dimensi yang sama, pengelola akan bisa menampung 4 motor (tanpa desak-desakan) sehingga menghasilkan 4 x Rp 1.000/jam nya. Di mana berarti 2x lebih banyak dari pada parkiran mobil. Tapi tetap saja saya jarang menemui lahan parkir motor yang luas di Jakarta.

Belum lagi banyak lahan parkir luar ruang yang tidak dilengkapi dengan canopy sehingga jika hujan datang maka akan membuat basah kuyup helm atau pun jaket para pengendara motor yang kebetulan ada di motor mereka.

Di beberapa mal di Jakarta, misalkan di FX dan PIM, lahan parkir motor sangatlah jauh dari tempat perbelanjaan tersebut. FX mempunyai lahan parkir di belakang Hotel Atlet sedangkan PIM mempunyai lahan parkir di samping Masjid Raya Pondok Indah. Sungguh berbeda dengan lahan parkir mobil yang begitu dekat dengan pintu masuk. Bayangkan jika ada seorang ibu yang habis berbelanja bulanan dan harus membawa lebih dari 5 buah kantong plastik menuju parkiran motor!

Di beberapa gedung juga (parahnya) sama sekali tidak menyediakan lahan parkir untuk motor sehingga mengakibatkan timbulnya lahan parkir liar di sekitar gedung tersebut. Bukan saja melanggar ketertiban karena motor-motor tersebut diparkit di jalanan atau trotoar yang harusnya jadi hal para pejalan kaki, tapi juga rawan dengan pencurian kendaraan bermotor.

Sungguh, parkiran motor di Jakarta adalah sebuah mimpi buruk bagi para pengendara motor di Jakarta…

*gambar diambil tanpa izin dari pranowosu.wordpress.com

Pelanggaran itu terjadi di depan petugas!

2009-05-22T21:42:00.000-07:00

Mengamati lagi fenomena pengendara motor di Jakarta. Bahwa baik pengendara mau pun petugas saat ini sudah semakin masa bodoh dengan segala bentuk peraturan yang ada.

Setiap hari sudah menjadi langganan bahwa kita melihat motor melewati garis pembatas di setiap lampu merah. Tak jarang juga ada mobil yang melakukan hal yang sama. Dan lucunya, petugas ada di depan mereka tanpa memperdulikan hal yang terjadi. Pelanggaran itu terjadi di depan petugas!

Dari sisi pengendara, hal itu akan menjadi kebiasaan karena seakan-akan itu hal yang lumrah dan bukan merupakan pelanggaran. Dari sisi petugas, hal itu akan mengurangi kewibawaan para penegak hukum di negeri ini. Anehnya, banyak petugas-petugas lainnya bermotor besar yang siap "menjebak" para penerobos lampu merah. Seakan-akan mereka selalu sigap dengan bersembunyi di balik pohon besar.

Kalo mau tegas ada baiknya jangan tebang pilih atau pun demi kepentingan pribadi. Peraturan tetaplah peraturan dan bukan untuk dilanggar, dimusyawarahkan di tempat, atau menjadi lahan pungutan liar!

Rabu sore yang lalu, di sebuah kawasan Cilandak, saya melihat seorang marinir yang bertugas mengatur lalu lintas (Cilandak memang dekat dengan markas mereka). Marinir ini begitu tegas mengatur lalu lintas. Tidak menilang, tapi dengan galak mengatr angkot-angkot dan motor yang memang ngawur. Saya melihat polisi lalu lintas malahan bertugas di wilayah yang lebih jauh yang sudah berkurang kemacetannya. Apakah kita perlu mengganti semua polisi lalu lintas dengan marinir untuk bisa lebih tertib?

*gambar diambil tanpa izin dari http://darwinarya.wordpress.com/2008/04/

Hi-Tech, Hi-Touch, Where is Indonesia?

2009-05-21T00:04:00.000-07:00

Tahun 95, saya sempet kaget banget waktu mobil TIMOR dipasarkan.
Apa? Indonesia udah bisa bikin mobil? Hebat banget!!! Itu yang pertama kali sayapikirkan, kaget, gak percaya sekaligus bangga. Negeri yang katanya negeri agraris ini ternyata bisa bikin mobil juga, gak kalah dengan negara-negara industri Asia timur, Jepang dan Korea. Kesannya hi-tech banget gitu loohhh...

Walau akhirnya saya tau bahwa itu cuma adaptasi merek dari KIA Korea... hehehe
Saya melihat, bangsa ini sedang berlomba-lomba untuk menjadi sebuah bangsa yang hi-tech. Internet di mana-mana, gadget mania, blackberry, wi-fi aka hotspot,bluetooth, iPod, Archos, PSP, MP3, 8 mega pixel, cybershot, layar TFT... Whoooiii... kata-kata yang kayaknya hebat dan keren banget. Yang dengan menyebutkannya, akan terlihat menjadi orang yang ngerti teknologi dan gak bakalan disebut gaptek!

Hi-tech alias teknologi tinggi (katanya). Dan memang saya mengakui kemajuan teknologi di berbagai bidang sangat membantu aktivitas setiap hari. Mulai dari email, browsing cari gambar, nulis di blog, sampai gak perlu lagi nyetel CD Audio karena MP3 copy-nya udah ada di dalam hard disk. Mau jeprat-jepret belajar fotografi juga gak perlu ribet dan mahal lagi karena kamera sudah gak pake film lagi, digital gitu loohhh... Tinggal klik, cepret lalu foto bisa langsung dilihat di kamera langsung, kalo gak suka tinggal hapus, kalo suka bisa langsung di pindahin ke komputer lewat USB, trus langsung dipamerin ke temen-temen lewat mailing list...

Satu hal yang saya perhatikan dari semua itu. Indonesia cuma jadi bangsa pengguna, dan bukan pencipta. Cuma bisa membeli, memakai, dan kalo rusak tinggal bawa ke service center. Gak tau kenapa deh Indonesia gak bisa menciptakan kamera digital sendiri dengan merek lokal. Atau saya berharap banget Indonesia suatu saat nanti bisa bikin mobil sendiri, bener-bener sendiri dengan bahan baku lokal, bukan cuma adaptasi merek, atau sekedar jadi pabrikan karoseri. Padahal katanya bijih besi Indonesia adalah yang terbaik di dunia!

Saya juga suka miris kalo beli segelas frappucino di Starbucks seharga 35 ribu rupiah. Gila!! bisa dapet 20 gelas kopi tubruk kampung kalo saya belinya di warung Indomie Pak Kumis deket rumah. Padahal ternyata setelah saya baca sebuah buku tentang Starbucks, mereka dapetin bahan kopi dari Sumatra, kopi terbaik dunia katanya. Saya pikir selama ini mereka dapetin dari kopi Brazil, yang katanya produsen kopi terbesar dunia. Hmmm... kopi terbaik dunia dari Indonesia, dibawa lewat kapal menuju Amerika, diproses dengan teknologi tinggi lalu dikemas dengan kantong-kantong alumunium kedap udara kembali ke Indonesia untuk kemudian menjadi segelas frappucino dengan harga 35 ribu! Sebuah proses yang panjang dari proses minum kopi...

Swiss, yang terkenal dengan cokelat-nya, ternyata sama sekali gak punya perkebunan cokelat! Semua bahan baku diimport dari Malaysia dan Indonesia. Setelah jadi, dibungkus dengan merek Delfi dan Cadbury, dijual lagi ke Indonesia dengan harga yang berlipat-lipat!

Sebenernya saya melihat bahwa bangsa ini gak punya sejarah buat yang namanyaHi-tech... jadi jangan ngimpi deh Indonesia bakal bisa bikin mobil sendiri... ato bikin kamera digital lokal. Tapi bangsa ini punya tradisi Hi-touch... apa aja yang dipegang sama bangsa ini, dibuat secara telaten dengan sentuhan yang personal dan proses pembuatan yang lumayan lama, bakal laris manis di pasaran. Orang-orang Jawa sudah bisa bikin keris yang maha hebat dari jaman Singosari/Tumapel... Mpu Gandring dengan masterpiece-nya, yang akhirnya sanggup membunuh Tunggul Ametung dan bahkan Ken Arok sendiri. Saya yakin, seyakin-yakinnya, bahwa karya metalurgi anak bangsa saat itu sudah bisa disejajarkan oleh hasil karya bangsa eropa, pedang King Arthur, atau kapak para bangsa viking...

Bangsa agraris ini juga mampu menghasilkan padi terbaik dunia, seperti legenda Dewi Sri yang cuma ada di Indonesia, menandingi padi dari negeri Gajah Putih dan padi dari tanah Vietkong. Karet terbaik, yang akhirnya sekarang dipakai sebagai standar sol sepatu sport merek dunia seperti Nike dan Adidas. Sawit Sumatra, yang menurut saya terbaik. Sayang pengolahannya kalah oleh Malaysia. Lada hitam, dan rempah-rempah lainnya. Bahkan negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk menguasai Indonesia, dengan tujuan rempah-rempah pastinya.

Ada satu yang sampai saat ini menjadi terkenal seantero dunia. Batik! Selembar kain mori yang kemudian dibatik secara manual oleh Mbok-mbok dapat berharga sampai puluhan juta rupiah. Bisa dibandingkan dengan sutra negeri Panda, atau kain sari dari India. Jelas semua produk di atas gak bakalan mungkin diproduksi secara massal kalo ingin mendapatkan hasil yang sempurna. Secara harga juga akan bisa berlipat-lipat kali dari harga sebuah kain yang diproduksi secara massal.

Sayangnya dari hari ke hari, orang-orang yang mampu menghasilkan produk Hi-Touch ini makin langka, kalo gak mau disebut sebagai PUNAH. Sang anak tak mau lagi meneruskan usaha batik ayahnya, lebih senang kuliah di San Fransisco, dan pulang-pulang kerja di Texmaco sebagai product manager.

Kita adalah apa yang kita mau!

Perpaduan Hi-tech dan Hi-touch sesunguhnya akan menjadi sebuah kekuatan yang dasyat. Hi-tech tetap harus dijaga nilai-nilai manusianya. Hi-touch harus dikelola dengan baik dan benar sehingga tak cuma jadi benda langka dan masuk ke museum, bukan mal. Saya bangga sama Indonesia yang punya Yongki Komaladi, yang bisa bikin sendal dan sepatu keren. Atau Edward Forrer (nama bule, lokal asli) yang udah punya outlet di Aussie. Batik Keris, yang udah bikin Dept Store sendiri kayak Metro atau Sogo. Kopi Tator di Plaza Senayan dan Dharmawangsa Square yang mengimbangi kedigjayaan Starbucks (di Dharmawangsa Square gak ada Starbucks lho!). Album Jezz-nya Karimata (Jezz = Ethnic Jazz).

Pokoknya gak ada cerita lagi tuh malu pake merek lokal. Harusnya kita bisa bangga, karena semua merek lokal itu dibuat dengan bahan baku (benar-benar) lokal. Tapi kita juga mesti sadar, bahwa merek-merek lokal harus di dukung oleh yang namanya Hi-touch negara asing. Tator pasti mesti punya mesin espreso buatan Jerman. Mesin-mesin canggih pembuat sendal dan sepatu dari Jepang. Serta studio rekaman dengan peralatan canggih dari Amerika yang dipakai oleh Karimata.

Yang pasti kebanggaan mesti ada di dada. Karena Indonesia bukanlah bangsa yang Hi-tech, tapi kita sangat unggul dalam masalah Hi-touch... Jadi, gak ada lagi tuh yang namanya impor beras dari Thailand... hehehe

'Autisme' Jenis Baru

2009-05-19T17:38:00.000-07:00

Belum lama saya menulis di Politikana tentang penggunaan ponsel di tempat umum, saat ini saya sedang melihat sebuah gejala baru yang terjadi di Jakarta (dan sepertinya juga di kota-kota lainnya).

Beberapa kali saya menemui para pengguna sepeda motor yang "anti-klakson", tidak minggir atau pun peduli jika ada yang mengklakson dirinya. Padahal seringkali mereka jalannya "nggak bener" dan mengganggu pengguna kendaraan lain. Jalan di tengah-tengah dengan kecepatan rendah, atau lampu sign kanan tapi belok kiri.

Ternyata setelah saya berhasil mendahului (atau pun jika mengklakson terus-menerus), saya baru mengetahui bahwa pengendara motor ini memakai earphone (yang berupa earplug) saat mengendara. Pantesan aja gak denger, kuping disumpel gitu!

Semenjak portable MP3 player berharga terjangkau, bahkan ponsel berharga 500 ribu pun sudah bisa memutar MP3, kini banyak orang yang memakai earphone di tempat umum. Salah satunya ya sambil mengendarai motor tersebut.

Padahal ketika kita mendengarkan musik dari earphone tersebut, maka seseorang seperti memiliki "dunianya" sendiri. Salah satu 'autisme' jenis baru di Jakarta. Mereka akan cuek dan tak peduli akan sekelilingnya. Asyik sendiri dengan musik yang didengarnya.

Hal ini mungkin tak akan menjadi masalah jika orang tersebut mendengarkan earphone di busway atau mal, tapi jika digunakan saat di jalan raya apalagi saat berkendara di mana dibutuhkan kepekaan indra pendengaran pula, maka akan sangat membahayakan diri sendiri tentunya.

Perlukah dibuat peraturan untuk hal itu? Atau ada yang punya data berapa kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh "orang autis" tersebut?

Mobil Dinas Pak Tentara

2009-05-07T22:44:00.000-07:00

Dulu, waktu saya SMA... punya seorang temen yang bapaknya seorang tentara. Tiap pagi, teman saya itu selalu diantar ke sekolah oleh ajudan bapaknya. Saya masih ingat betul mobilnya adalah sebuah Toyota Land Cruiser dengan plat nomor berbintang dua di bagian depan dan belakangnya. Saya membayangkan alangkah gagahnya seorang tentara yang naik mobil dinas seperti itu.

Belakangan, saya sering melihat di jalan-jalan berseliweran mobil dinas tentara dalam bentuk sedan. Bukan hanya perwira tinggi yang memilikinya, namun juga perwira menengah. Mulai dari Lancer sampai Camry. Hmmm... saat itu saya melihat kok ada yang janggal ya. Tentara kok naik sedan? Padahal tentara itu kan harusnya gagah dan berwibawa ya...

Buat saya, sedan itu identik dengan pengusaha atau pun bidang pekerjaan lain yang di luar kerjaan lapangan. Terlalu cantik dan stylish sepertinya. Gak cocok banget buat tentara.

Harga? Hmmm... banyak mobil-mobil jenis jip (merek jeep atau lainnya) yang harganya mungkin lebih mahal dari sedan-sedan standar. Jadi kenapa ya banyak mobil dinas tentara sedan saat ini?

Sekedar usulan yang sangat subyektif nih, gimana kalo mobil dinas tentara kalo bisa jangan sedan. Untuk perwira menengah mungkin bisa pake mobil sejenis kijang atau nissan terrano/x-trail atau bisa juga ford escape. Untuk perwira tinggi bisa Land Rover, Land Cruiser atau Hummer lah buat para panglima. Pasti lebih oke!

Mau apa Mahasiswa?

2009-05-07T21:37:00.000-07:00

Tertarik dengan artikel Aksi Mahasiswa,
setiap pagi akan berangkat ke kantor saya melewati sebuah kampus di daerah rawamangun... kampus calon pendidik katanya

setiap pagi itu pula saya harus berkendara ekstra hati-hati karena banyak mahasiswa yang lalu lalang menyeberang jalan. ironisnya, tepat di atasnya pula terdapat sebuah jembatan penyebrangan yang menguhubungkan pula ke sebuah halte busway. tak jarang pula saya melihat banyak mahasiswa yang langsung loncat dari halte busway tersebut... tak mau capek-capek lewat jembatan penyeberangan.
saya tak habis pikir, mereka mahasiswa, calon pendidik pula... tapi tak bisa menjadi contoh orang lain disekitarnya...

Kasus ini saya ambil dari hal yang paling sederhana...
tak usah jauh-jauhlah masalah demo mahasiswa yang pada akhirnya cuma membuat macet jalanan, tuntutan yang tidak jelas, dan membolos jam kuliah...
Ah, saya juga pernah jadi mahasiswa...

Merah Putih, riwayatmu kini

2009-05-05T08:57:00.000-07:00

Setiap tahun, kita wajib mengibarkan bendera merah putih, yang merupakan bendera kebangsaan, dalam rangka memperingati HUT NKRI. Saat sekolah pun, setiap senin pagi ada upacara pengibaran bendera merah putih tersebut. Hal tersebut juga berlaku di kantor-kantor pemerintahan.

Namun sesungguhnya, apakah saat ini bendera merah putih cuma menjadi ritual dan rutinitas belaka? Padahal sejak dari sekolah dasar kita telah diajarkan tentang makna merah putih itu sendiri. Merah diartikan berani, putih diartikan suci. Merah dan putih yang bersatu, menjadi kemerdekaan Indonesia.

Menurut wikipedia edisi Bahasa Indonesia, bendera merah putih memiliki arti:

Bendera Indonesia memiliki makna filosofis. Merah berarti berani, putih berarti suci. Merah melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Keduanya saling melengkapi dan menyempurnakan untuk Indonesia.
Ditinjau dari segi sejarah, sejak dahulu kala kedua warna merah dan putih mengandung makna yang suci. Warna merah mirip dengan warna gula jawa/gula aren dan warna putih mirip dengan warna nasi. Kedua bahan ini adalah bahan utama dalam masakan Indonesia, terutama di pulau Jawa. Ketika Kerajaan Majapahit berjaya di Nusantara, warna panji-panji yang digunakan adalah merah dan putih (umbul-umbul abang putih). Sejak dulu warna merah dan putih ini oleh orang Jawa digunakan untuk upacara selamatan kandungan bayi sesudah berusia empat bulan di dalam rahim berupa bubur yang diberi pewarna merah sebagian. Orang Jawa percaya bahwa kehamilan dimulai sejak bersatunya unsur merah sebagai lambang ibu, yaitu darah yang tumpah ketika sang jabang bayi lahir, dan unsur putih sebagai lambang ayah, yang ditanam di gua garba.

Selain arti filosofis di atas, warna merah dan putih ternyata juga digunakan sebagai simbol perjuangan oleh banyak daerah di nusantara pada masa penjajahan Belanda.

Selain itu, bendera perang Sisingamangaraja IX dari tanah Batak pun memakai warna merah putih sebagai warna benderanya , bergambar pedang kembar warna putih dengan dasar merah menyala dan putih. Warna merah dan putih ini adalah bendera perang Sisingamangaraja XII. Dua pedang kembar melambangkan piso gaja dompak, pusaka raja-raja Sisingamangaraja I-XII.

Ketika terjadi perang di Aceh, pejuang – pejuang Aceh telah menggunakan bendera perang berupa umbul-umbul dengan warna merah dan putih, di bagian belakang diaplikasikan gambar pedang, bulan sabit, matahari, dan bintang serta beberapa ayat suci Al Quran.
Di jaman kerajaan Bugis Bone,Sulawesi Selatan sebelum Arung Palakka, bendera Merah Putih, adalah simbol kekuasaan dan kebesaran kerajaan Bone.Bendera Bone itu dikenal dengan nama Woromporang.
Pada waktu perang Jawa (1825-1830 M) Pangeran Diponegoro memakai panji-panji berwarna merah putih dalam perjuangannya melawan Belanda.

Hal tersebut menunjukkan bahwa secara “tidak sadar” rasa nasionalisme banyak suku di Indonesia telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Merah putih mempunyai arti dan semangat yang sama pada saat itu.

Sayangnya, saat ini telah terjadi pergeseran makna dan nilai-nilai dari merah putih itu sendiri. Dulu merah berarti berani, terhadap penjajahan, terhadap diskiriminasi, kesewenangan dan penindasan terhadap bangsa Indonesia. Saat ini, berani sering kali diartikan menurut definisi pribadi masing-masing seperti:

Berani melawan “ketidakadilan” menurut versinya sendiri ketika kalah dalam pemilu.

Berani melawan wasit ketika diganjar kartu kuning/merah dipertandingan sepak bola.
Berani tawuran melawan anak-anak SMK/STM yang suka lewat di depan sekolahannya.
Berani menggusur pasar tradisional tanpa ganti rugi yang memadai.
Berani melawan komandannya dan kemudian mengamuk membabi buta.
Dan masih banyak lagi "berani" menurut versinya masing-masing.

Putih pun demikian, jika dulu putih diartikan sebagai suatu kesucian. Bahwa perjuangan dulu melawan penjajah adalah murni dan suci untuk kemerdekaan bangsa, tanpa dikotori oleh kepentingan golongan/kelompok apalagi kepentingan pribadi. Namun saat ini kiranya suci telah diartikan secara sepihak seperti:

Merazia klub-klub yang dianggap maksiat tanpa memberikan solusinya.

Menganggap suci kelompoknya sendiri dan mendemo kelompok lain yang dianggap menyimpang dari bentuk kesucian itu.

Banyak berderma dan melakukan kegiatan sosial untuk menutupi banyak bisnis ilegalnya.

Segala macam bentuk terorisme dalam nama agama.
Segala bentuk konflik atas nama agama.
Dan masih banyak lagi “suci” menurut versinya masing-masing.

Ah, kiranya baru 63 tahun Indonesia merdeka telah banyak sekali terjadi pergeseran-pergeseran makna akan merah putih. Mungkin saatnya kini, kita semua, apapun kelompok dan golongan kita, jika kita merasa masih berhak untuk mengibarkan Sang Merah Putih, maka kita perlu merumuskan kembali arti dari merah putih tersebut.

Kolom agama pada KTP. Masih perlukah?

2009-04-27T22:42:00.000-07:00

Sering saya bertanya-tanya, apakah kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk masih diperlukan? Hal-hal inilah yang menjadi dasar pertanyaan saya tersebut:

- Pada masa lalu, di saat ada kerusuhan/pertikaian antar agama di Maluku, sering terjadi razia KTP di jalan oleh kelompok yang bertikai. Jika tercantum agama yang berbeda dengan kelompok tersebut, maka orang tersebut akan dibantai beramai-ramai.

- Jika seseorang mengalami kecelakaan di jalan, kolom golongan darahnya akan lebih bermanfaat ketimbang kolom agama karena dengan demikian dapat diketahui dengan cepat jika dibutuhkan pertolongan transfusi darah.

- Jika negara memang membebaskan rakyatnya dalam memeluk keyakinan (seperti tercantum dalam pasal 29 UUD 1945) maka harusnya boleh ditulis selain dengan 5 agama yang diajarkan di sekolah, misalkan Konfusianisme, Taoisme, Shinto, Sikh, Saintologi, Zoroastrianisme atau bahkan yang gampang sajalah... Kejawen. Tapi tampaknya hal itu tidak pernah terjadi.

- Untuk warga negara yang atheis atau agnostik juga akan membingungkan mengisi kolom tersebut. (walau memang tak sesuai dengan UUD 45 Pasal 29 ayat 1).

Hal-hal tersebut yang menyebabkan saya berfikir apakah sebaiknya kolom tersebut dihilangkan saja?
Saya pernah protes ketika mengisi sebuah formulir di bank yang mencantumkan kolom agama. Saya bilang kepada petugasnya, buat apa ini kolom agama? Emang ada hubungannya sama rekening seseorang?

Untunglah petugas tersebut memberikan saya jawaban yang memuaskan. Katanya... itu nanti untuk mengirimkan kartu ucapan kepada nasabah pada hari besar keagamaan yang bersangkutan. Make sense!

Lalu di KTP untuk apa? Toh pemda tak pernah mengirimkan kartu ucapan kepada warga yang merayakan hari besar keagamaannya...

*gambar diambil dari http://id.wikipedia.org/wiki/KTP

Pemerintah dan Ponsel

2009-04-21T22:55:00.000-07:00

Di suatu pagi ketika saya hendak berangkat ke kantor, jalanan sudah mulai ramai. Di depan saya tambak sebuah motor skutik yang jalan mengsal-mengsol, kenceng nggak pelan juga nggak. Padahal di depannya tidak tampak kendaraan lain. Karena tak sabar, saya kemudian berusaha mendahului motor tersebut dan saat itu saya melihat si pengendara motor sedang asyik membalas SMS sambil tetap berkendara.

***

Pada hari minggu pagi, ketika saya sedang berada di gereja dan misa baru saja dimulai. Kitab suci baru saja dibacakan dan tepat saat itu pula terdengar sayup-sayup lagu Kris Dayanti yang makin lama makin keras di belakang saya. Dengan penasaran saya menengok ke belakang dan tampaklah seorang ibu yang sedang panik merogoh tasnya. Ternyata lagu tersebut berasal dari panggilan ponselnya yang lupa disilent sebelum misa dimulai.

***

Di sebuah pasar swalayan, saya sedang melihat-lihat rak untuk mencari barang yang saya akan beli. Tiba-tiba... bruk!!! Seorang ibu menabrak saya dan membuat keranjang belanja yang saya pegang terjatuh. Ibu tersebut juga mengelus-ngelus kepalanya yang secara reflek terkena tangan saya. Tanpa bicara apa-apa dan malahan sambil merengut ibu tersebut berlalu dari hadapan saya sambil meneruskan ber-sms ria.

***

Saat itu kebetulan saya sedang naik transjakarta untuk berangkat ke kantor. Karena sudah lumayan siang maka semua penumpang kebagian tempat duduk. Tepat di depan saya ada seorang ibu yang tampak keletihan, tak tau dia dari mana, dan tampaknya sangat mengantuk. Tiba-tiba seorang bapak di samping ibu tersebut mendapat panggilan dari ponselnya. Tak mengerti apa yang dibicarakan, karena bicara dalam bahasa daerah, si bapak berbicara dengan volume yang kencang sekali sampai-sampai si ibu terkaget-kaget dan lepas dari rasa kantuknya. Hampir setiap orang yang ada di bus melihat ke arah si bapak tersebut, namun dengan cueknya si bapak melanjutkan bicaranya di ponsel... tetap dengan suara kerasnya.

***

Sepertinya masih banyak lagi kejadian yang kita alami sehari-hari yang berhubungan dengan ponsel dan kita merasa terganggu dengannya. Bisa di jalan, di masjid atau yang paling dekat di ruang mitinglah. Kejadian tersebut sering membuat saya bertanya-tanya dalam hati... Itu orang gak tau atau sengaja sih?

Ponsel seharusnya menjadi wilayah privat seseorang yang harusnya pula tidak mengganggu wilayah publik. Kesadaran individu yang masih kurang sehingga terjadi benturan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum.

Tidak sedikit kejadian yang kemudian merugikan di penelpon. Risiko kecelakaan lalu lintas juga meningkat seiring dengan penggunaan ponsel di jalan raya. Mungkin karena hal tersebut akhirnya Pemda DKI mengeluarkan Perda tentang larangan menggunakan ponsel di jalan raya (ada yang tau Perda nomor berapa?). Namun tampaknya keseriusan aparat dalam menjalankan Perda tersebut masih sangat kurang. Saya adalah orang yang awam hukum, sehingga tau aparat mana yang berwenang untuk menindak ketika terjadi pelanggaran Perda tersebut. Apakah pihak kepolisian atau pihak pemda atau DLLAJR?

Mungkin pula Perda tersebut tidak jalan karena kurangnya sosialiasi ke masyarakat. Karena sampai saat ini saya masih menyaksikan pelanggaran Perda tersebut di mana-mana, bahkan oleh orang-orang terdekat saya.

Mungkin selain Perda perlu adanya kesadaran dari masing-masing individu tentang hal tersebut. Selain mengganggu orang lain, juga bisa berbahaya buat dirinya sendiri. Sesuatu yang baik (walau kadang sulit) memang harus dimulai. Minimal dari diri saya sendiri...

Pelanggaran Kolektif

2009-04-21T10:09:00.000-07:00

Hidup di Jakarta mesti sabar. Walau pun sudah ada banyak peraturan yang dikeluarkan oleh pihak PEMDA, tapi ternyata masih banyak juga yang secara kolektif melanggarnya. Pelanggaran kolektif ini seakan biasa yang terjadi di mana-mana. Para pelanggar merasa berbagi "rasa berdosa" bersama terhadap para pelanggar lainnya. Dan jika suatu saat tertangkap oleh petugas, para pelanggar malahan menyalahkan petugas karena tidak menindak pelanggar yang lain.

Lihat saja para orang kaya berpendidikan yang sampai hari ini masih mengendarai mobilnya melalui lajur busway. Kemacetan selalu menjadi alasan. Padahal dengan melanggar peraturan tersebut bukan berarti juga menghilangkan kemacetan yang ada. Anehnya, lajur buway yang awalnya kosong bisa tiba-tiba menjadi ramai jika satu mobil saja masuk ke dalamnya... Spontan mobil-mobil lain ikutan melanggar dan masuk ke lajur busway. Dari yang tadinya pelanggaran personal menjadi pelanggaran kolektif.

Para pejalan kaki juga suka sembarangan menyeberang jalan. Tak peduli apakah zebra cross ada di sana. Padahal (terutama malam hari) hal itu sangatlah membahayakan pejalan kaki itu sendiri. Tak sedikit para penyebrang liar yang akhirnya tertabrak oleh mobil yang melintas. Beberapa tahun yang lalu saya menyaksikan sendiri seorang anak sekolah yang tergeletak penuh luka setelah tertabrak kencang oleh sebuah sedan saat dia sedang menyebrang secara liar.

Yang paling parah adalah sepeda motor. Produsen sepertinya kelupaan menaruh rem di produk yang dijualnya sehingga motor-motor itu melaju seenaknya seakan tak mempunyai rem. Salib sana salib sini tanpa memperdulikan pengguna jalan lain. Di beberapa daerah malahan sering tampak sepeda motor tak berlampu yang mengebut di malam hari. Dan yang sunggu ajaib adalah... beberapa hari yang lalu saya dan teman-teman sedang menunggu taksi di trotoar jalan depan kantor. Tiba-tiba dari arah kanan saya dikagetkan oleh sepeda motor yang melaju begitu saja... kocaknya sepeda motor lain di belakangnya mengikuti dengan membunyikan klanson.. tin tiiiinnn... sepertinya itu memang jalur kendaraan bermotor. Sepertinya di Jakarta berjalan di trotoar bukan lagi menjadi hal yang aman...

Gambar diambil dari http://media.vivanews.com/images/2008/10/10/55406_macet_jakarta.jpg

Menegaskan kembali arti Pancasila

2009-04-16T23:16:00.000-07:00

Menanggapi maraknya tulisan tentang Khilafah Islamiyah membuat saya tergelitik untuk mempelajari lebih lanjut tentang hubungan antara agama dengan kekuasaan (negara). Mempelajari sejarah adalah salah satu metode untuk mengetahui sejauh mana praktek hubungan antara agama dengan kekuasaan yang pernah terjadi di muka bumi ini.

Fakta berbicara bahwa agama akan kehilangan fungsi prophetis atau kenabiannya setelah ”berselingkuh” dengan kekuasaan. Agama yang berada dalam subordinasi kekuasaan akan menjadi “alat legitimasi” dari kekuatan politik yang berkuasa. Sedangkan agama seringkali meminjam tangan kekuasaan untuk memaksakan kebenaran teologisnya.

Ketika Kaisar Konstantin mendeklarasikan bahwa Kristen menjadi agama negara, maka saat itu pula Kristen naik kelas dari agama rakyat menjadi agama negara dengan segala atribut kebanggaannya. Pada saat itulah sejarah membuktikan bahwa terjadi penindasan demi penindasan yang dilakukan oleh Kristen yang satu terhadap Kristen lain yang dianggap berseberangan aliran dengan dinyatakan sebagai sesat. Bahkan banyak terjadi pula penindasan secara fisik terutama di Gereja-Gereja Timur. Pada saat itulah tentara Arab Muslim menjadi pembebas bagi gereja-gereja yang tertindas.

Sayangnya kemudian sejarah terulang, ketika akhirnya Islam menjadi status quo yang mendukung dinasti Ummayah, seperti pada pemerintahan Kalifah Umar bin Abd al-Aziz yang terkenal adil di kalangan rakyat jelata, tetapi dalam masalah agama sangat diskriminatif terhadap orang-orang Yahudi dan Kristen saat itu.

Kemudian muncullah ide pemisahan agama dengan negara yang sering dicap dengan sebutan ”sekuler”. Penerapan ”sekuler” dunia barat ini menjadi ekstrem dengna benar-benar mensterilkan penyelenggaraan negara dari moral dan nilai-nilai agama. Pada awalnya, istilah sekularisasi ditujukan untuk ”menghantam” kekuasaan yang mendewakan raja dan negara. Dalam kekuasaan absolut tersebut, agama dijadikan justifikasi untuk merebut dan melanggengkan kekuasaan. Raja sudah menjadi tuhan-tuhan kecil begitu juga Paus mempunyai kekuasaan seperti raja.

Mengingat dua hal tersebutlah kemudian para Bapak Bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia. Dalam hal ini, Pancasila dimaksudkan untuk menghindari ”sekularisme” dan juga negara agama. Dalam hal ini sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa diartikan oleh Th. Van Leewen sebagai ”hubungan antara negara dan agama dapat dipertahankan tanpa harus memproklamasikan sebuah negara Islam.”

Melalui Pancasila pula Indonesia dapat keluar dari blok kapitalis dan komunis yang saat itu pernah dirasakan sebagai ”raksasa” yang menggencet negara-negara berkembang. Kita juga dapat melihat dari sejarah bahwa isu agama bisa memecah-belah. Lihatlah perpecahan Belanda dengan Belgia yang terjadi karena faktor perbedaan agama. Pakistan juga telah memisahkan diri dari India karena alasan yang sama.

Sejarah membuktikan bahwa tidak ada kejahatan yang melebihi kejahatan yang digerakkan oleh sentimen keagamaan. Sebut saja perang salib, inkuisisi Gereja Katolik di Spanyol pada abad ke-15 M, dan yang terakhir adalah gerakan terorisme yang digerakkan oleh paham fundamentalis Islam yang masih marak beberapa tahun belakangan ini.

Kembali ke Indonesia, bahwa saatnya kita menegaskan kembali arah kebangsaan kita melalui Pancasila yang secara ideologi jelas ”bukan negara agama dan bukan pula negara sekuler”. Hal ini dapat dilihat dengan kenyaataan bahwa walaupun jumlah Islam di Indonesia adalah mayoritas namun tidak mencantumkan Islam sebagai ”agama negara” sekaligus memberlakukan syariat-syariatnya sebagai undang-undang kenegaraan.

Sebaliknya yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah ”bukan negara sekuler” adalah dengan dibentuknya Departemen Agama yang tujuannya adalah untuk memayungi semua agama yang ada di Indonesia. Dengan lembaga ini, negara bukanlah tidak memberikan tempat sama sekali kepada agama namun pada batas-batas tertentu memberikan fasilitas dan jaminan kepada warga negaranya untuk melaksanakan keyakinan agamanya masing-masing.

Perlu ditekankan bahwa Negara Pancasila sama sekali tidak bertentangan dengan penegakan syariah, asalkan ditempatkan pada konteks ”wilayah privat” warga negara karena Indonesia ”bukan negara sekuler”. Sebaliknya karena Indonesia ”bukan negara agama” maka kanonisasi syariah atau pemberlakuan syariah sebagai hukum positif (undang-undang) oleh tangan kekuasaan negara haruslah dihindari.

Semoga kita semua makin menghargai hubungan antara agama dengan negara secara tepat tanpa memikirkan kepentingan pribadi atau golongan belaka.

Kenapa saya memilih Golkar?

2009-04-14T00:37:00.000-07:00

Banyak teman-teman yang mempertanyakan kebenaran hal tersebut. Dan dengan yakin saya menjawab, Ya benar! Kenapa memangnya? Dalam demokrasi sah-sah saja kan mempunyai political view-nya masing-masing... Walau pun 14 tahun yang lalu saya memang tercatat sebagai anggota DPC Golkar Jakarta Barat, namun saat ini saya sama sekali tidak aktif dalam parpol apapun...

Ada beberapa hal yang menyebabkan saya memilih Golkar

1. Saya HANYA akan memilih parpol yang berasaskan Pancasila dalam AD/ART-nya. Bisa apa saja... Golkar, Demokrat, PDIP bahkan Gerindra atau Hanura. Buat saya, bukan sebuah pilihan tepat untuk menggabungkan antara agama (ruang pribadi) dengan politik (ruang publik) di saat Indonesia adalah negara yang plural.

2. Saya HANYA akan memilih parpol yang tidak mengkultuskan individu. Kaderisasi dalam Golkar sudah jalan dan tidak bergantung kepada ketenaran-ketenaran semu individu di dalamnya. Siapa pun bisa keluar dari Golkar kapan saja, dan Golkar tak akan mati karena itu. Sebut saja, nama Edi Sudrajat yang keluar dari Golkar saat kalah dalam pemilihan Ketua Umum melawan Akbar Tandjung, yang kemudian mendirikan PKP (sekarang PKPI).

3. Saya HANYA akan memilih parpol yang berjiwa besar. Golkar pernah berbuat kesalahan di masa lampau. Akbar Tandjung pernah menyatakan itu di depan umum dan meminta maaf kepada rakyat Indonesia atas kesalahan-kesalahan tersebut. Dalam pandangan saya, Golkar sudah jauh berubah ketimbang masa Orde Baru. Dan dalam hal tersebut, Golkar sudah menunjukkan jiwa yang besar serta berusaha memperbaiki Indonesia.

4. Saya HANYA akan memilih parpol yang secara kualitas dan pengalaman mampu menjadi penyeimbang kekuasaan eksekutif. Buat saya, SBY masih pas untuk melanjutkan pemerintahan 5 tahun ke depan. Dalam hal ini, Golkar menjadi penyeimbang kekuasaan legislatif terhadap eksekutif. Sangat disayangkan jika eksekutif dan legislatif dipegang oleh partai yang sama. Jangan sampai ada Golkar Orde Baru jilid 2. Eksekutif dia, legislatif dia juga. Kecenderungan kong kalikong akan semakin tinggi.

5. Saya HANYA akan memilih parpol yang saya kenal track record politik dan sikap nasionalis para tokohnya. Dalam hal ini saya melihat ada beberapa nama yang saya kagumi (ini sangat subyektif) antara lain Sri Sultan Hamengkubuwono X, Muladi SH dan Sarwono Kusumaatmadja (yang ini saya ragu apakah masih aktif di Golkar).

Dengan demikian, saya masih yakin seyakin-yakinnya untuk memilih Golkar dalam pemilu legislatif kemarin. Tapi untuk pemilihan presiden nanti, saya masih yakin bahwa SBY lah yang terbaik dari yang ada saat ini...

Rujukan http://incoharper.multiply.com/journal/item/135/Partai_Golkar_Dari_Mana_Mau_Kemana

Sebuah refleksi Natal

2008-12-19T20:58:00.000-08:00

Saat ini terdengar lantunan Jingle Bell Rock dari si anak ajaib Connie Talbot. Juga segelas kopi menunggu panasnya berkurang untuk dapat diminum. Ah, kiranya natal sudah semakin dekat. Natal yang selalu membawa haru biru di hati. Melekatkan lagi semua peristiwa demi peristiwa yang pernah terjadi pada diri ini. Seperti sedang merekatkan kepingan-kepingan puzzle yang berserakan di lantai. Mengingat-ingat letak demi letak, sudut demi sudut.

Ketika orang-orang lain merayakan natal dengan penuh keceriaan, tak tau kenapa aku selalu merasa sedih. Bukan sedih karena kesendirian ataupun kesepian. Buatku natal seperti mengingatkanku pada diri sendiri. Waktu yang benar-benar tepat untuk bercermin dan merefleksikan kejadian-kejadian yang pernah dialami. Baik diperbuat dengan sengaja ataupun dibawa oleh sebuah kebetulan.

Saat natal aku selalu melihat lagi, tahun ini sudah berbuat apa saja. Sudahkah melakukan yang baik? Sudahkan menjadi lebih berarti bagi orang lain? Atau tahun ini sama saja dengan tahun-tahun sebelumnya? Tidak bertambah baik atau bahkan bertambah buruk?

Saat natal aku selalu berhitung dengan Tuhan. Berkat apa yang telah Dia berikan tahun ini kepadaku? Apakah sudah kusyukuri semua berkatnya? Apakah sudah kujalankan semuanya demi namaNya? Atau aku malah telah menyakiti hati kudusNya? Mengotori mulutku dengan menyebut namaNya secara tidak pantas?

Natal adalah sebuah cermin. Di mana aku bisa melihat gambaran diriku lagi secara utuh. Tidak terpotong-potong oleh amarah ataupun keragu-raguan. Di mana saatnya merangkum semua berkat dan menaruhnya di album pujian dan syukur. Di mana dosa dan kesalahan terkubur dalam sakramen tobat. Di mana kelegaan hati menjadi begitu lapang karena dimaafkan kembali.

Natal adalah sebuah teropong. Di mana aku bisa melihat gambaran tempat nanti kumenepi. Di mana arah dan tujuan kembali disusun. Menentukan satu tahun ke depan dengan segala rencana-rencana muluk. Yang mungkin saja akan terlupakan hilang bersama usainya musim penghujan. Di mana harapan terbentang luas kembali. Setelah tampaknya apa yang dicita-citakan tahun ini belum berhasil.

Ah, natal memang mencampurkan sejuta perasaan di hati... Hati yang percaya, yang rindu akan belai kasihNya. Hati si anak hilang yang kemudian lahir kembali...

***

Terima kasih Bapa telah menurunkan Roh KudusMu dan menjadi Firman Tuhan yang hidup. Terima kasih Santa Perawan Maria, Bunda Allah, hamba Tuhan yang selalu menuruti perkataanNya.

Terpujilan Yesus, Maria dan Yosef. Sekarang dan selama-lamanya...

Kol 'am wa antum bkheer, eid ul milad mubarak!

Merokok Beretika

2008-06-05T09:24:00.000-07:00

Di Jakarta makin lama makin susah buat merokok. Kalo dulu bisa di sembarang tempat, kini dengan adanya PERDA DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 maka para perokok disediakan tempat khusus untuk merokok. Smoking room istilahnya. Jadi gak bisa sembarangan lagi merokok di tempat umum.
Melihat dari bahaya yang ditimbulkan bagi para perokok pasif, sudah selayaknya kita mendukung PERDA tersebut. Saya sendiri merupakan perokok aktif dan setuju dengan hal tersebut walau terkadang suka merasa kerepotan mencari smoking room di tempat-tempat umum. Tapi sudah selayaknya kita para perokok juga memikirkan orang lain dan masyarakat luas.

Satu hal yang paling saya hindari adalah merokok di dekat ibu hamil dan anak-anak. Buat saya HARAM hukumnya. Cukup saya sendiri yang menanggung akibat buruk dari rokok yang saya hisap. Mereka yang belum pernah merokok sebaiknya tidak pernah memulai. Dengan kita merokok di dekat ibu hamil dan anak-anak, saya beranggapan bahwa saya telah mengajari janin dan anak-anak untuk merokok. Sunguh memalukan...

Saya gak munafik dengan mengatakan ini berarti saya menentang para perokok. Saya sendiri perokok. Keluarga saya, ibu dan alm ayah saya merokok. Bahkan ayah saya meninggal karena kanker paru-paru yang disebabkan oleh rokok. Saya merasakan sendiri dampak negatif dari rokok. Tapi alangkah semakin buruknya saya jika saya cuek dan dengan sengaja merokok dekat ibu hamil dan anak-anak... Senang dan enaknya saya yang dapat, buruknya mereka yang dapat!

Tapi yang saya lihat di Jakarta tidaklah demikian. Dari beberapa orang yang saya kenal, mereka masih saja dengan cuek merokok di dekat ibu hamil. Memang sih, ibu hamil itu gak protes... Tapi kok ya tega berbuat seperti itu... apa gak mikir dampaknya buat si janin. Belum lagi jika yang merokok itu perempuan. Apa mereka gak bisa memikirkan bagaimana jika suatu saat nanti mereka hamil dan ada orang yang merokok di dekat mereka... Belum lagi para suami yang dengan cuek dan enaknya merokok dekat istrinya yang sedang hamil... keterlaluan! Seorang suami haruslah menjadi contoh yang baik dalam keluarga kan?

Mungkin bagi sebagian orang ini hal yang wajar dan mereka mungkin merasa saya terlalu membesar-besarkan masalah ini. Tapi prinsip saya untuk tidak merokok dekat ibu hamil dan anak-anak adalah HARGA MATI. Biarlah saya menjadi seorang perokok yang beretika. Yang juga bisa menghargai hak-hak orang lain. Termasuk di dalamnya hak hidup sehat bagi seorang manusia yang baru berusia beberapa saat di dalam kandungan...

Mental Miskin Orang Kaya

2008-05-18T20:34:00.000-07:00

Sebentar lagi harga BBM akan naik. Pro kontra terjadi di mana-mana. Kelompok yang pro menyebutkan bahwa dengan kenaikan tersebut akan memperbaiki kondisi ekonomi secara makro, mengingat harga minyak dunia sudah menembus angka $129 per barelnya dan berdampak kepada semakin melambungnya rupiah yang mesti disubsidi pemerintah untuk masalah BBM ini. Sedangkan yang kontra tentunya lebih memikirkan dampak ekonomi jangka pendek. Di saat krisis harga pangan yang masih terus berlanjut, naiknya harga BBM tentunya akan makin membuat rakyat menderita dengan kenaikan-kenaikan harga barang lainnya yang disebabkan oleh kenaikan harga BBM ini.

Di satu sisi, banyak yang memanfaatkan momen ambang tunggu ini dengan menimbun BBM yang membuat antrean karena berkurangnya pasokan BBM terjadi di mana-mana. Para oknum ini berharap mereka akan mendapatkan keuntungan singkat pada saat harga BBM telah dinaikkan nantinya.

***

Jujur gw adalah orang yang gak terlalu peduli dengan kenaikan harga BBM ini. Gw cuma naik motor dan selalu menggunakan BBM non-subsidi swasta dari perusahaan asing Amerika yang makin lama makin mahal harganya, kini telah Rp10.000/liternya. Puji Tuhan walaupun gw bukan orang yang berlebih dan gaji gw gak gede-gede amat tapi gw merasa malu untuk membeli BBM dengan harga subsidi. Bukan gengsi, tapi gw merasa masih banyak orang-orang dengan kemampuan minim yang lebih pantas dan berhak untuk mendapatkannya terutama angkutan umum non taksi.

Gw berfikir gw gak akan menjadi miskin hanya dengan membeli BBM non-subsidi setiap dua hari sekali. Tapi yang gw lihat malah sebaliknya, di sekeliling gw banyak teman yang gw anggap lebih mampu dari gw tapi selalu menggunakan BBM bersubsidi dan menjadi khawatir dengan kenaikan harganya nanti. Di SPBU Pertamina saja gw lihat mobil-mobil eropa keluaran terbaru ikut-ikutan mengantri mengisi BBM bersubsidi. Padahal mampu membeli mobil mewah harusnya juga mampu membeli BBM non-subsidi. Menjadikan mereka sebagai orang-orang kaya yang bermental miskin. Lebih baik menerima daripada memberi!

Ternyata mental miskin orang kaya ini juga terjadi pada hal-hal lain. Lihat saja di berbagai pertokoan banyak orang-orang kaya yang sibuk memilih-milih film DVD bajakan. Gw juga menjadi bagian dari hal ini. Dengan tenangnya dan tanpa merasa berdosa ikutan membeli produk bajakan secara terang-terangan.

Belum lagi gw melihat seorang bule dengan nyamannya menenteng dua plastik besar yang berisi game-game X-Box bajakan di sebuah pertokoan. Senang sekali tampaknya mereka, gaji ekspat tapi kok belanja dengan harga bajakan!

***

Untuk hal DVD buat gw ada sedikit pengecualian (bukan pembenaran). DVD bukan barang pokok. Boleh ada boleh nggak. Toh cuma hiburan dan kalo mau nonton yang lebih enak tinggal ke 21 cineplex yang saat ini makin murah harganya (thanks to Blitz!). Lain halnya dengan BBM yang merupakan hajat hidup orang banyak. Sudah saatnya membangun sebuah mental kaya orang kaya. Merasa malu telah merampas jatah rakyat kecil.

Pemerintah juga harusnya membuat sebuah sistem subsidi yang lebih jelas. Jadi subsidi tetap diperlukan untuk rakyat kecil dan tak boleh diselewengkan oleh orang-orang kaya. Atau jika bisa menggunakan BBM alternative yang tidak tergantung dari harga minyak dunia. Seperti sistem konversi dari minyak tanah menjadi LPG yang saat ini sudah bisa dirasakan manfaatnya oleh banyak rakyat kecil.

Pajak oh Pajak

2008-04-02T08:41:00.000-07:00

Awal Februari lalu, gw mendapatkan sekantong amplop cokelat yang berisi form SPT atau Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak. Duh, gw bingung setengah mati... Dulu bokap gw niy yang biasa ngisi-ngisi ginian... Gw mah mana ngerti, hehehe...

Akhirnya gw bilang aja ke bagian finance kantor dan kemudian gw dibantu untuk menguisinya. Karena kan yang tau itung-itungannya mereka... Dan ternyata kata mereka, gw ini udah punya NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak Pribadi—karena udah dikirimin SPT.

Tanggal 31 Maret 2008 kemaren adalah batas penyerahan terakhir SPT di Kantor Pelayanan Pajak—bertempat di KPP Kebon Jeruk Jl. Arjuna selatan. Tadinya gw sih mau menyerahkan pas tanggal 31-nya. Tapi setelah gw buka www.pajak.go.id gw tau bahwa mereka buka juga di sabtu kemaren tanggal 29 Maret 2008. Daripada takut ngantri berat pas hari terakhir, gw bela-belain deh buat nyerahin SPT sabtu kemaren.

Persepsi gw bahwa birokrasi yang sulit akan terjadi di sana. Ngantri lama, kurang koordinasi dan diping-pong sana-sini. Gw sampai sekitar jam 10 pagi. Dari parkiran aja udah terlihat banyak orang... wah, kayaknya bakal ngantri berat niy. Dan ternyata bener aja... gak ada nomor antrian dan gw harus ngantri duduk di kursi. Jadi mesti geser-geser gitu deh menuju ke depan. Gw ngantri mulai dari bagian belakang. Ada kira-kira 35 orang yang ikutan ngantri. Geser demi geser... akhirnya gw sampe deh di bagian depan. Gw itung-itung ternyata yang memeriksa lebih dari 10 orang. Makanya antrian terasa cepat dan gak bertele-tele. Lebih cepet dari nyetor duit di BCA sepertinya!

Begitu berkas-berkas gw diperiksa gw bilang sama pemeriksanya bahwa ini baru kali pertama gw berurusan dengan pajak-pajakan kayak gini jadi tolong dibantu ya. Pemeriksanya berusia sekitar 27 tahunan dan sangat ramah. Dia menjelaskan prosedur penyerahan SPT yang gw tanyakan. Bahkan dia dengan santainya mohon maaf karena bekerja sambil makan roti. Belum sarapan tampaknya, kasihan... hehehe.

Setelah pemeriksaan beres, gw menyerahkan berkas di loket untuk kemudian menerima Tanda Terima penyerahan SPT. Belum juga gw membuka PSP gw buat menunggu antrian nama gw udah dipanggil. Gw ke loket dan menerima Tanda Terima-nya. Selesai deh... Semuanya sangat cepat dan memakan waktu gak sampe 20 menit!

Bayangan awal gw tentang kantor pajak dengan kenyataannya sangat berbeda. Tampaknya pemerintah sedang benar-benar melakukan pembenahan dalam instansi ini... Harus banget siy, mengingat pajak merupakan sumber pendapatan terbesar pemerintah. Sudah saatnya tak dipersulit dengan permasalahan ini...

Saatnya kita semua gak usah takut dengan yang namanya perpajakan. Dan untuk pemerintah juga harus lebih memperhatikan dengan tuntutan masyarakat... Jangan cuma menuntut kewajiban masyarakat untuk bayar pajaknya doang... Tapi juga mesti memperhatikan hak-hak masyarakat yang sudah taat bayar pajak. Jadi mestinya fasilitas umum dan sosial dan ada tuh yang terbengkalai lagi... karena itu merupakan hak dari masyarakat sebagai wajib pajak. Gak boleh lagi ada jalanan bolong dan rusak apalagi di jalan protokol... dan mestinya seorang Gubernur DKI gak boleh lagi nyalahin dan melempar tanggung jawab ke pemerintah pusat tentang masalah perbaikan ini. Harusnya malah koordinasi yang bener dong, bukan malah saling lempar tanggung jawab. Masak Jakarta mau dibiarkan kayak kubangan kerbau siy?

Masyarakat harus mengawasi penggunaan pajak untuk masyarakat itu sendiri... Awas ya kalo sampe ada penyelewengan! Kita sikat...!!!

Balada Si Pasca Bayar

2008-03-17T07:50:00.000-07:00

Gw gak abis pikir dengan perang tarif provider telko akhir-akhir ini... Mau apa siy mereka? Dimulai dengan XL yang bilang Rp 25/detik... gak lama kemudian turun menjadi Rp 10/detik... kemudian anjlok jadi Rp 1/detik... dan SIMPATI gak mau kalah ngeluarin promo Rp 0,5/detik (setelah satu menit tentunya)... XL kebakaran jenggot dan gak mau kalah dengan mengeluarkan iklan kawin dengan monyetnya Rp 0,1/detik... IM3 menggeber dengan Rp 0,001/detik... dan baru seminggu IM3 mengeluarkan program itu, XL membalas lagi dengan Rp 0,000...1 sampe puas atau Rp 600/pemakaian (pada jam tertentu). IM3 gak mau kalah lagi... ngeluarin Rp 0,00000000001 gak tau per detik ato sekali pemakaian. Belum lagi Mentari yang tereak-tereak dengan 1 menit gratis (10x pemakaian maksimal per hari).

Setelah Esia mempelopori telepon murah dan mengkomparasi langsung CDMA dengan GSM. Padahal secara sistem dan kemampuan juga beda. Mulailah perang tarif semua provider yang ada di Indonesia. Sialnya, semua kemudahan (baca: kemurahan) tersebut hanya didapat oleh kartu pra-bayar. Lalu gimana nasib pasca-bayar? Tak tentu nasibnya... Yang dulu katanya bahwa tarif pasca-bayar itu lebih murah dari pra-bayar kini hanya menjadi kenangan indah di masa lalu. Karena saat ini bukannya masanya untuk kartu pasca-bayar!

Padahal, pra-bayar lebih rawan untuk melakukan tindak penipuan. Walau DEPKOMINFO sudah mewajibkan registrasi sebelum pengaktifan kartu, namun tampaknya masih saja ada SMS berisi penipuan. Karena sesungguhnya provider tak pernah mengecek validitas data registrasi sebelum kartu diaktifkan.

Sedangkan pasca-bayar lebih jelas, siapa pemilik dan data-datanya. Telat bayar sedikit saja bisa ditelponin terus atau dikasih surat peringatan. Tak sedikit pelayanan yang tidak mengenakkan diterima oleh pengguna kartu pasca-bayar jika sedang melakukan komplain kepada customer service provider.

Sudah saatnya para provider melihat dengan lebih obyektif lagi. Para pengguna kartu pasca-bayar tentunya mempunya kesahihan data serta kemampuan finansial daripada pengguna kartu pra-bayar. Bisa dilihat dari rata-rata pembayaran minimal bulanan Rp 100.000 - Rp 200.000 per bulannya. Bandingkan dengan banyak pengguna pra-bayar yang cuma mengisi pulsa Rp 25.000 untuk satu bulan!

Pengguna pasca-bayar juga adalah konsumen yang loyal dan setia. Yang biasanya stay pada satu nomor selama bertahun-tahun, bahkan dari saat mulai menggunakan ponsel. Banyak dari pengguna pasca-bayar yang telah menggunakan nomornya lebih dari 10 tahun! Sebuah loyalitas konsumen yang luar biasa yang saat ini dibalas dengan perang tarif kartu pra-bayar. Seakan-akan para pengguna pasca-bayar lah yang "mensubsidi" kartu pra-bayar sehingga tarif mereka bisa menjadi lebih murah. Kurang ajarnya lagi para konsumen pra-bayar ini adalah konsumen kutu loncat yang sangat tidak setia. Bisa berganti nomor setiap bulan, berpindah ke provider yang promonya lebih menguntungkan.

Sampai kapan perang tarif ini akan terjadi? Mungkin sampai para pengguna pasca-bayar berhenti karena bangkrut dan pindah menjadi pra-bayar... Karena gw gak melihat tentang status sosial di sini. Memang pasca-bayar terlihat menjadi lebih hi-class... Tapi siapapun orangnya—kaya atau tidak—akan lebih senang mendapatkan tarif murah dalam bertelepon ketimbang tarif "normal" pasca-bayar saat ini...

Kota 100 Mal

2007-10-04T08:00:00.000-07:00

Semua orang mengakui bahwa Jakarta adalah pusat bisnisnya Indonesia. Menjadi sentral perputaran uang yang ada dan yang pasti mempunyai market yang lebih besar ketimbang daerah lain. Hal itulah yang mungkin menginspirasi banyak pengusaha untuk mendirikan mal atau pusat perbelanjaan di Jakarta. Akibatnya sampai hari ini di Jakarta telah ada lebih dari 100 pusat perbelanjaan. Termasuk di dalamnya trade center, town square, junction, plaza, city square, citywalk atau nama lain yang bermaksud sama, yaitu pusat perbelanjaan.

Dalam masalah penamaan saja seringkali para pengusaha tersebut sering mengalami kesalahan. Mal dibilang plaza dan plaza disebut mal. Lho, apa bedanya? Plaza digunakan untuk sebutan sebuah bangunan tunggal dengan beberapa area setengah publik di tingkat bawah, seringkali dengan hotel atau menara kantor di atasnya, sementara mal lebih sering merujuk kepada sekumpulan bangunan atau jalan. Mal adalah jenis dari pusat perbelanjaan yang secara arsitektur bangunan sifatnya melebar (luas). Sebuah mal memiliki standar paling tinggi sebanyak tiga lantai. Plaza ada di pusat kota sedangkan mal diperuntukkan berada di dekat perumahan.

Jakarta saat ini, ditambah lagi daerah sub-urban di sekelilingnya, telah dipenuhi oleh pusat perbelanjaan tersebut. Bahkan tiga buah mal bisa dicapai dengan berjalan kaki karena jaraknya sangat berdekatan. Yang menyedihkan banyak di antaranya yang berkesan mubazir karena sepi pengunjung. Bahkan beberapa perlu direnovasi ulang karena sama sekali tidak laku.

Dengan adanya berbagai macam jenis pusat perbelanjaan ini maka tersitalah lahan yang seharusnya dijadikan ruang publik demi nama komersial dan kapitalisme. Ruang publik di Jakarta semakin hari menjadi semakin sedikit. Dan jikalau pun masih ada, maka sudah tidak menjadi ruang publik yang sesungguhnya. Karena fungsi ruang publik adalah ruang yang diadakan untuk berbagai kepentingan dan kegiatan publik. Ini berarti siapa saja, tanpa batasan, bisa berinteraksi di ruang itu. Tidak hanya sejarah Eropa yang mengenal ruang publik, seperti Agora dan La Piazza di zaman Yunani kuno dan abad pertengahan. Jaman kerajaan Jawa pun mengenal apa yang disebut sebagai alun-alun, yang selalu menjadi titik nol atau pusat dari sebuah kota.

Ruang publik saat ini telah dimonopoli oleh segerombolan orang dengan kartu remi dan tattoo atau di malam hari menjadi tempat para PSK beroperasi sehingga ruang publik yang harusnya menjadi milik siapa saja menjadi begitu mencekam. Belum lagi lampu taman yang mati, sampah berserakan hingga rumput yang tidak terurus menambah "seramnya" ruang publik. Hal tersebut mungkin merupakan proyek balas dendam dari kalangan menengah bawah terhadap makin banyaknya mal yang pada akhirnya menjadi "ruang publik" tersendiri untuk golongan the have.
Apa yang terjadi sekarang, masing-masing kelas memiliki "ruang publik"-nya sendiri-sendiri. Ketika taman-taman kota diduduki oleh gelandangan, sementara trotoar penuh dengan pedagang kaki lima, kelas sosial yang lain mengisi mal-mal yang sebenarnya merupakan belantara dunia konsumsi. Tanpa ragu, petugas keamanan akan menegur siapa pun yang terlihat "tidak menyatu" dengan atmosfer mal. Biar bagaimana pun, pihak pengelola mal tidak ingin kenyamanan pengunjungnya yang datang untuk minum kopi seharga Rp 30 ribu seusai berbelanja sepatu seharga Rp 5 juta terganggu.

Sudah saatnya pemerintah DKI mengatur lebih serius lagi masalah perizinan bangunan pusat perbelanjaan. Karena di sini rawan sekali terjadi akan pungli. Bahwa ciri kota yang manusiawi bukan dilihat dari banyaknya mal yang ada tapi dari hubungan harmonis antar golongannya di ruang publik. Sedangkan rakyat yang sesungguhnya sangat mendambakan ruang publik "sejati" ada di kota tercinta ini. Yang dimiliki bersama tanpa ada diskriminasi dan ketakutan. Bercanda, tertawa dan bermain bersama... karena anak-anak kita kini telah bermain bola di atas beton cor dan bukan lapangan rumput lagi...

(gambar diambil dari MP-nya Darto)

Berbagi Kebahagiaan dengan Busway Trans Jakarta

2007-09-23T21:14:00.000-07:00

Trans Jakarta atau lebih dikenal dengan sebutan Busway telah menghiasi ibukota Jakarta empat tahun belakangan ini. Dimulai dengan trayek klasik Blok M - Kota, kemudian disusul dengan koridor-koridor lainnya yang dibuka awal tahun ini.

Terakhir adalah koridor Lebak Bulus - Harmoni (Koridor VIII), sepanjang 26 km dan Pinang Ranti - Pluit (Koridor IX) sepanjang 29,9 km. Dua koridor terakhir ini melewati perumahan mewah Pondok Indah (Koridor VIII) dan Pluit (Koridor IX) yang kemudian banyak didemo oleh penduduk sekitar dengan alasan mengambil jalur mobil pribadi yang akan mengakibatkan bertambahnya kemacetan.

Kita tahu bahwa Jakarta tanpa adanya busway pun akan tetap macet. Dari enam juta mobil yang ada di Indonesia, 4.5 juta-nya beredar di kawasan Jabotabek. Hal ini sangat tidak sebanding dengan kondisi jalan yang pembangunannya tidak sepesat angka penjualan mobil baru. Belum lagi mobil-mobil tua masih tetap boleh beredar di Jakarta. Selain mobil angka penjualan sepeda motor juga sangat tinggi dengan adanya kemudahan kredit kendaraan bermotor. Dengan uang muka hanya Rp 250.000 saja seseorang sudah bisa membawa pulang sepeda motor baru, bayar cicilan masalah kemudian. Menurut data, 90% sepeda motor yang beredar di Jakarta dibeli dengan cara kredit.

Pemda DKI tentunya pusing tujuh keliling dengan masalah ini. Ditambah lagi masalah sosial-sosial lainnya. Bukan hal mudah untuk membereskan masalah tata ruang kota mengingat penduduk Jakarta pada siang hari mencapai 15 juta orang. Enam jutanya berasal dari daerah-daerah sub-urban di sekitar Jakarta.

Di luar konteks penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pengadaan proyek busway, seperti KKN dan juga ketertiban lalu lintas, busway menjadi salah satu sarana transportasi pilihan penduduk menengah ke bawah di Jakarta. Dengan biaya cuma Rp 3500 bisa menikmati seluruh koridor yang dilewati oleh busway. Walau pun busway menjadi kurang nyaman pada jam-jam sibuk karena tetap harus berdesak-desakan, paling tidak hal itu menjadi lebih baik alih-alih berada di dalam bus reguler non-ac.

Penduduk setempat yang wilayahnya dilewati oleh busway kemudian melakukan demo kepada Pemda DKI untuk menolak pembangunan busway diteruskan. Jika dilihat dari strata sosial maka dapat dilihat bahwa orang-orang yang komplain dengan keberadaan busway adalah para pengendara mobil pribadi yang sewot karena jalurnya diambil oleh pembangunan busway. Padahal sesungguhnya mereka harus tetap dapat bersyukur akan apa yang mereka miliki saat ini yaitu ruang privasi di dalam sebuah mobil pribadi. Ketika orang lain harus berdiri dan berdesak-desakan di dalam bus, mereka masih bisa menikmati macet dengan ac yang dingin sambil mendengarkan alunan musik dari radio tape mereka. Tak maukah mereka berbagi sedikit kebahagiaan dengan orang-orang yang lebih membutuhkan transportasi semacam busway? Karena orang-orang tersebut hidupnya sangat lelah berada di jalan saat pergi dan berangkat kerja.

Dari orang-orang yang komplain terhadap keberadaan busway yang saya kenal kebanyakan adalah pengguna mobil pribadi atau minimal taksi. Padahal dari pengamatan awam saya, busway sangat diminati dan disukai oleh kalangan menengah ke bawah. Belum lagi buat sebagian keluarga yang pas-pasan, busway dapat dijadikan sarana hiburan di hari libur untuk mengajak keluarga mereka berjalan-jalan mengelilingi Jakarta. Padahal di waktu yang bersamaan, kalangan menengah ke atas biasanya berada di mal bersama keluarganya untuk sekedar jalan-jalan dengan makan siang di McD.

Untuk Bang Foke yang akan memimpin Jakarta, pesan saya: "Teruskan membangun busway dan sarana transportasi massa lainnya untuk masyarakat kecil Jakarta! Karena Jakarta untuk semua."

Mempolitisasi Agama dan Mengagamakan Politik, Sebuah Manifesto Sekulerisme

2007-08-18T02:45:00.000-07:00

Beberapa hari yang lalu saya membaca berita di sebuah portal agar menghindari kawasan Sudirman dan Senayan karena ada pertemuan akbar sebuah ormas agama yang akan mendeklarasikan diri menjadi sebuah partai politik. Berangkat dari hal itu saya semakin mengamati bahwa saat ini politik dan agama sudah bercampur sedemikian rumit di negeri ini.

Mengamati dari tujuan dua hal tersebut, politik dan agama, sesungguhnya adalah sama yaitu ingin mengubah nasib dan perbaikan dalam kehidupan manusia melalui aturan-aturan tertentu. Dalam politik disebut perundang-undangan dan dalam agama disebut sebagai kitab suci. Namum ketika keduanya dicampurkan maka hasilnya mungkin akan jauh dari tujuan kedua hal yang sama tersebut. Yang malahan sering terjadi adalah kekacauan.

Agama, menurut pendapat saya adalah hubungan yang bersifat vertikal antara manusia dengan Penciptanya, sedangkan politik lebih bersifat horizontal antara manusia dengan manusia di dalam sebuah susunan bernegara. Walau pun memang terjadi perpotongan kurva antara dua hal tersebut, karena perundangan-undangan mengatur tentang kehidupan beragama dan kitab suci menulis tentang kehidupan bernegara, tapi layaknya bahwa kedua hal tersebut janganlah dicampurkan demi tujuan-tujuan pemaksaan pola pikir manusia.

Sebuah ormas agama misalkan, janganlah memaksakan diri dengan kemudian menjadi sebuah partai politik dengan alasan keinginan anggotanya. Begitu juga negara haruslah menjadi sebuah lembaga yang netral dan independen tanpa ada keberpihakan terhadap suatu agama serta menjamin kebebasan masyarakatnya dalam menjalankan suatu agama tertentu dengan catatan tidak memaksakan agamanya kepada pihak lain.

Vatikan pernah merasakan pahitnya ketika agama bercampur dengan politik yang mengakibatkan tragedi besar dalam sejarah dunia yaitu perang salib. Belum lagi kehidupan beragama yang sering dirusak oleh kekuasaan negara yang mengakibatkan saling mengintimidasi antara paus dan raja yang berkuasa. Darah mengalir dan cita-cita bersama yang diimpikan tak pernah terwujud. Belajar dari pengalaman kelam di masa silam tersebut, gereja Katolik saat ini berusaha memisahkan antara kekuasaan politik dengan kehidupan beragama. Paus dan kekuasaan politik independen dan saling menghormati satu sama lain.

Seringkali kehidupan sekulerisme dianggap tidak tepat bagi Indonesia karena seringkali dianggap terlalu mendewakan kehidupan duniawi, hedonis, dan melupakan masalah ketuhanan. Tapi jika ditelaah lebih dalam lagi bahwa sesungguhnya Tuhan akan meminta pertanggungjawaban umatnya secara perorangan dan bukan kolektif. Jadi apapun, baik buruk, yang dilakukan oleh seseorang itu adalah tanggung jawab pribadinya terhadap Tuhan, kecuali jika kemudian perbuatan tersebut berbenturan dengan hukum manusia maka negaralah yang harus turun tangan.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa pemeluk agama minoritas sering kali mendapat tekanan dari pihak-pihak mayoritas di sebuah negara. Pembunuhan dan pembantaian bahkan menjadi dampak terburuk dari hal tersebut. Paling tidak akan terjadi kesulitan-kesulitan administratif dalam masalah kenegaraan, misalkan sulitnya memperoleh izin mendirikan rumah ibadah bagi kaum minoritas, padahal untuk kaum mayoritas rumah ibadah dapat ditemui di setiap wilayah-wilayah kecil. Belum lagi perundangan-undangan yang tidak memperbolehkan pernikahan beda agama, walaupun nilai cinta yang sesungguhnya adalah universal dan milik semua orang.

Bagi pihak mayoritas seringkali sekulerisme dianggap sebagai sebuah hal yang membahayakan bagi kehidupan beragama mereka. Namun bagi kaum minoritas sekulerisme menjadi berkah bagi mereka karena dapat menjadi menjadi benteng yang kuat akan kebebasan mereka dalam beragama. Ketakutan yang sering terjadi adalah karena sekulerisme berasal dari seorang agnostik yang bernama George Jacob Holyoake (1817-1906), seorang sarjana Inggris, sebagai sebuah gagasan alternatif untuk mengatasi ketegangan panjang antara otoritas agama dan otoritas negara di Eropa. Dengan sekularisme, masing-masing agama dan negara memiliki otoritasnya sendiri-sendiri: negara mengurusi politik sedangkan agama mengurusi gereja.

Mungkin sudah saatnya kita meninjau kembali keberadaan sekulerisme agar jangan sampai terjadi politisasi agama dan agamaisasi politik demi tercapainya tujuan kita semua untuk menjadi bangsa yang lebih baik dan juga lebih berarti di mata dunia.

Penjarahan Bunga di tengah Pesta

2007-06-03T22:16:00.000-07:00

Acara belum lagi usai, pengantin belum pula turun dari pelaminan dan para tamu masih banyak berada dalam ruangan... Namun di antara para tamu banyak yang dengan tenang dan ayiknya mencabuti hiasan bunga yang menjadi dekorasi pesta...

Kejadian tersebut menarik perhatian gw saat datang ke resepsi seorang teman malam ini. Kejadian serupa juga gw alami saat salah seorang anak dari sepupu gw menikah di anjungan Jawa Tengah TMII bulan Februari lalu. Namun bedanya pada saat itu ada seorang bapak dari satuan keamanan yang dengan beraninya menegur ibu-ibu yang mencabuti bunga dekorasi tersebut!

Gw sendiri gak habis pikir kenapa hal yang gw anggap memalukan itu dilakukan oleh banyak orang, mulai dari ibu-ibu, bapak-bapak hingga anak-anak, dan mereka semua santai saja dengan perbuatan itu serasa tak punya salah ataupun dosa.

Lupakanlah tentang salah dan dosa. Gw gak berhak untuk menghakimi orang lain itu bersalah dan berdosa. Mari kita bicara tentang etika. Seharusnya sebelum pesta selesai, dekorasi dan hiasan termasuk bunga-bunga harus utuh pada tempatnya. Para tamu harusnya menyadari bahwa perbuatan itu tidak pantas dan harusnya menghormati mempelai yang mengundang mereka. Karena biasanya ketika seseorang mulai melakukan hal tersebut maka orang lain dengan mudah mengikutinya. Hebatnya pula bahwa anak-anak yang harusnya diajari disiplin oleh orang tua mereka juga dibiarkan saja mencabuti bunga-bunga tersebut.

Mungkin ini adalah hal kecil yang sesungguhnya tak pantas pula untuk dibesar-besarkan. Toh tak ada yang merasa dirugikan istilahnya. Tapi buat gw kalo memang mau mencabuti bunga-bunga itu mbok ya nanti setelah pesta selesai, karena toh bunga-bunga itu memang tidak terpakai lagi. Bukannya ketika pesta masih berlangsung... dan penjarahan terjadi dalam keramaian.

Kerak Telor, Riwayatmu Dulu dan Kini

2007-05-18T00:18:00.000-07:00

Pernah denger makanan betawi yang namanya kerak telor?
Yang pasti bukan telor gosong yang terus jadi kerak... hehehe
Makanan ini selalu ada di arena jakarta fair... dari tahun ke tahun, mulai dari jamannya masih di Monas hingga kini pindah ke Kemayoran.

Makanan ini terbuat dari nasi ketan aron atau setengah matang, yang kemudian dicampur dengan telor (bisa telor ayam atau telor bebek) beserta bumbunya. Setelah matang dimakan dengan taburan serundeng dan bawang goreng. Cara masaknya juga cukup unik. Ketika kerak telor telah setengah matang maka wajan pemasaknya dibalikkan dan kerak telor dibiarkang langsung terkena panas arang dari anglo sehingga kemudian menjadi sedikit gosong. Mungkin ini yang dinamakan keraknya...
Gw suka makanan ini karena kebetulan mama gw juga suka banget. Mulai dari harganya Rp 200 untuk telor ayam dan Rp 300 untuk telor bebek hingga kini menjadi Rp 7000 untuk telor bebek. Harga itu bisa lebih mahal lagi ketika kini kerak telor bisa kita jumpai di pasar modern seperti Carefour Foodcourt.

Senin malam lalu, gw membeli 4 kerak telor untuk mama. Kebetulan kini gw bisa menjumpai tukang kerak telor ini di deket kantor. Tepatnya di parkiran Circle K Pancoran. Dari dulu hingga kini yang gw perhatikan menjual biasanya adalah seorang bapak-bapak tua. Entah kenapa mungkin sang anak tak mau lagi meneruskan usaha bapaknya karena mendapat pekerjaan yang lebih baik atau karena malu. Dan selalu pula sambil penjual tersebut memasak, kami berbincang santai... seputaran jakarta tempo dulu dengan dialek betawi yang kental.
Entah sampai kapan kerak telor ini akan bertahan di tengah derasnya serbuan fast food barat seperti McD, Burger King, Pizza atau juga japanese food seperti HokBen yang kini ada di mana-mana. Bahkan saat ini tampaknya lebih bangga menjadi bagian dari kapitalis kuliner barat seperti Burger Blenger atau japanese food lokal seperti Roku-Roku ketimbang melestarikan kuliner lokal seperti kerak telor ini...

Batasan Usia Masuk

2007-03-20T22:21:00.000-07:00

Dalam tiga hari belakangan ini gw mendapatkan suatu kesan tentang batasan usia masuk di Indonesia...

Pertama:

        Pada saat gw selesai nonton film 300 hari minggu kemaren di eX, gw melihat ada beberapa ibu-ibu yang menggandeng anak-nya keluar dari bioskop... anak yang usianya gak lebih dari 7 tahun! Udah gila nih!
       Film 300 yang penuh darah dan kekerasan ditonton oleh anak-anak! Whatta hell?!!! Siapa yang salah kalo nantinya ada anak-anak yang mengganggap motong leher temennya adalah hal yang biasa? Kayak di film2... keren katanya... shit!
       Padahal yang namanya nonton SmackDown aja udah menghasilkan beberapa anak-anak yang meninggal gara-gara "di-smackdown" oleh temen-nya... phew... Apalagi ini, film yang lebih sadis, yang walau pun memunculkan unsur rasa patriotisme dan ksatria terhadap bangsa dan tanah air... tapinya kan itu adalah tontonan orang dewasa!!! Bukan remaja atau pun anak-anak yang belum bisa berfikir secara kompleks tentang pesan-pesan yang disampaikan dalam sebuah film...
       Ada tiga kategori batasan usia masuk untuk menonton sebuah film (dan home video juga begitu sesungguhnya). Batasan itu adalah film untuk semua umur, remaja, dan dewasa. Apa gunanya ketika ditentukan batasan tapi siapa saja masih bisa masuk dan menonton film yang bukan ditujukan untuknya? Kita bisa melihat jejeran anak-anak SD yang ngantri untuk nonton Harry Potter yang sebenarnya untuk remaja, atau Lord of The Ring yang sebenarnya untuk dewasa... dan tentunya film berdarah-darah 300

Kedua:

       Tadi pagi gw ikutan mendampingi adik gw untuk wisuda di JHCC. Pada undangan tertulis dengan jelas DILARANG MEMBAWA ANAK DI BAWAH UMUR 8 TAHUN. Tapi nyatanya apa? Sebelum acara dimulai terlihat banyak para calon wisudawati (yang sudah menikah) menggendong dan menyusui (pakai botol yaaaa...) anak mereka. Beberapa kereta dorong bayi yang lalu lalang melintas di hadapan gw. Di tengah-tengah acara terdengar beberapa anak kecil menangis. Belum lagi anak-anak kecil yang berlari-lari seakan-akan JHCC adalah tempat bermain yang luas dan menyenangkan... Phew...
       Lalu apa gunanya tertulis peraturan di undangan masuk? Kenapa para undangan dan panitia tidak sama-sama untuk berusaha menjalankan dan mematuhi peraturan yang telah tertulis?

***

       Dari dua peristiwa tersebut gw bisa melihat bahwa peraturan tentang batasan usia masuk di Indonesia masihlah sangat longgar, bahkan cenderung selalu untuk dilanggar. Siapa yang salah? Yang pasti kalau masing-masing pihak berusaha untuk mematuhi peraturan rasanya tak akan sampai kejadian tersebut.
       Para orang tua harusnya paham bahwa perilaku dan pola pikir dari anak-anak belumlah bisa menyamai dan sekomplek dari orang dewasa. Anak-anak belum bisa membedakan mana yang cuma layak ditonton atau layak untuk dilakukan. Orang dewasa pasti akan menganggap bahwa sebuah film adalah cuma sebuah film. Sebuah hiburan. Bisa pulang dan tidur dengan lelap dengan pikiran tenang dan keesokan harinya mungkin sudah tidak bisa mengingat detail film yang ditontonnya kemarin. Tapi mungkin seorang anak kecil akan terus memikirkan adegan-adegan yang mereka anggap keren dan hebat setelah sampai di rumah. Mencoba bermain pedang-pedangan. Bahkan bukan tidak mungkin tidak bisa tidur memikirkan bahwa besok dia akan mempraktekkan adegan film kepada teman sekolahnya.
       Dari pihak bioskop pun harusnya sadar akan batasan usia masuk yang telah mereka buat sendiri. Tapi mereka malahan melanggarnya sendiri! Tak peduli, harusnya para penjaga pintu masuk harusnya melarang ketika ada penonton di bawah umur. Untuk menghindari keributan (karena penonton sudah beli tiket dan gak bisa masuk) harusnya ketika membeli tiket juga ditanyakan usia penonton atau bahkan mesti menunjukkan ID atau KTP. Memang akan memerlukan waktu yang sedikit lebih lama, tapi sepertinya memang harus jika memang diperlukan.

***

       Kita akan menanggung semua yang telah kita lakukan. Konsekuensi dan tanggung jawab penuh. Dan bukan cuma penyesalan pada akhirnya nanti. Ketika seorang anak melakukan kekerasan kepada temannya, coba kita tanyakan kepada diri kita sendiri siapa yang telah menanamkan nilai-nilai kekerasan kepadanya? Atau telah cukupkah kita memberikan pengawasan kepada mereka?
       Ketika sebuah acara yang khidmat seperti wisuda menjadi terganggu akan lalu lalang dan tangisan seorang bocah itu lah konsekuensi yang akan didapat. Mengganggu orang lain tentunya. Itu yang harus dipikirkan oleh undangan yang membawa anak kecil dan juga para panitia yang telah memperbolehkan mereka masuk tentunya.
       Sudahkah kita bisa bertanggung jawab terhadap anak-anak dan orang-orang lain di sekitar kita? Menjaga dan menghormati hak-hak orang lain... yang sesungguhnya akan menghasilkan kebaikan untuk semua... Seperti dalam campaign Pepsodent terbaru bahwa anak-anak akan mencontoh apa yang telah kita lakukan... karena itu ajarkanlah sesuatu yang baik buat mereka, buat masa depan mereka... dan bukannya contoh akan sebuah ketidaktaatan kita pada sebuah peraturan...